Pj Bupati Takalar Buka Bimtek Transisi PAUD Ke SD Yang Menyenangkan Bagi Guru Kelas Awal

Berita, Daerah, Nasional, Sosial|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Menjelang Tahun ajaran baru 2024-2025, tentunya anak-anak kita akan melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi, dan momen transisi yang penting dalam pendidikan anak-anak kita, dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menuju Sekolah Dasar (SD).

Hal itu diungkapkan Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad,.M.Dev,.Plg dalam membuka Sosialisasi dan Bimtek Transisi PAUD ke SD Yang menyenangkan Bagi Guru Kelas Awal Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung PKK Kab. Takalar, Jum’at 21 Juni 2024.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menjelaskan bahwa transisi merupakan tahap krusial dalam perkembangan pendidikan anak-anak kita, sebagai orang tua dan pendidik kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa anak-anak kita tidak hanya siap secara akademisi tetapi juga siap secara emosional dan sosial untuk memasuki lingkungan pendidikan yang baru.

“Selaku orang tua, saya ingin mengajak untuk terus mendukung proses belajar anak-anak kita di rumah, dukungan dan keterlibatan aktif dari orang tua sangatlah penting dalam memotivasi dan mengirasi anak-anak kita untuk belajar dengan semangat dan antusiasme yang tinggi” Tambahnya.

Demikian pula dikatakan, kepada seluruh guru dan tenaga pendidik, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja anda dalam membimbing generasi penerus kita. Anda adalah pilar utama mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan dimasa depan. Mari kita lanjutkan kerjasama yang baik ini untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Dalam materinya, Bunda PAUD Kab. Takalar Sri Astuti Thamrin S. SI, M. Stat, Ph.D, menjelaskan bahwa usia dini merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang peserta didik dan membangun fondasi pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang dibutuhkan sebagai bekal kehidupan.

“Tentunya dalam transisi PAUD ke SD memiliki perubahan, perubahan yang pertama yaitu pada masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilakukan tes membaca, menulis dan menghitung, yang kedua memasuki minggu kedua kita melakukan masa pengenalan sekolah yang menyenangkan, dengan kesan yang baik akan membuat peserta didik baru bersemangat untuk ke sekolah.

“Agar peserta didik baru tidak merasa bosan saat menerima pelajaran, kita harus memilih metode pembelajaran yang tujuannya tercapai tapi tidak membosankan, bermain tapi ada pembelajaran didalamnya, dalam artian bermain sambil belajar, selain itu kesiapan bersekolah terhadap anak juga menjadi perhatian, kondisi dimana anak-anak kita punya fondasi dalam pembelajaran” Jelas Bunda Paud Takalar.

Diakhir materinya, ia menyampaikan mari bersama kita lakukan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Semoga dalam transisi PAUD ke SD kita menciptakan suasana belajar yang positif dan membekas sebagai kenangan indah bagi anak-anak kita.

Sosialisasi dihadiri Kadis Pendidikan Takalar beserta jajarannya serta tenaga pendidik dari tingkat SD se-Kab. Takalar.

Lp ; ADP

Sambutan PJ Bupati Takalar Saat Buka Sosialisasi Cagar Budaya, Lestarikan Budaya Dan Tanamkan Profil Pelajar Pancasila Pada Generasi Bangsa

Berita, Daerah, Nasional, Pemerintahan|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Guna melestarikan budaya pada generasi muda, Pj. Bupati Takalar buka Sosialisasi Cagar Budaya dan Jelajah Situs di Kab. Takalar yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Makassar di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa Kab. Takalar, Jum’at 21 Juni 2024.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak terutama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX yang telah telah menyelenggarakan kegiatan ini di Kab. Takalar.

“Literasi Digital perlu ditanamkan dan melestarikan budaya pada anak-anak kita, salah satunya adalah profil pelajar pancasila. Dengan menguatkan karakter profil pelajar pancasila dengan project-project, salah satunya adalah digitalisasi budaya” imbuhnya

Kita harus mengaktifkan sekolah-sekolah dan memotivasi anak-anak kita untuk menciptakan konten-konten dan membuat narasi untuk dimasukkan dalam arena plan budaya, karena kalau tidak begitu mereka akan didominasi oleh budaya asing.

Dikatakan pula, simbol budaya dikatakan sebagai identitas dan nilai-nilai kita, namun sebagai fisik tidak ada yang abadi. Untuk itu, salah satu cara melestarikan budaya adalah dengan menyiapkan SDMnya, sarana prasarana dan menyiapkan teknologinya. Fisik boleh hilang tetapi kalau tetap dalam alam fikiran kita maka budaya itu akan bertahan selama-lamanya. Kita tinggal menguatkan daya lestarinya, menumbuhkan agar tetap survive melewati zaman, waktu dan generasi. Maka kita butuh reveransi budaya yang bisa menjaga itu.

“Di takalar kita memiliki banyak cagar budaya yang harus ditumbuhkembangkan bukan hanya dijaga dan dilestarikan. Untuk itu, mari kita tanamkan dalam diri kita serta generasi kita untuk menumbuhkembangkan cagar budaya yang ada di daerah kita sebagai warisan bagi generasi mendatang” Titup Dr. Setiawan.

Sementara itu, Sub Bagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Makassar Anriany, SS., M.Si pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kegiatan cagar budaya dilaksanakan di takalar karena berdasarkan sejarah takalar memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya.

“Berdasarkan sejarah, takalar bukan sejarah biasa-biasa saja, banyak kisah dan budaya yang dimiliki takalar, salah satunya adalah tidak mungkin di takalar ada benteng besar yang mendukung benteng somba opu sebagai kerajaan gowa kalau tidak peran yang penting dimasa lalu, tidak mungkin di takalar ada situs ibunda sultan hasanuddin kalau takalar waktu itu tidak menjadi bagian penting dari kerajaan gowa, dan tidak mungkin ada situs tungku pembakaran teripang kalau takalar tidak punya perang penting dalam perdagangan internasional pada masa lalu” Jelasnya.

Dalam sosialisasi tersebut hadir sebagai narasumber Prof. DR. Aminuddin Salleh, SH. MH Guru Besar Hukum Adat Unhas Makassar juga dihadiri para peserta yang terdiri dari guru SMA/SMK se-Kab. Takalar serta tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Makassar.

Lp ; ADP

7 Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar Di Lantik PJ Bupati

Berita, Daerah, Nasional, Pemerintahan|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad,.M.Dev,.Plg melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 7 (Tujuh) pejabat eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jum’at 21 Juni 2024.

Pergeseran pejabat ini dilakukan setelah memperoleh izin dari berbagai lembaga negara.

Dr. Setiawan usai melantik dan mengambil sumpah dalam sambutannya mengatakan bahwa mutasi ini merupakan sebuah bentuk peristiwa pemerintahan karena dalam pemerintahan ada kekosongan jabatan sehingga harus dilakukan tindakan pemerintahan untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.

“Saya mengingatkan bahwa pejabat tinggi pratama beda levelnya dari jabatan administrator, tentunya jabatan ini memiliki tanggungjawab yang lebih besar dan memastikan bahwa organisasi itu berkinerja tinggi dan memastikan bahwa roda organisasi berjalan efisien dalam alokasi sumber dayanya, berjalan secara efektif dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan organisasi berjalan secara produktif yang menghasilkan sejumlah karya yang bermanfaat untuk masyarakat” Jelas Dr. Setiawan.

Pj. Bupati mengucapkan terima kasih kepada para pejabat atas karya bakti dan pengabdiannya selama ini di posisinya sebelumnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya di jabatan sebelumnya. Dan saya mengharapkan anda semua untuk beradaptasi dengan cepat di posisi baru. Tetap solid dan mengerahkan segala kemampuan secara total untuk program 2024 ini. Ada banyak tantangan yang harus kita selesaikan bersama.

Berikut daftar ke 7 Pejabat yang di Lantik hari ini Jum’at 21 Juni 2024 oleh Pejabat Bupati Takalar DR.Setiawan Aswad.

1. H. Arif Zainal ,Staf Ahli Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM.
2. Hj Fatmawati ,Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP).
3. Hadriani Hanafie ,Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4. Syainal Mannan, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian.
5.Jamaluddin Hasan, kepala Sekretariat DPRD.
6. H. Parawansa, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
7.Suhardiyanto, Asisten Bidang Administrasi Umum.

Lp ; ADP

Ketua TP PKK Kabupaten Takalar Qurban Bersama Pengurus Dan Bagikan 100 kupon Ke Masyarakat

Berita, Daerah, Nasional, Peristiwa|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Takalar beserta pengurus telah melaksanakan acara qurban di halaman kantor TP PKK Kab. Takalar

Acara ini dihadiri Pj ketua TP PKK Kabupaten Takalar, Sri Astuti Thamrin S. SI, M. Stat, Ph.D., beserta pengurus dan masyarakat setempat.

Dalam acara tersebut, TP PKK Kabupaten Takalar menyediakan dua ekor sapi untuk prosesi qurban dan Sebanyak 100 kupong telah dipersiapkan dan dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Dalam sambutannya, Sri Astuti Thamrin S. SI, M. Stat, Ph.D., menyatakan harapannya bahwa qurban yang dibagikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat penerima.

“Hari ini kita berqurban bersama beberapa pengurus TP PKK Kabupaten Takalar, ada dua ekor yang kita qurban dan kita bagikan kepada masyarakat yang mendapatkan kupon. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan daging qurban kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mempererat hubungan antara Pengurus TP PKK dengan masyarakat di Kabupaten Takalar.” ujarnya.

Acara qurban ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TP PKK Kabupaten Takalar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menyambut perayaan Idul Adha. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat.

Dengan terselenggaranya acara qurban ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima serta memperkuat ikatan antara TP PKK Kabupaten Takalar dengan seluruh lapisan masyarakat.

Lp ; ADP

Kisruh Kades-BPD Usai, Tenreng Masih Sah Ketua BPD Pannyangkalang

Berita, Daerah, Nasional, Pemerintahan|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Setelah sekian lama terjadi kekisruhan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Panyangkalang Kecamatan Marbo Kabupaten Takalar terkait penyelesaian permasalahan penetapan APBDes TA 2024, akhirnya berakhir dengan dikembalikannya Tenreng selaku Ketua BPD melalui rapat musyawarah yang dipimpin Kadis Sosial dan PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin di ruang rapat Kantor Inspektorat Takalar. Jum’at, 14 Juni 2024.

Dalam pertemuan musyawarah tersebut terungkap fakta, pengunduran diri Tenreng selaku Ketua BPD Panyangkalang diawal Februari 2024 belum mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Camat Marbo. Demikian halnya status Andi Mahmud sebagai Ketua BPD Pengganti belum pernah diusulkan oleh Kepala Desa serta belum mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Camat Marbo.

Camat Mangarabombang, Sudirman S.Sos menjelaskan, proses pengunduran diri Tenreng dan penggantian Ketua BPD Panyangkalang ke Andi Mahmud, belum melalui proses dan mekanisme, sehingga secara administratif posisi Ketua BPD Panyangkalang yang sah adalah Tenreng, S.Sos, sampai masa jabatannya berakhir atau dilaksanakannya proses penggantian Ketua BPD Panyangkalang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
”Ketua BPD Panyangkalang yang sah hingga saat ini adalah Tenreng dan masih memiliki kewenangan menandatangani dokumen yang berhubungan dengan APBDes panyangkalang,” tegas Sudirman.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Drs Andi Rijal Mustamin, MM menjelaskan, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD ayat (1), anggota BPD berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Kemudian pada Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat (5) dijelaskan, pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui kepala desa. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Camat kemudian menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. Kemudian Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. Selanjutnya peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.”Oleh karena mekanisme tersebut tidak dilakukan, maka Tenreng masih tetap selaku Ketua BPD Panyangkalang dan masih memiliki kewenangan serta hak dan kewajiban melaksanakan tugas tugasnya,” jelas Andi Rijal.

Hadir dalam rapat musyawarah tersebut diantaranya, Kepala Inspektorat Takalar H Yahe, Sekretaris BKAD, Aminuddin Barlian, Camat Marbo, Sudirman, Febri Setiawan, Jaksa Pengacara Negara, Kades Panyangkalang, Suardy Sabang, Kabag Hukum Syainal Mannan, Pathuddin Muh Asrul TAPM P3MD, Tenreng, Ketua BPD Panyangkalang beserta anggotanya Henry Tryadi serta tokoh Masyarakat Panyangkalang masing-masing Muhammad Tamrin dan Amir Dg Kulle.

Lp ; ADP

PJ Bupati Bersama JICA Kolaborasi Sistem Penguatan Pengentasan Kemiskinan Di Takalar

Berita, Daerah, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Pemerintah Kab. Takalar terus berupaya dalam pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di takalar, dengan hal itu Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad,.M.Dev,.Plg menginisiasi penguatan sistem kolaborasi dengan JICA.

Hal itu disampaikan Pj. Bupati Takalar dalam Audiensi bersama Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Lt. III Kantor Bupati Takalar, Jum’at 14 Juni 2024.

Dalam audiensi tersebut Dr. Setiawan menyampaikan bahwa setelah memperhatikan persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang selama ini sudah kita upayakan penanggulangannya. Akan tetapi disisi lain masih ada persoalan yang tersisa yang berkontribusi besar terhadap outcome penurunan angka kemiskinan di sulsel yang merambat kehal-hal lainnya seperti kecukupan gizi, ketahanan pangan, pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan maka dari itu dibutuhkan penguatan sistem kolaborasi dalam penanganan hal tersebut.

“Angka kemiskinan harus bisa ditekan sedemikian rupa sehingga menuju nol sesuai target Indonesia Emas, dibutuhkan terobosan dalam menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrem” imbuhnya.

Buruntungnya takalar adalah kabupaten yang punya hubungan historis, hubungan emosional fungsional dengan JICA karena banyak praktek yang selama ini coba diinisiasi JICA dengan Pemkab Takalar ada di Takalar. Hal ini yang menginspirasi kita bahwa praktek pengentasan kemiskinan harus disinkronisasi dengan program kegiatan ini, kualitasnya perlu ditingkatkan bersama-sama baik dari sisi konfregensi, kemenyeluruhan daripada interfensi sektoral yang ada.

“Hal ini yang akan kita coba bersama dengan pemerintah desa, kabupaten dan provinsi. Kita bergerak bersama-sama menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan strategi yang ada”

Ia juga mengemukakan bahwa berbagai upaya kita telah lakukan dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan melakukan validasi data kemiskinan, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak mencoba mengintervensi kemiskinan secara bersama-sama dan menguatkan pelaku ekonomi ditingkat desa.

“Kita berharap tahun 2025 setiap sektor ada yang bisa kita sentuh untuk dijadikan pilot project baik disektor perikanan, sektor pertanian dan disektor peternakan untuk penguatan ekonomi masyarakat” Harap Dr. Setiawan.

Pada kesempatan yang sama Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) Sintani menyampaikan bahwa JICA sudah lama bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1995 dan kami sehari-hari memprioritaskan program prioritas nasional dan daerah misalnya penanggulangan kemiskinan, stunting dan memperhatikan kewirausahaan sebagai pengungkit ekonomi kemasyarakatan di daerah.

“Beberapa program prioritas dijadikan entri poin untuk menguatkan manajemen pembangunan daerah. Kami mendukung kegiatan kapasitas aparatur dan pendamping yang bergerak dimasyarakat” jelasnya.

RKA dijadikan entri poin dalam penyusunan dokumen perencanaan tetapi ada skenario pencapaian kegiatan dan perencanaan pendampingan sesuai dengan kemampuan pengalaman yang ada di kelompok-kelompok yang ada dikomunitas.

“Masalah kemiskinan semata-mata tidak hanya diberikan bantuan terus selesai. Kita harus memahami pihak penerima manfaat bantuan sehingga kolaborasi benar-benar menyentuh. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung pemerintah daerah kab. Takalar karena begitu peduli dan serius dalam masalah kompleks dimasyarakat” Jelasnya.

Lp ; ADP

Pj Bupati Takalar Bersama Pj Ketua TP PKK Hadir Di Evaluasi KLA

Berita, Daerah, Nasional, Pemerintahan|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Pj. Bupati Takalar beserta Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Takalar. Menghadiri rapat evaluasi KLA Tahun 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, 14/06/2024

hadiri dalam acara ini pimpinan OPD, perwakilan Forkopimda, serta para camat dan perwakilan lainnya.

Dalam arahannya, Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, meminta dukungan dan kolaborasi dari semua peserta rapat untuk mencapai target evaluasi KLA. Ia menekankan pentingnya pengamatan dan bantuan dari semua pihak, serta mengusulkan agar evaluasi KLA dilakukan setiap bulan baik secara online maupun tatap muka.

“Saya meminta agar semua peserta rapat dapat memperhatikan dan memberikan bantuan yang diperlukan, karena sedikit lagi kita bisa mencapai target KLA dan saya mengusulkan agar evaluasi KLA dilakukan setiap bulan, baik secara online maupun tatap muka, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi”

Di kesempatan Yang sama Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Takalar Sri Astuti Thamrin S. SI, M. Stat, Ph.D, juga turut menyampaikan harapannya agar kerjasama dalam memperhatikan KLA dapat ditingkatkan. Ia menyoroti pentingnya menyelesaikan pertanyaan yang tidak terisi dalam formulir KLA untuk memastikan kelancaran proses evaluasi.

“Saya berharap semua pihak memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terisi dalam formulir KLA, sehingga masalah tersebut dapat dituntaskan dengan baik. Kolaborasi antara berbagai pihak dalam menangani permasalahan tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target evaluasi KLA”. Ujarnya

Selama acara, materi disampaikan oleh ibu Anti mengenai pengisian KLA dan strategi untuk menjadi KLA yang efektif. Pembawaan materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta mengenai pentingnya pengisian KLA dengan tepat dan efisien.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan semua pihak terkait dalam meningkatkan evaluasi KLA menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. Semangat untuk mencapai target evaluasi KLA tahun ini sangat terasa dalam suasana rapat, dan diharapkan bahwa dengan dukungan bersama, target tersebut dapat tercapai dengan sukses.

Lp ; ADP

HUT Bhayangkara Ke-78, Kapolres Gowa Resmi Buka Pertandingan Catur

Berita, Daerah, Nasional, Olahraga|oleh

GOWA, GTN.COM — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-78 tahun 2024, Polres Gowa menggelar Pertandingan Catur “Kapolres Gowa CUP II” yang gelar di Aula Rewako Wicaksana Laghawa, Polres Gowa, Jum’at (21/06/2024).

Acara pembukaan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kapolres Gowa AKBP R.T.S Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.M., M.I.K., Wakapolres KOMPOL Gani, S.H., M.H., Pejabat Utama Polres Gowa, dan Ketua Percasi Kabupaten Gowa, H. Abbas Alauddin SH.M.Si beserta tamu undangan.

Turnamen ini menarik partisipasi sebanyak 144 peserta dari kategori umum (dewasa) dan 16 peserta dari kategori junior. Peserta datang dari berbagai Kabupaten di Sulawesi Selatan, serta dari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang turut meramaikan acara ini.

Pembukaan turnamen ini juga dimeriahkan dengan kata sambutan dari Ketua Percasi Kabupaten Gowa, H. Abbas Alauddin SH.M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dan berharap agar olahraga catur semakin berkembang di Kabupaten Gowa.

Kapolres Gowa dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi terhadap antusiasme para peserta dan dukungan masyarakat. “Turnamen ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mengasah kemampuan para pecatur dan mempererat silaturahmi antar pecatur dari berbagai daerah,” ujarnya.

Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat lahir bibit-bibit pecatur berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat.

Lp ; ADP

Pasar Galesong Diresmikan Pj Bupati Untuk Akses Kebutuhan Pokok Masyarakat Terpenuhi

Berita, Daerah, Nasional, Pemerintahan|oleh

TAKALAR, GTN.COM — Pasar Galesong yang berlokasi di Desa Galesong Kab. Takalar diresmikan Jum’at (14/6/2024) oleh Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad,.M.Dev,.Plg. peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang disaksikan oleh Kepala BPS Kab. Takalar, perwakilan Forkopimda Takalar, Kadis Perdagangan Kab. Takalar, Kadis Perhubungan, Pj. Kadis Kominfo Takalar, Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Bapenda, Camat Galesong Tokoh Masyarakat dan disaksikan masyarakat setempat.

Dalam meresmikan pasar, Pj. Bupati Takalar mengatakan bahwa pasar kita ini termasuk pasar tradisional dan pasar sekarang tidak seperti pasar yang dulu yang tantangannya begitu besar. Dengan kemajuan teknologi, sekarang sudah ada pasar online yang tidak mengharuskan kita pergi ke pasar untuk membeli sesuatu tetapi dengan memanfaatkan teknologi melalui handphone, kita bisa memesan barang dan diantarkan ke rumah.

“Dengan tantangan ini, pasar-pasar tradisional harus berbenah dan dikelola dengan baik sehingga dapat menarik pembeli. Pasar juga merupakan ruang publik dan ruang layanan dasar. Pasar menunjukkan karakter sosial, salah satu indikasi ruang publik dilihat dari pasarnya yang layak. Pasar dikatakan layak dan refresentatif jika aman, tertib, bersih dan teratur dan masyarakat yang selalu mengupayakan keamanan, kenyamanan dan kebersihan” Ujarnya.

Disampaikan pula kepada pedagang dan pembeli, bantu kami agar pasar ini bisa layak dan menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung dengan memperhatikan hal tersebut. Pasar memiliki banyak fungsi salah satunya adalah mendekatkan akses kebutuhan pokok masyarakat dan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Pemerintah terus berupaya agar pasar kita ditata dengan baik dengan direvitalisasi atau diperbaiki agar lebih layak, revresentatif dan lebih indah sehingga nyaman dikunjungi, selain itu, optimasi juga diperlukan dengan memaksimalkan fasilitas yang disediakan seperti los-los dalam pasar. Untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan kesiapan dari pengelola pasar dan kemauan dari pedagang untuk bisa memanfaatkan los tersebut” Tambah Dr. Setiawan.

Pj. Bupati meminta agar pasar ini ditata dengan baik, dan los-los yang telah disediakan agar ditempati para pedagang, kita kasi keringanan kepada masyarakat untuk menempati los tersebut sampai mereka merasa aman, nyaman dan perhatian terhadap pasar sampai pedagang merasa sudah cukup untuk membayar tarif sesuai yang ditentukan.

Sementara itu, Kadis Perdagangan Kab. Takalar Nasruddin Azis, S.T,.M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa pasar galesong dibangun melalui dana Dipa Kementerian Perdagangan dan alhamdulillah pada akhir Tahun 2023 bisa diselesaikan dengan baik.

“Pasar galesong memiliki luas ± 800 Meter bujur sangkar dengan jumlah kios 14 unit dan jumlah los secara keseluruhan sebanyak 50 unit dengan luas 2×2 M, juga ada Kantor pengelola, ruang tera, ruang laktasi dan ditambah dengan fasilitas sarana dan prasarana WC dan kamar mandi baik laki-laki maupun perempuan dan secara keseluruhan jumlah pedagang dipasar galesong ini sebanyak 257 orang. Hal ini sudah berdasarkan dengan perencanaan sistem SNI pasar yang berstandar Nasional Indonesia” Jelasnya.

Ia juga menambahkan kami juga sudah menyediakan pelataran untuk parkir, kiranya kepada Kadis Perhubungan Takalar sebagai penanggung jawab parkir agar bisa menertibkan petugasnya supaya bisa memanfaatkan pelataran parkir untuk kepentingan parkir.

Peresmian pasar dirangkaikan dengan sidak pasar oleh Pj. Bupati bersama rombongan.

LP ; ADP

Tarif Beban Air PDAM Kabupaten Jeneponto Naik’ Warga: Kami Tidak Sanggup Bayar Beban Air PDAM 

Berita, Daerah, Peristiwa|oleh

GerbangtimurNews.com-Jeneponto: Sejumlah masyarakat Kabupaten Jeneponto menyampaikan kekecewaannya kepada awak media terkait Tarif Beban air PDAM Kabupaten Jeneponto naik, berlaku pada awal bulan Juni 2024

Salah satu warga Kampung Tamarunang, Susi, mengungkapkan rasa keberatannya terhadap kenaikan tarif tersebut.

“Karena air tidak terpakai, saya cuma bayar beban. Kemarin-kemarin saya hanya bayar beban Rp.15 ribu tiap bulan. Nah, sekarang mau dinaikin lagi jadi Rp.65 ribu tiap bulan, tentunya sangat memberatkan pelanggan,” ujarnya, Selasa (11/06/24).

Susi juga mengungkapkan bahwa penggunaan air PDAM di rumahnya sangat jarang, meskipun sudah memasang meteran selama kurang lebih 3 tahun. Air PDAM yang digunakan bersama keluarganya bahkan tidak pernah mengalir sama sekali sehingga mereka terpaksa menggunakan air sumur.

“Pulang ke rumah hanya 2 kali setahun, yaitu saat lebaran Idul Fitri dan Haji. Saat lebaran Idul Fitri kemarin, meskipun air tidak mengalir, saya tetap bayar beban hanya Rp.15 ribu, bukan Rp.65 ribu,” tambahnya.

Jika kenaikan tarif dasar ini tetap diberlakukan, Susi mengungkapkan bahwa ia lebih memilih untuk mencabut meteran airnya. Namun, pihak PDAM tetap meminta biaya sebelum mencabut meteran sebesar Rp.65 ribu.

“Saya sudah bilang kalau hanya beban yang saya pakai dan saya bayar Rp.65 ribu lebih baik cabut dulu. Tapi tetap disuruh bayar dulu Rp.65 ribu baru dicabut,” katanya.

Menanggapi hal ini, Direktur PDAM Jeneponto, Junaedi, menyatakan bahwa biaya beban tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bupati sejak tahun 2018. Namun, aturan ini baru diberlakukan pada bulan Juni tahun ini.

“Aturan ini sudah lama, sejak saat Bupati Iksan Iskandar. Saya tidak pernah menjalankan ini sebelumnya, tapi setelah dipertanyakan ternyata semua PDAM begitu,” ujarnya, Rabu (13/6/24).

Junaedi juga menyampaikan bahwa untuk memastikan pemberlakuan aturan ini, pihaknya harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tim audit BPK.

“Saya takut untuk menaikkan beban tarif ke pelanggan tanpa alasan yang jelas,” tambahnya.

Atas dasar itu, Junaedi kemudian menaikkan tarif dasar air PDAM bagi pelanggan yang selama ini hanya membayar biaya beban tiap bulannya.

Menurut aturan tersebut, bagi pelanggan yang tidak menggunakan air (0 hingga 10 kubik), tetap diwajibkan membayar Rp 65 ribu. Sebelum aturan ini berlaku, meteran yang menunjukkan 0 sampai 10 kubik hanya membayar beban sebesar Rp 20 ribu. Namun, Junaedi menegaskan bahwa 1 sampai 10 kubik tetap harus membayar air diluar beban tarif.

“Jadi, pelanggan disuruh memakai minimal 10 kubik air per bulan. Kalau memang tidak mau dipakai, lebih baik dicabut daripada bayar dana meter serta denda. Lebih baik di non-aktifkan dulu,” tegasnya.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.