Kejari Jeneponto Tetapkan Satu Orang Distributor Pupuk Subsidi Sebagai Tersangka

GerbangtimurNews.Com-Jeneponto: Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Jeneponto akhirnya menetapkan dan menahan satu tersangka dugaan penyalahgunaan korupsi pupuk bersubsidi tahun 2021, Kamis (25/4/2024) pukul 23.00 Wita.

Tersangka yang ditahan tersebut yakni inisial AR sebagai perwakilan distributor pupuk Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI) Kabupaten Jeneponto.

Sebelumnya tersangka AR tersebut telah menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jeneponto, hingga pukul 23.00 Wita

Kajari Susanto Gani juga menerangkan tersangka AR terancam pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Bahwa AR tersangka tersebut disangka dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Kajari Susanto.

Lanjutnya untuk kepentingan penyidikan, tersangka AR tersebut dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik selama 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 25 April 2024 sampai tanggal 14 Mei 2024 di Rutan Jeneponto.

Kejari Jeneponto menyampaikan terima kasih pada pihak Rutan Jeneponto yang memberikan dukungan dalam penahanan ini.

Dukungan masyarakat juga menjadi prioritas bagi Kejari Jeneponto untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah.

“Modus ini menjadi perhatian Kejari Jeneponto karena sangat berdampak terhadap petani yang seharusnya menerima pupuk bersubsidi, namun disalahgunakan,” pungkas Kajari Jeneponto Susanto Gani.

Koalisi Aktivis Kerakyatan (KAK) Seruduk Kantor Kejari Jeneponto Terkait Dugaan Mafia Pupuk Bersubsidi.

GerbangtimurNews.com-Jeneponto: Koalisi Aktivis Kerakyatan (KAK) menggelar aksi demonstrasi didepan kantor kejari kab. Jeneponto terkait dugaan mafia pupuk yang diduga mandek, Senin 18/3/24

Tri Albar selaku Ketua SAINS sekaligus jenderal lapangan dalam orasinya menyampaikan”Koalisi ini terbentuk dikarenakan maraknya mafia pupuk bersubsidi terkhususnya di kabupaten jeneponto yang berdampak buruk bagi petani,”kata Tri Albar

Di tempat yang, Irwan Abbas Paemba selaku ketua GASS Sulsel menantang kejari kab. Jeneponto untuk segera memeriksa seluruh Distributor maupun pengecer pupuk Bersubsidi di kabupaten jeneponto.

“Dugaan tindak pidana Korupsi Pupuk Bersubsidi terkhusus di kabupaten jeneponto sudah bergulir kurang lebih 1 tahun di kejaksaan namun sampai hari ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Irwan

Hasil temuan dari beberapa tim Investigasi menduga kuat adanya penjualan pupuk bersubsidi di atas harga HET dan kelangkaan pupuk di kab. Jeneponto menjadi dasar pergerakan dari Koalisi Aktivis kerakyatan, sehingga kami menuntut dan menyatakan sikap.

“Kami mendesak kejari Kab. Jeneponto Untuk segera melakukan penyelidikan kepada Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI) dan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang merupakan salah satu Distributor Pupuk Bersubsidi di kabupaten Jeneponto yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pupuk bersubsidi,”imbuhnya

Kami meminta kepada pihak Pupuk Indonesia Sulsel untuk segera mencopot pengawas pupuk di kab. Jeneponto

“Dan kami berharap kejari kab.Jeneponto mampu mengambil atas dugaan tersebut,”tutupnya.

,

Diduga Suzuki Finance Makassar Abaikan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011

Gerbang Timur News MAKASSAR– Melalui peraturan kapolri (Perkap) nomor 8 tahun 2011, satu satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian. Bagaimana dengan mobil yang ditarik Dept Collector Suzuki Finance Makassar beberapa hari yang lalu.

Ilustrasi foto ibu bersama anak saat mobil sudah di tarik paksa

Meskipun sudah ada aturan yang jelas dan ketat perihal penarikan barang yang dilakukan namun tetap terabaikan diduga debt collector Suzuki Finance Makassar, Nasaba lapor Polisi. Rabu (28/02/2024)

Bagaimana seperti peristiwa nasaba Suzuki Finance Makassar yang dialami oleh sepasang suami istri dan anak yang masih berumur 3 tahun, diketahui warga Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dokument laporan polisi

Hal itu yang dialami oleh Daeng Bali, bersama istrinya dan anaknya dalam perjalanan menuju tiba tiba langsun dihadan oleh dua mobil pada hari minggu, (25/02/2024) sekitar jam 20.00 wita didaerah Gowa dan kemudian dibawah didaerah Makassar Lalui mobil disitanya baru ditinggal pergi.

Ilustrasi foto mobil yang muat barang pecah yang di tarik paksa

“karena barang yang ada dimobil masih kurang diperjalanan menuju tempat pengambilan barangku, tiba saya langsun dihadang dua mobil, ada didepan dan ada dibelakan langsun saya berhenti dan tiba kunci mobilku diambil, kemudian saya bersama anak dan istriku dikasih diturung didepan warkop dijalan di Toddopuli baru ditinggal pergi,” katanya.

Dokumentasi setelah selesai laporan polisi

Diakuinya bahwa mereka tidak tau yang hadang dirinya adalah sejumlah oknum debt collector dari Suzuki Finance yang tempati mengkredit mobil karena tidak memperlihatkan identitas, Namun mengaku tidak bisa berbuat apa apa karena ikut anaknya yang masih kecil.

“Awalnya tidak tau bahwa yang hadang saya debt collector karena saya anggap aman sebab sudah ada pembayaran pada tanggal 14 februari 2024 dan saya juga sudah konfirmasi lewat telpon akan membayar pada tanggal 29 Februari, namun mobil diambil pada tanggal 25 februari 2024 lalu. bersamaan dengan barangku dimobil ikut juga dibawah sampai sekarang belum dikembalikan,” jelasnya.

Dia (Daeng Bali-rd) mengaku telah mengalami kerugian materi maupun Moriel terhadap pelanggannya diantaranya kehilangan kepercayaan

“Kalau kerugian materi mungkin saya bisa hitung tapi kerugian lain saya tidak bisa hitung karena kehilangan kepercayaan saya berusaha hanya kehilangan kepercayaa dari orang utama saya tempati ambil barang, dan juga mertuaku karena mobil tersebut atas namanya saya hanya pakai mencari nafka untuk biaya hidup bersama istri dan anak anakku” katanya.

 

Terkait peristiwa yang tidak menyenangkan telah melaporkan di Mapolrestabes Makassar, Nomor: LP/B/374/II/2024/SPKT/POLRESTABESMAKASSAR/POLDASULAWESI SELATAN tanggal 28 Februari 2024 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar pada tanggal 01 Maret 2024.

 

“Semoga cepat ditindaki dan barang barangnya dikembalikan dan kerugian yang dialami anakku, karena mobil yang bermasalah kenapa juga muatan ikut dibawah, saya berharap ditindaki sesuai dengan undang undang yang berlaku, walaupun saya ada kesalahan karena ada utang menunggak tapi seandainya ada uangku tidak mungkin saya mengutang,” Daeng Gassing Menambahkan.

Dikutip, Bisnis.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan aturan baru terkait dengan mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan leasing hingga pinjaman online (pinjol).

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 yang menggantikan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. diantaranya poinnya: “penagih kredit tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen”

Jadi bagaimana aturan menarik barang dari debitur yang menunggak cicilan oleh pihak leasing?.

Dikutip dari Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

UU 42/1999 menerangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan, Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Kemudian di Pasal 29 ayat (1) disebutkan, Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada Pasal 29 ayat (2) dijelaskan, Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 30 menyatakan, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Perbendaan dalam penarikan pada Pasal 15 UU 42/1999 menjadi menjadi multitafsir. Sebagian menafsirkan proses penarikan kendaraan bermotor harus melalui pengadilan.

Namun sebagian menganggap berdasarkan wewenang yang diberikan UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menjelaskan bahwa penarikan dapat dilakukan tanpa paksaan, adanya kesepakatan bersama kreditur dan debitur.

Kemudian pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, proses eksekusi atau penarikan kendaraan debt collector harus dilengkapi dengan adanya sertifikat fidusia, surat kuasa atau surat tugas penarikan, kartu sertifikat profesi, kartu Identitas.

Ancaman hukuman bagi pihak debt collector yang melakukan penarikan secara paksaan dapat dikenakan pidana. Seperti diduga melanggar Pasal 335 KUHP, Pasal 362, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 369 KUHP. (Dzoel sb)

Lp: Karaeng sijaya

Mobil Bodong Diduga Banyak Beredar Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

GerbangTimurNews.com I PAPUA BARAT – Dugaan peredaran mobil gelap alias bodong di Kabupaten Kaimana, seakan ada pembiaran dari tubuh Aparat Penegak Hukum, tidak ada tindakan tegas dari Polres setempat, Rabu 24 Januari 2024.

Hal itu dikonfirmasi Kuasa Hukum mitra Leasing PT Bayu Saputra Perkasa (BSP), Wawan Nur Rewa, SH.,(c)MH, agar pengguna kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan alias kena tipu dari seorang perempuan parubaya inisial Hj JM agar menyerahkan kepada pembiayaan jika tidak ingin berurusan panjang.

Menurut Wawan sapaan akrabnya yang berlatar belakang aktivis HMI, Rabu, (24/1/24) siang, via seluler, jika kondisi di lapangan sangat memprihatinkan lantaran pihak ke tiga membeli mobil tanpa surat kepemilikan alias dalam kredit macet pembiayaan, tidak koperatif.

“Pihak ketiga ini membeli mobil tanpa surat surat kepemilikan, kemudian mereka dengan sengaja menarik ulur mediasi agar seakan menghindar dari pihak leasing, status unitnya kredit macet beragam, ada yang nunggak hingga 33 bulan, mereka beralasan koperatif padahal ada motif lain, seperti sudah meneror dan terkesan mengancam,” tuturnya.

Wawan juga mengkritik kinerja Polres Kaimana lantaran muak lihat terduga pelaku yang ia laporkan masih bebas berkeliaran dan seakan kebal hukum.

“Bagaimana tidak muak, bayangkan saja, bukti transaksi, dan pernyataan jual beli di atas materai kami sudah serahkan kepada pihak kepolisian, barang bukti dan terduga pelaku ada di Kaimana, namun sampai hari ini, yang ada terduga pelaku berkeliaran dengan bebas,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Pengacara asal Kaimana Mahatir Rahayaan,S.H turut berkomentar, “oknum inisial HJ JM bukan hal baru di kaimana, pasalnya dirinya sering berhadapan dengan yang bersangkutan pada proses hukum beberapa waktu lalu, disitu Mahatir mengatahui bahwa yang bersangkutan sudah ada niat jahat untuk menipu semua pihak, mahatir menambahkan bahwa sedikit mengatahui, masyarakat yang membeli dari yang bersangkutan HJ JM tanpa adanya surat surat yang jelas,” lanjut disampaikan Mahatir.

HJ JM Juga selama ini merasa diri nya merasa kebal terhadap hukum, bukan hanya itu saja dugaan kuat adalah yang bersangkutan terafiliasi dengan adanya oknum masyarakat lainnya yang terlibat dalam membantu menjual kendaraan dari HJ JM kepada pihak masyarakat lainnnya. Oknum yang membantu tersebut bisa jadi merasa kebal hukum karena ada oknum Aparat yang mungkin membekapnya.

Sehingga Mahatir berharap kiranya pihak-pihak yang membeli kendaraan-kendaraan tersebut segera koperatif untuk menyerahkan mobil milik perusahan pembiyayaan dalam waktu dekat ini, kami juga berharap Polres Kaimana harus mampu bertindak tegas tanpa adanya pandang bulu terhadap pihak lain yang turut serta bersama HJ JM . Apabila jika kami mengatahui adanya oknum anggota yang berusaha melindungi yang bersangkutan, maka akan proses secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, karenna saat ini saya juga turut bekerjasama untuk membantu Kuasa Hukum mitra Leasing PT Bayu Saputra Perkasa (BSP), Kakanda Wawan Nur Rewa, SH.,(c)MH dalam menuntaskan kejahatan seperti ini di Kabupaten Kaimana.

Bahkan Mahatir juga saat ini merupakan Kuasa Hukum dari sala satu korban yang dilakukan oleh HJ JM telah menyerahkan satu unit mobil kendaraan tersebut kepada Pihak mitra Leasing PT Bayu Saputra Perkasa (BSP). Karena sudah jelas mobil tersebut secara hukum bukan kepemilikan kami sehingga penting untuk menyadari hal itu.

“Soal hubungan hukum antara klien kami dengan HJ JM, akan kami adukan secara pidana maupun perdata kepada HJ JM sebagai bentuk permintaan pertangungjawaban hukum,” tegas Mahatir.

Sekedar diketahui, pemberitaan di media sosial telah ramai jadi gunjingan atas peredaran mobil bodong Kaimana dan menjadi berita trend di google, hal itu berdasarkan laporan polisi nomor STPL/17/I/2024/SPKT III/RES KMN/POLDA PAPUA BARAT. Rabu 24 Januari 2024.
(*)

Negatif Konsumsi Narkoba, Saipul Jamil Dibebaskan Polisi

Gerbag Timur News JAKARTA – Artis Saipul Jamil masih menjalani rangkaian pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan narkoba yang melibatkan asistennya, S. Pemeriksaan itu dilaksanakan di Polsek Tambora, Jakarta Barat.

Baca berita :

Diketahui, Saipul Jamil sejak ikut diperiksa pada Jumat, 5 Januari 2023 belum dipulangkan dari Polsek Tambora. Rencananya, ia akan kembali ke rumah sore ini.

Dokumentasi : Saipul Jamil Saat di Ringkus Polisi

Informasi tersebut diketahui dari Gus Rofi’i, sahabat Saipul Jamil di Polsek Tambora, Jakarta Barat, Minggu (07/01/2024).

“Tadi saya komunikasi dengan pengacaranya, bang Raja, Insya Allah sebelum atau sesudah Magrib (Saipul Jamil bebas)” ujar Gus Rofi’i.

Gus Rofi’i menegaskan, kemungkinan Saipul Jamil masih di Polsek Tambora sampai sekarang karena urusan administrasi. Pihak Saipul Jamil tak menolak dan tetap ikut proses hukum yang berjalan.

“Menyangkut administrasi dan lain-lainnya mungkin. Apalagi kan ini juga hari Minggu. Ya kami ikuti saja proses hukumnya,” ungkap Gus Rofi’i.

Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahduddi membeberkan hasil tes urine Saipul Jamil negatif narkoba. Hal itu menjadi alasan Saipul akan dikembalikan ke keluarga dalam waktu dekat.

“Terhadap saudara SJ (Saipul Jamil) karena hasilnya negatif narkoba nanti kita akan kembalikan ke keluarganya,” kata Syahduddi saat jumpa pers, di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat.

(*)

Beredar Video Saipul Jamil Saat Di Ringkus Polisi Dijalur Busway

Gerbang Timur News Jakarta – Saipul Jamil turut ditangkap saat polisi melaksanakan operasi penangkapan target kasus narkoba di jalur TransJakarta (busway) kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Saipul Jamil terlihat merengek meminta tak ditangkap saat dikelilingi sejumlah warga dan polisi.
Jumat (5/1/2023), momen Saipul turut diringkus polisi terlihat bikin riuh karena menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar.

Dalam video yang beredar, tampak mantan suami Dewi Perssik itu dibawa keluar mobil yang menjadi target operasi polisi. Saipul yang memakai pakaian serba hitam diamankan polisi dengan posisi terduduk di jalur busway.

Terlihat aparat polisi memegangi Saipul, seorang prajurit TNI juga ada di lokasi. Dia kemudian merengek-rengek agar tak ditangkap.

Warga dan pengguna jalan yang penasaran pun mendekat ke arah Saiful untuk sekadar merekam video. Kerumunan warga saat penangkapan itu sedikitnya mengganggu arus lalu lintas. Terdengar suara klakson bersahutan.

Penjelasan Polisi
Polisi mengungkap awal mula Saipul Jamil diamankan. Awalnya, polisi tengah mendalami kasus narkoba.

Kapolsek Tambora Kompol Donny Agung Harvida menjelaskan pihaknya hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang di dalam sebuah mobil yang menjadi incaran polisi. Saat mobil diberhentikan dan digeledah, ternyata ada Saipul Jamil di dalam mobil tersebut.

“Kebetulan kami tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil. Kami masih dalami,” kata Donny kepada wartawan.

Karena Saipul berada dalam mobil dengan seseorang yang menjadi incaran polisi, akhirnya Saipul turun diamankan. Polisi, kata Donny, tengah mendalami keterlibatan Saipul dalam kasus narkoba tersebut.

“Iya (Saipul Jamil) di dalam mobil itu. Jadi kami masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, kami masih dalami itu,” ucapnya.

Donny mengatakan Saipul Jamil diamankan bareng asistennya. Polisi sudah melakukan tes urine dan hasilnya negatif, tapi asistennya positif.

“Intinya si posisi Saipul ini barusan kita cek urine negatif ya, tapi asistennya positif gitu,” ucap Donny.

Press Confrence Up Date Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (people smuggling) Terhadap Eetnis Rohingya.

Gerbangtimurnews.comBANDA ACEH – Press Confrence terkait up date perkembangan Penyidikan Tindak pidana penyelundupan Manusia (people smuggling) terhadap Etnis Rohingya, telah dilaksanakan pada hari ini Rabu 27 Desember 2023 pukul 11.30 Wib.

Beberap hari yang lalu penyidik telah menetapkan terhadap 1 (orang) tersangka inisial MA terkait tindak pidana penyelundupan orang (People Smuggling) warga etnis Rohingya.

Dokumentasi : Barang bukti yang di temukan oleh Satreskrim Polresta Banda Aceh.

“Setelah kami lakukan pengembangan serta mendalami bukti-bukti lain dari pemeriksaan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang kemudian berdasarkan hasil gelar perkara maka kami tetapkan tersangkah terduga pelaku” ucap Kasat Reskrim, Polresta Banda Aceh, Kompol Fadhilah Aditya Pratama, pada Rabu 27 Desember 2023.

Dari hasil penyelidikan, penyidik dapat menetapkan 2 (dua) orang tersangka lainnya, yaitu berinisial MAH dan HB karena keduanya diduga kuat secara bersama-sama turut serta dan membantu tersangka MA melakukan tindak pidana penyelundupan orang (People Smuggling) warga etnis Rohingya, pada selasa kemarin 26 Desember 2023.

Dalam agenda Press Confrence dihadiri oleh Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kanit Tipidter Polresta Banda Aceh, Personil Humas Polresta Banda Aceh dan beberapa media TV Nasional, Media TV Lokal, Media Online, Rabu 27 Desember 2023.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55, 56 KUHP. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Sekaitan dari kesimpulan oleh beberapa terduga pelaku tersangkah sudah di jembloskan di jeruji besi oleh Polresta Banda Aceh, Rabu 27 Desember 2023

Oknum Anggota Polda Sulsel Diduga Berkedok “Calo” Gelapkan Uang Sebanyak Rp 40 Juta, Pengurusan Pajak Mobil.

Gerbang Timur News I MAKASSAR –Kembali terjadi di Kota Makassar kasus yang saat ini meresahkan warga yaitu terkait pengurusan atau “calo” yang berujung penggelapan atau penipuan oleh masyarakat, Kamis Desember 2023.

Kali ini, peristiwa tersebut dialami seorang warga atas nama Arman yang berdomisili di Kota Makassar ketika meminta bantuan ke seorang oknum kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai satuan Pelayanan Markas (Yanma) dan berpangkat AKP berinisial AF.

Diceritakan, korban ke awak media terkait apa yang dialaminya saat ini, bahwa apa yang dihadapi saat ini sudah menjadi korban yang terindikasi tindak pidana penipuan atau penggelapan

Saat ini uang biaya pengurusan yang saya berikan ke AKP AF sebesar Rp. 40 juta untuk membayar pajak mobil Pajero Sport milik saya sekaligus ganti plat sama sekali tidak ada kejelasan lantaran sudah berjalan 6 bulan pengurusannya sama sekali tidak ada kejelasan selesainya” ungkap korban, Kamis 21 Desember 2023.

Pasalnya korban kuat dugaannya bahwa dia jadi korban penipuan dan penggelapan setelah berinisiatif mengecek berkas miliknya di kantor Samsat Pusat di Jakarta

Saya makin curiga uang saya sudah digelapkan lantaran saya meminta bukti dokumen pengurusan ke AKP AF namun tidak diberikan malah dia minta lagi uang tambahan 10 juta, katanya dana yang 40 juta itu kurang” ungkap Arman.

Arman berharap etika baik dari AKP AF agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar rencana diriku mengambil langkah hukum bisa dibatalkan

Buat dia uang 40 juta itu kecil, tapi kita masyarakat sipil nilai segitu sangatlah besar, saya harap AKP AF segera kembalikan uang saya, jangan sampai hanya karena uang ini, reputasinya hancur dan bisa jadi mencoreng nama baik institusi Polri” ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, “Semoga bapak Kapolda Sulsel yang baru segera melakukan tindakan jangan sampai atas peristiwa ini menjadi bola liar” kunci Arman.

Saat ingin di komfirmasi terpisah lewat via seluler terduga pelaku lakukan penipuan dan penggelapan uang milik salah seorang warga sebesar Rp. 40 juta, inisial AKP AF Oknum Anggota Polda Sulsel tidak menjawab sama sekali akhirnya rilist ini terbit, Kamis 21 Desember 2023.

Lp : Kareng Sijaya.

Kades Tombo-Tombolo Di Tetapkan Tersangka Oleh Penyidik Kejari Kabupaten Jeneponto.

Gerbang TimurNews I JENEPONTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jeneponto, Jamaluddin Dg Ledeng, selaku Kades Tombo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Akhirnya di tahan dengan kasus dugaan penganiayaan oleh Warganya sendiri. Kamis 21 Desember 2023.

Oknum Kades tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap warganya sendiri bernama Bakkasa Daeng Raja (58) Tahun, warga Dusun Balipolea, Desa Tombo-tombolo, Kecamatan Bangkala beberapa waktu yang lalu.

Dokumentasi : Bakkasa Dg Raja
Muka lebam di duga dianiaya oleh Kades Tombo-Tomblo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.

Kasus ini di laporkan ke pihak Kepolisan oleh korban dengan LP No STTLP/119/VIII/2023/SPKT/Polsek Bangkala/Polda Sulsel. Dan setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan beberapa saksi lainnya akhirnya kasus tersebut di limpahkan oleh Satreskrim Polres Jeneponto dan dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejari Kabupaten Jeneponto.

Kajari Jeneponto Susanto Gani, melalui Kasi Pidum Kasmawati Saleh mengatakan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, maka hari ini kita telah terima pelimpahan barang bukti dan tersangka (tahap II).

Penyidik kepolisian sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan dan tersangka langsung kita tahan untuk selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Jeneponto” ucap Kasmawati, Kamis 21 Desember 2023.

Di Kantor Kejari Jeneponto saat tersangka dibawa ke mobil tahanan, istri dan anak-anak tersangka serta ratusan warga Tombo-Tombolo menangis histeris.

Dokumentasi : Pantauan Langsung di Kantor Kejari Kabupaten Jeneponto, Keluarga Oknum Kades Jamaluddin Dg ledeng, menangis histeris.

Aparat kepolisian Polres Jeneponto berhasil mengamankan situasi yang di anggap kurang kondusif kerumunan warga Desa Tombo-Tombolo di Kantor Kejari Jeneponto.

Dokumentasi : Situasi kerumunan warga desa Tombo-Tombolo, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto.

Setelah melalui proses tahap II di ruang Pidum Kejari Jeneponto, oknum Kades Tombo-Tombolo Jamaluddin Dg Ledeng akhirnya dibawa ke Rutan Kelas IIB Jeneponto untuk ditahan dengan pengawalan Aparat Kepolisian Polres Jeneponto. Kamis 21 Desember 2023.

Lp : Raja.

Pos Satgas Yonif 133/YS Di Serang peluru Satu Orang Personel Kenna Tembakan, Diduga Kelompok OPM Kodap IV Sorong Raya Wilayah Maybrat.

Gerbang Timur I PAPUA- Aksi penyerangan terhadap Satgas Yonif 133/YS oleh Pok M/TPNPB- OPM IV, Sorong Raya Wilayah Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Jumat 15 Desember 2023.

Penembakan terjadi pada puku 10.40 Wita, di Pos Satgas 133/YS, jln. Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan Kab Maybrat Provinsi Papu Barat Daya, di duga kelompok Zet Fatem ( Komanda Bataylion Buaya ) dengan lima kali tembakan dari arah jam 1 depan pos Satgas 133/YS. Yang mengakibatkan Satu orang porsonel kenal peluru yakni An. Pratu Yuda Bagas Kara.

Dokumentasi : Halaman Pos Satgas Yonif 133/YS.

Pratu Yuda Bagas Kara. Terkena tembakan di bagian bahu atas sebelah kiri saat ini korban dalam kondisi sadar dan sudah dievakuasi ke RS Teminabuan Sorong Selatan. Adapun arah gangguan tembakan datang tiba-tiba dari arah pukul 13.00 di perkirakan denga. Jarak kurang lebih 70 M dari ketinggian di depan pos Ayata Satgas Yonif 133/YS.

Sementara Cuaca cerah dan panas namun sinyal internet dan seluler di Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan, terkadang tidak baim dan bahkan tidak ada sinyal sama sekali, Jumat 15 Desember 2023.

Lp : Lukman

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.