Dewan Pers Soroti Istana Cabut ID Pers, Minta Kebebasan Pers Dihormati

Berita, Daerah, Hukum, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Politik, Polri, Sosial|oleh

𝐉𝐀𝐊𝐀𝐑𝐓𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 —  Dewan Pers menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Card reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dewan Pers mengingatkan agar semua pihak menghormati kebebasan pers.

“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan tertulis di situs resmi Dewan Pers, Minggu (28/9/2025).

Berikut pernyataan lengkap Dewan Pers:

1. Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

2. Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia.

4. Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.

Pernyataan Resmi CNN Indonesia

Pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9). Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengatakan staf BPMI Sekretariat Presiden mengambil kartu identitas Pers Istana Diana ke Kantor CNN Indonesia TV.

“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dikutip dari CNN Indonesia.

Titin mempertanyakan dasar pencabutan ID Pers tersebut. ⁠CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

Titin menegaskan pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo Subianto adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu terkait program makan bergizi gratis (MBG).

(mhs/dk)

Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Tegaskan Komitmen Wujudkan Lumbung Pangan Dunia

Berita, Daerah, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Polri, Sosial|oleh

𝐒𝐔𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐒𝐄𝐋𝐀𝐓𝐀𝐍 | 𝐆𝐓𝐍 — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin panen raya jagung kuartal III. Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dan Menteri Pertanian Andi Amran.

Seluruhnya hadir di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dan terhubung secara virtual dengan seluruh polda hingga polres jajaran.

“Pada panen jagung kuartal ketiga ini kita akan laksanakan di luas lahan seluas 166.512 hektare, dengan estimasi hasil panen sebanyak 751.442 ton yang akan kita laksanakan sampai dengan akhir bulan September,” jelas Jenderal Sigit dalam sambutannya di Oku Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (27/9/25).

Menurut Kapolri, untuk di Oku Timur sendiri, panen raya dilakukan di lahan seluas 52 hektare. Sementara, untuk seluruh Indonesia hari ini dilaksanakan panen seluas 1.288 hektare dengan harapan hasil 7.153 ton.

“Khususnya hari ini, kita akan memberangkatkan sebanyak 1.765 ton jagung untuk diserap Bulog dan khusus di Provinsi Sumsel sebanyak 614 ton dan 100 ton dari Oku akan kita prioritaskan ke Bulog,” ungkap Kapolri.

Dok. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin panen raya jagung kuartal III. Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto.

Ditambahkan Jenderal Sigit bahwa Polri akan terus memperkuat ekosistem pertanian komunitas jagung. Polri juga mengedepankan kooperasi sebagai leading sector untuk menyatukan kepentingan dari hulu sampai hilir.

Lebih lanjut disampaikan Kapolri, dengan pelibatan kooperasi dipercaya akan membantu membebaskan para petani dan memotong rantai tengkulak. Selain itu, diyakini dapat menjamin stabilan harga jagung.

“Terlebih saat ini, Bapak Presiden telah mencanangkan program kooperasi merah-putih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, secara keseluruhan Polri sudah mendapatkan luasan lahan seluas 819.081 hektare, di mana 483.822 hektare telah ditanami. Kemudian, telah terbentuk 46.076 kelompok tani yang beranggotakan 858.924 petani di seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu, dengan mempedomani amanat Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan dan swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” jelas Jenderal Sigit.

(mhs/asj)

Biddokkes Polda Kaltim Gelar Rakernis 2025, Perkuat Peran dalam Mendukung Polri Presisi dan Program Asta Cita

Berita, Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Polri|oleh

𝐁𝐀𝐋𝐈𝐊𝐏𝐀𝐏𝐀𝐍 | 𝐆𝐓𝐍 — Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2025 di Hotel Max One Balikpapan, dengan tema Optimasilasi Peran Biddokkes Polda Kaltim Guna Penguatan Polri Presisi Dalam Rangka Mendukung Program Asta Cita.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H. dan diikuti sebanyak 80 peserta yang terdiri dari personel Biddokkes Polda Kaltim, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Balikpapan, para Kapolres jajaran, serta para Kasidokkes dan staf.

Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi fungsi dokkes guna mendukung pelaksanaan tugas Polri yang profesional, adaptif, dan humanis.

Sementara itu, Kabiddokkes Polda Kaltim Kombes Pol Dr. drg. Nelson Situmorang, Sp.BMM., Sub.Sp.TM.F.T.M.J (K)., MH.Kes., CPCCP., QHIA., MARS. dalam penjelasannya menyampaikan bahwa Rakernis ini dilaksanakan dgn dukungan Anggaran DIPA RKAKL Biddokkes Polda Kaltim Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja tahun berjalan.

“Rakernis yang berlangsung selama dua hari Mulai tanggal 18 sampai dengan 19 September 2025 ini menjadi sarana untuk memberikan pengetahuan sekaligus memperluas wawasan bagi pengemban fungsi dokkes, agar memiliki kompetensi, bertindak profesional, serta mampu beradaptasi dengan tantangan tugas saat ini,” jelas Kabiddokkes.

Ia menambahkan, tujuan kegiatan ini adalah agar personel Biddokkes berperan lebih aktif dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan bagi ASN Polri, keluarga, dan masyarakat, sekaligus mendukung tugas operasional kepolisian serta program pemerintah Asta Cita.

Dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Biddokkes Polda Kaltim Guna Penguatan Polri Presisi dalam Rangka Mendukung Program Asta Cita”, Rakernis menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Kaltim, BPOM Kaltim, dan BPJS Kesehatan. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, sambutan Kapolda Kaltim, penyerahan tanda peserta, foto bersama, paparan materi, diskusi, serta simulasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan Dini Pertolongan Insiden (DPI).

“Melalui Rakernis ini, diharapkan personel Biddokkes Polda Kaltim semakin siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik sekaligus mendukung Polri Presisi dan program Asta Cita di Kalimantan Timur,” pungkas Kabiddokkes.

(asj/mhs)

Rektor UIN Alauddin Makassar Apresiasi Polri dan Dorong Perbaikan Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Berita, Daerah, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Sosial|oleh

MAKASSAR | GTN — Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hamdan Juhannis, menyampaikan pernyataan resmi terkait dinamika aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan pelajar yang berlangsung sejak akhir Agustus lalu. Dalam keterangan yang diterima redaksi, Hamdan mengapresiasi semangat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan berdemokrasi. Namun, ia juga menyoroti adanya kelompok tidak bertanggung jawab yang mencoba menunggangi aksi tersebut untuk memecah belah bangsa dan memicu tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Hamdan menyampaikan rasa syukur karena pihak kepolisian mampu bertindak cepat dan tegas dalam menangani kelompok-kelompok yang berupaya menciptakan kegaduhan di tanah air. Menurutnya, langkah kepolisian yang sigap membuat situasi tetap terkendali dan suasana kembali kondusif.

Ia menekankan bahwa pelaku tindakan anarkis bukanlah bagian dari massa yang menyuarakan aspirasi secara tulus. Provokasi yang mereka lakukan, kata Hamdan, merusak esensi kebebasan berpendapat yang seharusnya dijaga dengan tertib dan bermartabat.

Rektor UIN Alauddin tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Polri dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan anarkis. Ia berharap aparat keamanan terus menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Walau demikian, Hamdan mengingatkan pentingnya introspeksi dan evaluasi di tubuh kepolisian. Reformasi menyeluruh, terutama dalam penanganan aksi unjuk rasa, menurutnya harus menjadi agenda prioritas demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menambahkan bahwa kepolisian perlu memastikan seluruh prosedur tetap berada dalam koridor nilai-nilai hak asasi manusia. Standar yang diterapkan juga harus selaras dengan praktik baik yang berlaku di Indonesia maupun di tingkat internasional, agar pendekatan humanis selalu dikedepankan dalam setiap pengamanan.

Hamdan menilai, reformasi itu tidak hanya menyentuh perbaikan prosedur standar operasional, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas personel untuk mengantisipasi potensi gangguan dan meminimalkan risiko benturan di lapangan.

Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, untuk menjaga kedamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu persatuan. Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting dalam menciptakan situasi yang harmonis.

Hamdan juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, cara penyampaian harus tetap santun dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena kekerasan hanya akan merusak cita-cita bersama.

Ia menggarisbawahi bahwa semua pihak sejatinya adalah anak bangsa yang memiliki tanggung jawab merawat persatuan dan kesatuan. Kebersamaan menjadi kunci untuk menjaga keutuhan negara demi masa depan yang lebih baik.

Mengakhiri pernyataannya, Hamdan menyampaikan salam persaudaraan kepada seluruh elemen bangsa. Ia berharap sinergi antara masyarakat, perguruan tinggi, dan aparat keamanan terus terjalin demi mewujudkan suasana aman, damai, dan produktif di tanah air.

(mhs)

Aliansi Mahasiswa Menggugat Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Dugaan Kecurangan Penyaluran BBM di Beberapa SPBU di Kota Makassar

Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum, Internasional, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Polri, Sosial|oleh

𝐌𝐀𝐊𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑 | 𝐆𝐓𝐍 — Sekelompok massa dari Aliansi Mahasiswa Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar, Selasa (17/9). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan praktik penimbangan atau penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

Dalam orasinya, massa mendatangi tiga SPBU yang diduga terlibat dalam praktik curang tersebut, yakni:

SPBU 74.902.10 (Galangan kapal)
SPBU 74.902.95 (Tallasalapang)
SPBU 73.902.02 (A. P. Pettarani)

Para demonstran membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pihak berwenang segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap SPBU yang dimaksud. Mereka juga meminta Pertamina dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam atas dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Praktik seperti ini Kami menganggap sebagai kejahatan luar biasa yang sangat merugikan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa praktik tersebut diusut tuntas. Selain itu, kami juga menuntut agar BBM yang dijual di seluruh SPBU di wilayah kota Makassar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Pemerintah harus terlibat langsung dalam pengawasan penjualan BBM, agar masyarakat tidak dirugikan oleh oknum-oknum mafia BBM,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Aliansi Mahasiswa Menggugat menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pihak terkait, termasuk sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan kecurangan.

(mhs)

Tak Surutkan Tekad Pedagang Pasar Dirikan Koperasi APP Sulsel, Ditengah Kontroversi

Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum, Internasional, Pemerintahan, Peristiwa, Sosial|oleh

𝐌𝐀𝐊𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑 | 𝐆𝐓𝐍 — Di tengah kontroversi kebijakan pengelolaan pasar dan lemahnya posisi tawar pedagang, sebuah langkah berani ditempuh. Inisiator dan puluhan pedagang pasar dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan berkumpul di Aula Gedung Pemuda Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar untuk mendeklarasikan berdirinya Koperasi Asosiasi Pedagang Pasar (APP) Sulsel, Jum’at (12/9/2025).

Acara bersejarah ini dipandu oleh tiga inisiator, Jupri, Sahrul, dan Hasyim. Para pedagang yang hadir tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan pasar, dan merumuskan arah baru perjuangan ekonomi rakyat.

Dalam rapat resmi, peserta membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), SHU, mekanisme usaha koperasi, hingga strategi menghadapi dominasi pasar modern yang kerap menyingkirkan pedagang kecil.

Puncak acara ditandai dengan pemilihan pengurus. Dengan suara bulat, pedagang mendaulat Rahmadi, S.E sebagai Ketua Koperasi APP Sulsel, didampingi Andi Ilham Jaya, S.T sebagai Sekretaris, dan Nanna Asnawiah Salim, S.E sebagai Bendahara. Masa jabatan kepengurusan ditetapkan selama tiga tahun.

Inisiator Jupri menegaskan bahwa koperasi ini lahir dari keresahan nyata pedagang pasar.

“Selama ini pedagang sering menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak. Koperasi APP Sulsel adalah jawaban atas itu semua. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri, bersatu, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Jupri juga menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung perkembangan koperasi.

“Saya siap membantu KOPAPP Sulsel untuk pengembangannya. Bahkan, sudah ada beberapa pedagang dari luar wilayah Makassar yang menghubungi saya dan menyatakan minat untuk bergabung di Koperasi Asosiasi Pedagang Pasar Sulsel. Ini pertanda baik bahwa gerakan ini mendapat dukungan luas,” tambahnya.

Sekretaris terpilih Andi Ilham Jaya, S.T menegaskan bahwa koperasi ini bukan sekadar organisasi formalitas.

“Koperasi APP Sulsel adalah rumah bersama. Kami ingin memastikan koperasi ini benar-benar berpihak pada pedagang, dengan tata kelola yang transparan, mandiri, dan profesional,” tegasnya.

Ia juga menambahkan komitmen terkait kepengurusan yang terbentuk :

“Komposisi kepengurusan kami pastikan akan diisi dengan orang-orang yang paham koperasi dan mengerti persoalan pedagang di pasar. Dengan begitu, keputusan dan kebijakan koperasi akan selalu berpijak pada kepentingan anggota,” ujar Ilham.

Sementara itu, Ketua terpilih Rahmadi, S.E menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan berpihak pada anggota.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Koperasi ini akan kami kelola dengan sebaik-baiknya agar menjadi benteng ekonomi rakyat. Harapan kami, APP Sulsel mampu memperkuat pedagang pasar di tengah kerasnya persaingan,” ujarnya.

Tema rapat pembentukan, “Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Wujudkan Koperasi APP Sulsel Sebagai Wadah Kesejahteraan Pedagang Pasar, ” ini menjadi penegas bahwa koperasi ini tidak sekadar wadah administratif, tetapi gerakan kolektif pedagang.

Kehadiran Koperasi APP Sulsel di tengah kontroversi justru menunjukkan bahwa pedagang pasar tidak tinggal diam. Mereka memilih bersatu, membangun sistem ekonomi mandiri, dan menegaskan bahwa pedagang adalah subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan.

Kini, tantangan sebenarnya menanti, apakah koperasi ini mampu mewujudkan cita-cita besar para pedagang pasar Sulawesi Selatan, atau justru terjebak dalam kepentingan sempit seperti organisasi sebelumnya?

(mhs/ru)

Bupati Gowa: Sinergitas Parpol dan Pemda Penting untuk Jawab Aspirasi Rakyat

Berita, Daerah, Pemerintahan, Peristiwa, Politik, Sosial|oleh

𝐆𝐎𝐖𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan pentingnya sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta menjawab aspirasi rakyat.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Milad ke-24 Partai Demokrat di Sekretariat Partai Demokrat Kabupaten Gowa, Jalan Tumarunang, Selasa (9/9).

Menurutnya, partai politik tidak hanya berperan dalam kontestasi politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Sinergi antara partai politik dan pemerintah sangat diperlukan agar program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujar Husniah yang juga menjabat Ketua DPW PAN Sulsel.

Bupati Husniah menjelaskan, kehadirannya bersama Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, merupakan bentuk apresiasi terhadap peran partai politik, khususnya Demokrat yang menjadi salah satu pengusung pasangan Hati Damai pada Pemilu legislatif lalu.

“Kami selaku Pemerintah Kabupaten Gowa tentu punya program nyata untuk masyarakat. Sebagai koalisi Hati Damai, kami menginginkan agar seluruh partai pengusung bekerja sama dengan pemerintah, karena ini untuk kepentingan jangka panjang hingga 2029,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan selamat Milad ke-24 kepada Partai Demokrat. Menurutnya, usia 24 tahun adalah fase kematangan untuk bertumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam demokrasi.

“Usia 24 tahun bukan hal yang mudah. Justru pada usia ini banyak hal yang bisa diberikan untuk rakyat. Kami berharap Partai Demokrat bisa semakin berjaya di pemilu mendatang,” katanya.

Ketua DPC Demokrat Gowa, Rismawati Kadir Nyampa, menegaskan komitmen partainya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa di bawah kepemimpinan pasangan Hati Damai.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak AHY di pusat, bahwa Demokrat akan mendukung pemerintahan Prabowo. Maka di daerah, kami juga akan menjadi garda terdepan mendukung pemerintahan Ibu Bupati,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam perayaan tersebut sebagai bentuk nyata kemitraan politik dan pemerintahan.

Ketua Panitia, Lukman Naba, menjelaskan Milad ke-24 Partai Demokrat di Gowa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghadirkan sejumlah kegiatan sosial.

“Kami mengadakan pembagian sembako, senam bersama, dan kunjungan langsung ke warga miskin ekstrem di tiga kecamatan di Gowa,” jelasnya.

Acara kemudian ditutup dengan syukuran dan doa bersama, dihadiri tokoh masyarakat dan agama, di antaranya Ketua Muhammadiyah Gowa, Ustadz Ardan Ilyas, serta Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat Gowa, Kadir Nyampa.

(mhs)

Gubernur Andi Sudirman Apresiasi TNI Jaga Kondusivitas Sulawesi Selatan

Berita, Daerah, Hukum, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, TNI - Polri|oleh

𝐌𝐀𝐊𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑 | 𝐆𝐓𝐍 – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada prajurit Divisi 3 Infanteri Kostrad dan Kodam XIV/Hasanuddin atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur Sulsel selama berlangsungnya aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir.

Ucapan tersebut disampaikan saat upacara pelepasan pasukan pengamanan di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Jumat (5/9/2025) pagi.

“Melepas pasukan pengamanan yang telah bertugas menjaga Sulsel beberapa hari terakhir untuk kembali ke barak. Kesiagaan dan pengabdian kalian, meski di luar tugas utama, adalah wujud komitmen bersama TNI,” ujar Andi Sudirman.

Dok. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada prajurit Divisi 3 Infanteri Kostrad dan Kodam XIV/Hasanuddin.

Ia menilai, TNI telah menunjukkan dedikasi luar biasa dengan menjaga keamanan Sulsel secara maksimal. Menurutnya, pasukan tidak hanya fokus pada kesiapan tempur untuk kedaulatan negara, tetapi juga berinisiatif hadir menjaga kedamaian di masyarakat.

“Terima kasih banyak serta apresiasi tinggi dari Pemprov Sulsel kepada Divisi 3 Infanteri Kostrad dan Kodam XIV/Hasanuddin. Sulsel damai untuk semua,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa aparat di lapangan bekerja sesuai konstitusi. Ia mengaku menyaksikan langsung bagaimana TNI mampu menahan diri agar tidak bersikap represif dalam menghadapi massa.

 

“Saya salut dengan keberanian teman-teman. Saya mohon maaf karena ada korban pelemparan yang terkena batu di kepala. Alhamdulillah, semua bisa kembali dengan selamat,” tambahnya

(mhs/hk)

Mafia Tanah Diduga Bermain di Kabupaten Gowa, Kuasa Hukum Ahli Waris Resmi Laporkan SM Ke Bareskrim Polri

Berita, Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Polri|oleh

𝐌𝐀𝐊𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑 | 𝐆𝐓𝐍 – Kasus dugaan mafia tanah kembali mencuat di Kabupaten Gowa. Kuasa hukum ahli waris keluarga Paraki Asywar S.T, S.H, saat menggelar konferensi Pers di Warkop Bundu Jalan Poros Andi Mallombassang Gowa.

“Asywar S.T, S.H, Kuasa Hukum Resmi melaporkan seorang oknum berinisial SN ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan warisan seluas 10,96 hektare di Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

“Asywar, Klien kami adalah korban mafia tanah. Sertifikat itu terbit tanpa penguasaan fisik, padahal lahan tersebut telah dikuasai keluarga Paraki secara turun-temurun sejak 1940-an,” Tegas kuasa hukum ahli waris. Jumat, (05/09/2025).

Dalam laporannya, kuasa hukum mempersoalkan dua sertifikat yang diduga bermasalah, yakni SHM No. 00805 dan SHM No. 01309 dengan luas lahan sekitar 2,5 hektare. Laporan polisi diterima Dirtipidum pada 29 Agustus 2025, diikuti permohonan pemblokiran kedua sertifikat ke BPN pada 4 September 2025.

Menurut kuasa hukum, terdapat banyak kejanggalan dalam proses penerbitan SHM tersebut, di antaranya dokumen Akta Jual Beli (AJB) dan sporadik yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat tidak terdaftar maupun diverifikasi oleh pihak kecamatan terkait.

“Data AJB itu tidak ada di Kecamatan Bontomarannu maupun Pallangga. Selain itu, lokasi objek tanah dalam AJB berbeda dengan persil tanah milik klien kami. Ada indikasi kuat pemindahan objek secara tidak sah,” Ujarnya.

Ahli waris baru mengetahui keberadaan sertifikat bermasalah tersebut setelah ada orang suruhan SN datang ke lokasi untuk memasang patok dan mengklaim lahan tersebut. Hal itu memicu keluarga Paraki mengambil langkah hukum cepat untuk melapor ke Mabes Polri dan memblokir sertifikat.

Kuasa hukum juga menduga ada unsur persekongkolan antara oknum tertentu dan pihak berwenang dalam penerbitan sertifikat ini. Mereka berkomitmen membawa kasus ini ke jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan.

“Praktik mafia tanah merugikan rakyat kecil. Kami berharap Mabes Polri serius mengusut kasus ini agar ada efek jera bagi pihak-pihak yang bermain di balik penerbitan sertifikat ilegal,” Pungkasnya.

(mhs)

Akhmad Munir Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa|oleh

𝐉𝐀𝐊𝐀𝐑𝐓𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 – Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030. Munir terpilih dalam Kongres PWI 2025.

Kongres PWI 2025 digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025). Munir meraih 52 suara.

Sementara itu, calon ketua umum lainnya, Hendry Ch Bangun, memperoleh 35 suara. Dalam kongres yang sama, Atal S. Depari terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dengan 44 suara. Rivalnya, Sihoni HT, memperoleh 42 suara.

Anggota PWI yang hadir dalam kongres bersorak gembira setelah penghitungan suara. Akhmad Munir bersama Atal Depari kemudian dikalungkan selendang sutera khas Bugis sebagai simbol kemenangan.

Dok. Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030.

Munir pun telah memimpin rapat pleno ketiga Kongres Persatuan. Dalam kongres itu, Munir menetapkan tiga formatur untuk membentuk kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

Adapun tiga formatur yang ditetapkan itu yakni Fathurrahman mewakili wilayah Sumatera, Lutfil Hakim mewakili Pulau Jawa, serta Sarjono mewakili wilayah Sulawesi. Mereka akan bekerja selama 30 hari untuk membentuk kepengurusan.

Kemenangan Munir sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua di Indonesia, yang tengah menatap tantangan besar dalam menjaga marwah jurnalis media era digital.

(mhs)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.