GERBANGTIMURNEWS.COM-JENEPONTO: Kejaksaan Negeri Jeneponto melalui Tim Penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan SPAM DAU Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Penyidikan berawal dari Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT‑01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Selama proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 186 orang saksi, empat orang ahli, mengumpulkan dokumen, barang bukti serta bukti elektronik. Penyidikan juga melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara.
Proyek SPAM jaringan perpipaan TA 2023‑2024 memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000,00 untuk 24 lokasi pembangunan. Berdasarkan temuan penyidikan, terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut:
Penetapan lokasi tidak berdasar perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang memadai
Penyusunan RAB dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), bukan KKM sebagaimana ketentuan
Penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir Kekurangan volume pekerjaan fisik di lapangan Dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin yang mengalir kepada pihak‑pihak terkait Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan tersebut mencapai Rp1.279.108.185,52.
Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, SH, MH, didampingi Kasi Pidsus I Putu Kisnu SH, MH dan Kasi Intel Irmansyah Asfari SH menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan serta kecukupan alat bukti, tim telah menetapkan empat tersangka:
1. MJA (Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran/PA)
2. S (Mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK)
3. MS (Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL)
4. NB (Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL)
Para tersangka diduga berperan dalam penyimpangan perencanaan, penetapan lokasi, pengaturan penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, serta pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan termin pekerjaan. Para tersangka disangkakan melanggar:
Primair: Pasal 603 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023
Subsidair: Pasal 604 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023
Keempat tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 18 November 2026 sampai dengan 7 Desember 2026 di Rutan Kelas IIB Jeneponto dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Tim penyidik juga terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Kejaksaan Negeri Jeneponto menegaskan komitmen menegakkan hukum secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Masyarakat diajak mendukung upaya penegakan hukum serta terus mengawasi pengelolaan keuangan negara agar setiap pembangunan benar‑benar bermanfaat bagi masyarakat Jeneponto.
Penulis: Delom










































