Kemenkopolhukam Berkunjung, Bahas Kendala dan Pengembangan SPPT-TI di Rutan Makassar

Berita, Daerah, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

Makassar, GTN.Com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas I Makassar untuk membahas implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Kamis, (21/11).

Dalam kunjungan ini, Kemenkopolhukam mengadakan pertemuan langsung dengan operator SPPT-TI untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi di lapangan.

Salah satu saran utama yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Angga Satrya terkait SPPT-TI adalah perlunya penyempurnaan fitur, termasuk kemampuan mengunduh dokumen seperti petikan putusan dan surat penahanan.

“Hal ini sangat penting untuk membantu menyelesaikan masalah overstay, yang masih menjadi tantangan di Rutan Makassar,” ucapnya.

Selain itu, Sulistiono selalu operator SPPT-IT Rutan Makassar juga mengusulkan adanya pelatihan intensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan SPPT-TI.

“Berharap dengan adanya pelatihan, sinkronisasi data dapat berjalan lebih akurat dan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi pertukaran data antar instansi penegak hukum,” ujarnya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Ashari yang turut hadir dalam pertemuan, menegaskan pentingnya peran operator dalam mendukung efektivitas SPPT-TI.

“Operator harus terus meningkatkan kualitas penginputan data agar pertukaran data antar instansi penegak hukum dapat berjalan dengan baik. Ketelitian dan kecepatan adalah kunci utama dalam sistem ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kemenkopolhukam. la berharap masukan dari para operator dapat diakomodasi untuk menciptakan sistem yang lebih responsif.

“Dengan fitur yang lebih lengkap dan dukungan pelatihan, saya yakin SPPT-TI akan menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan, termasuk overstay di Rutan,” ungkapnya antusias.

(mhs/hk)

Srikandi Movement , PLN Perkuat Komitmen Peduli Kesehatan Ibu dan Anak

Berita, Daerah, Kesehatan, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

Makassar,GerbangTimurNews.Com (20/11) Sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sulawesi melaksanakan program srikandi movement berupa penyerahan bantuan fasilitas prasarana Posyandu dan pembagian 120 paket nutrisi yang diperuntukkan bagi 100 anak balita serta 20 Ibu hamil dan menyusui kepada 2 Rukun Warga (RW) dan di desa berdaya binaan PLN UIP3B Sulawesi yang terletak di kecamatan Manggala, kelurahan Borong, Makassar Sulawesi Selatan.

Berkolaborasi dengan kelurahan Borong dan Yayasan Econatural Society Indonesia, program srikandi movement ini diinisiasi sebagai respons terhadap isu pentingnya kesehatan Ibu dan Anak di desa berdaya PLN sebagai upaya pemenuhan Gizi mandiri bagi anak balita, ibu hamil dan menyusui.

General Manager PLN UIP3 Sulawesi Nurdin Pabi menyampaikan bahwa Program Srikandi Movement ini difokuskan pada dua tujuan utama, yaitu Memberikan edukasi terkait kemandirian gizi dalam rangka pencegahan Stunting / Gizi buruk dan Mengasah kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan disekitar, dimana sasaran yang dituju adalah Posyandu atau Lembaga yang menangani kesehatan ibu dan anak di lingkungan Desa Berdaya / Desa Berdaya Binaan PT PLN (Persero).

Lebih lanjut Nurdin menyampaikan bahwa PLN tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup melalui program sosial yang nyata seperti program bantuan fasilitas prasana Posyandu dan pembagian paket nutrisi ini. “Kami berharap program ini bisa menjadi langkah awal menuju generasi yang lebih sehat dan kuat di kelurahan Borong secara khusus dan menjadi harapan untuk berkelanjutan menjangkau daerah lain di Wilayah kerja PLN UIP3B Sulawesi,” ungkapnya.

Ali Taufan S. ST., Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Borong mengapresiasi inisiatif PLN dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka stunting. “Kerja sama dengan PLN melalui Program Program Srikandi Movement ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat kami, terutama dalam memperbaiki status gizi anak balita dan Ibu hamil serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai. Kami berterima kasih atas upaya ini dan berharap program dapat terus berlanjut untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sehat,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rustam tokoh masyarakat Kelurahan Borong yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PLN, “Kami sangat terbantu dengan Paket Nutrisi yang diberikan oleh PLN ini, mengingat banyak warga kami yang sangat membutuhkan Edukasi dan upaya konkret pencegahan Stunting dan berharap PLN terus mendukung setiap program kesehatan maupun program sejenis yang berguna bagi pemberdayaan masyarakat di lingkungan desa berdaya Borong”, ungkapnya.

Disamping penyerahan bantuan dan pembagian Paket Nutrisi, Program Srikandi Movement ini juga menghadirkan Kegiatan Edukasi terkait Kemandirian Gizi dalam rangka pencegahan stunting di Wilayah Kelurahan Borong, Hapsah Rasyid Ketua Posyandu RW 09 memaparkan bahwa Proses peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak melalui pemberdayaan komunitas masyarakat Desa Berdaya PLN adalah Inovasi Sosial yang sangat baik dan dapat menghasilkan Outcome bagi masyarakat berupa Meningkatnya pemahaman pentingnya 1000 hari kehidupan, Menurunnya angka anak Stunting, dan Keberlangsungan Posyandu yang mandiri.

Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Sosial|oleh

Baku,Gerbangtimurnews.com – 14 November 2024 – Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo berhasil memikat pendanaan hijau sebesar EUR 1,2 miliar untuk sektor kelistrikan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pada ajang _Conference of the Parties_ (COP) 29 di Baku, Azerbaijan, Rabu (13/11). Pendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.

 

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan _Memorandum of Understanding_ (MoU) antara PT PLN (Persero) dengan KfW untuk pengembangan proyek energi bersih yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) _Pumped Storage_ dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau.

 

Hashim menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi transisi energi. Dengan menggalang kolaborasi hingga tingkat global, peralihan ke energi terbarukan diharapkan mampu menopang swasembada energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Kami telah memiliki strategi baru selama lima tahun ke depan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 8% secara berkelanjutan,” tegas Hashim.

 

Hashim mengatakan, pengembangan sumber energi bersih berperan krusial untuk meningkatkan daya saing industri. Dalam 15 tahun ke depan, kapasitas pembangkit energi terbarukan Indonesia ditargetkan bertambah 75% dari total penambahan kapasitas listrik sebesar 100 gigawatt (GW).

 

“Kami akan menjadi negara besar yang akan memenuhi tanggung jawab dalam menjaga masa depan lingkungan. Kami sangat mengapresiasi kerja sama internasional yang telah terjalin sebagai bentuk upaya bersama mencapai target _Net Zero Emissions_ (NZE),” jelas Hashim.

 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN mendukung penuh langkah pemerintah menjalankan transisi energi. Berbagai kolaborasi dan inisiatif telah dijalankan PLN guna menyukseskan proyek-proyek kelistrikan yang berkelanjutan.

 

Darmawan mengatakan, keterlibatan KfW dalam proyek-proyek hijau PLN diharapkan mampu menarik lebih banyak mitra internasional untuk turut berkolaborasi. Sehingga, akan tercipta suatu kolaborasi strategi, teknis dan investasi yang berkelanjutan dalam aksi iklim global.

 

“Kolaborasi ini menandakan langkah proaktif PLN dalam memperluas kemitraan internasional dalam meningkatkan swasembada energi nasional yang berkelanjutan searah dengan aksi iklim global,” kata Darmawan.

 

Sustainability Officer KfW Group, Jürgen Kern menjelaskan dukungan KfW kepada Indonesia merupakan wujud komitmen negara Jerman dalam mendukung kerja sama internasional untuk mencapai transformasi hijau.

 

Apalagi, menurut Jürgen, PLN merupakan pusat transisi energi di Indonesia. PLN memiliki komitmen yang kuat untuk menghijaukan sektor energi sekaligus memastikan akses energi yang andal.

 

“Oleh karena itu, kami percaya bahwa Indonesia-Jerman terus bisa memperkuat kemitraan di sektor energi. Terutama dalam proyek energi bersih seperti panas bumi, air dan juga transmisi. Untuk mencapai target NZE, diperlukan kolaborasi dan kemitraan yang baik,” kata Jürgen.

 

 

Narahubung

Gregorius Adi Trianto

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059

 

Sekilas Tentang PLN

_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._

Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, Habibie Abdullah Dengarkan Keluh Kesah Warga Tana-Tana

Berita, Daerah, Nasional, Pemerintahan, Sosial|oleh

Takalar, GTN.Com – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Takalar, Habibie Abdullah, melakukan reses di masa sidang pertama tahun 2024-2029 untuk menyerap langsung aspirasi serta keluhan warga Lingkungan Tana-Tana, Kelurahan Cangrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan,Selasa (12/11/2024).

Dalam reses kali ini, Habibie hadir untuk langsung menyerap aspirasi warga, khususnya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jembatan penghubung antar kecamatan dan desa kelurahan yang sangat diharapkan oleh masyarakat setempat.

Kerusakan jembatan ini telah memutus akses vital bagi warga, terutama petani yang sangat bergantung pada jalur ini untuk mengangkut hasil pertanian ke Pasar Lengkese. Kondisi ini jelas menghambat roda perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mereka berharap perbaikan dapat segera dilakukan.

Dok. Kerusakan jembatan ini telah memutus akses vital bagi warga, terutama petani yang sangat bergantung pada jalur ini untuk mengangkut hasil pertanian ke Pasar Lengkese.

Habibie Abdullah menanggapi keluhan warga dengan penuh perhatian dan komitmen, serta berjanji akan memperjuangkan perbaikan infrastruktur ini di tingkat DPRD dan pemerintah daerah.

“Saya sangat memahami dampak yang dirasakan warga akibat rusaknya jembatan ini. Saya akan berusaha agar aspirasi ini dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan infrastruktur yang segera direalisasikan oleh pemerintah,” tegas Habibie di depan warga.

Habibie juga menambahkan bahwa jembatan ini bukan hanya penting untuk aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menjadi penopang kesejahteraan masyarakat desa, yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Ia mengingatkan bahwa kondisi jembatan yang rusak parah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena semakin menghambat pergerakan ekonomi lokal.

“Akses yang lancar adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya reses ini, mereka merasa lebih diperhatikan,” ujarnya.

Selama kegiatan reses, Habibie juga berdialog langsung dengan warga mendengar keluhan mereka, serta berusaha menemukan solusi terbaik.

Perlu diketahui, reses kali ini diadakan di Lingkungan Tana-Tana, bukan di kediamannya di Desa Lengkese, sebagai bentuk komitmen Habibie Abdullah yang sejak awal kampanye memprioritaskan perbaikan jembatan yang rusak parah di wilayah Polongbangkeng Selatan dan Mangarabombang.

(mhs/hk)

CEO Climate Talks: PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan hingga Tahun 2040

Berita, Ekonomi, Internasional, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

Baku, GTN.Com – PT PLN (Persero) menegaskan kesiapannya untuk mendukung visi swasembada energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 75% hingga tahun 2040. Langkah strategis ini selaras dengan upaya pemerintah menjangkau pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) 29, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh mengurangi emisi karbon lewat transisi energi. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyelaraskan sumber daya dan seluruh kebijakan ke dalam strategi transisi energi yang efektif dan efisien.

”Transisi energi bukan hanya tentang mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga tentang menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan. Indonesia akan mencapai energi bersih, hijau, dan terjangkau, sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi 8%,” tegas Hashim dalam CEO Climate Talks COP29 dengan tema “Enhancing Ambition on Renewable Energy” di Baku, Azerbaijan, Senin (11/11).

Hashim menerangkan bahwa hingga tahun 2040, Indonesia siap meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 75 gigawatt (GW) yang berasal dari pembangkit listrik hidro, geotermal, bioenergi, surya, dan angin. Untuk menyukseskan target ambisius ini, Indonesia setidaknya membutuhkan investasi senilai USD235 miliar, termasuk untuk membangun jalur transmisi hijau sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) yang membentang dari barat hingga timur Indonesia.

”Perubahan iklim global membutuhkan solusi global. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah ini sendirian. Satu-satunya cara untuk maju adalah melalui kolaborasi antarnegara. Saya yakin kita bisa melakukan ini, bukan hanya karena perjanjian lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, tetapi karena kita benar-benar peduli untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tambah Hashim.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN untuk mendukung target Pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% melalui swasembada energi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, PLN telah menyiapkan peta jalan yang konkret serta terus memperluas kolaborasi dengan mitra lokal dan global.

Saat ini PLN, kata Darmawan, tengah merancang ulang usulan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), di mana hingga tahun 2040, PLN akan menambah 100 GW energi listrik yang mayoritas bersumber dari energi terbarukan.

”Pak Hashim sudah mengumumkan bahwa 75% atau sekitar 75 GW dari kapasitas tambahan tersebut berasal dari pembangkit energi terbarukan. Artinya, ke depan kami akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penambahan pembangkit berbasis energi terbarukan yang berasal dari tenaga air sebesar 25 GW, surya 27 GW, angin sebesar 15 GW, panas bumi 6 GW, dan bioenergy 1 GW,” ucap Darmawan.

Darmawan menjabarkan, bahwa untuk mencapai target 75% energi terbarukan tersebut, PLN akan membangun _Green Enabling Transmission Line_ sepanjang 70 ribu kms untuk mengalirkan sumber energi terbarukan yang mayoritas berada di daerah terisolir ke pusat demand.

Selain itu, PLN juga telah merancang pengembangan _smart grid_ guna mengatasi intermitensi pada pembangkit energi terbarukan, sehingga energi bersih yang dihasilkan dari pembangkit tersebut bisa masuk ke dalam sistem PLN secara stabil.

”Kami perlu membangun pembangkit listrik yang fleksibel. Kami perlu membangun _smart grid_, _smart transmission_, _smart control center_, dan _smart distribution_. Tanpa _smart grid_, kami hanya bisa menambah 5 GW. Tetapi dengan _smart grid_, kami bisa menambah pembangkit angin dan surya hingga 42 GW, sehingga kami bisa menyeimbangkan antara suplai listrik dan permintaan,” tambah Darmawan.

Darmawan juga menekankan bahwa berbagai inisiatif tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pihaknya terus menggalang kolaborasi guna menyukseskan transisi energi dalam mewujudkan swasembada energi berkelanjutan di tanah air.

”Indonesia, bersama dengan negara-negara lain, harus bekerja sama dalam merumuskan strategi, inovasi teknologi, dan investasi untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi, baik antara investor domestik, regional, maupun internasional, menjadi kunci untuk mencapai target besar ini,” pungkas Darmawan.

(mhs/hk)

Langkah Strategis Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tagline Kabar Baik Barakka Memastikan Kesetaraan Gender

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik, Sosial, TNI - Polri|oleh

Jeneponto,GerbangTimurNews.Com – Pasangan calon (paslon) nomor urut 4, Syamsuddin Karlos dan Syafruddin Nurdin, menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan kesetaraan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan dalam debat publik kedua Pilkada Kabupaten Jeneponto yang digelar Four Points Sheraton Makassar, Minggu, 10 November 2024 malam

Dalam sesi debat tersebut, Calon Bupati nomor urut 4 Syamsuddin Karlos memaparkan sejumlah langkah strategis yang dirancang untuk memastikan seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara di bidang pekerjaan.

Salah satu strategi utama yang disampaikan adalah peningkatan keterampilan melalui program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar.

Syamsuddin Karlos Kr Lagu menjelaskan jika Paslon nomor 4 ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin jeneponto 5 tahun kedepan, mereka akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan pengusaha lokal untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, sehingga perempuan dan laki-laki dapat memiliki peluang yang sama dalam dunia kerja.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada diskriminasi di bidang pekerjaan. Semua orang harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengembangkan keterampilannya,” ungkap Syamsuddin Karlos Kr Lagu.

Selain itu, pasangan Syamsuddin – Syafruddin berencana untuk mengembangkan kebijakan perizinan usaha yang lebih ramah gender. Mereka berkomitmen untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang dijalankan oleh perempuan melalui kemudahan akses permodalan dan fasilitas promosi produk lokal,

Syamsuddin Karlos Kr Lagu menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi sebagai upaya mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

“Kami berkomitmen untuk mendorong kesetaraan gender dalam sektor kerja dengan menyediakan akses yang setara dan tidak memihak. Kami akan memastikan ada kebijakan khusus bagi perusahaan yang memberi kesempatan kerja secara adil bagi perempuan,” ungkap Syamsuddin
Karlos Kr Lagu.

Lebih Syamsuddin Karlos menekankan, langkah strategis untuk memastikan kesetaraan kesempatan kerja antara laki laki dan perempuan di antaranya, Budaya Kerja yang Ramah Gender, Membangun program mentoring yang memicu pertumbuhan karier bagi perempuan. Mendukung dan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih kuat tentang kesetaraan gender di tempat kerja,

“Selain itu kami juga akan membangun jaringan dengan organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender.

Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender kepada masyarakat luas serta Menetapkan Indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender, tegas Syamsuddin Karlos Kr Lagu.

Strategi paslon nomor 4 ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat Jeneponto, terutama dari kalangan perempuan yang hadir dalam debat tersebut.

Masyarakat Jeneponto menaruh harapan
pada kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Dengan menawarkan solusi konkrit yang menjamin kesetaraan kesempatan kerja, pasion nomor 4 berupaya meraih dukungan pemilih yang mendambakan perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Jeneponto.

Permudah Layanan, Disdukcapil Teken Kerjasama dengan PM Muhammadiyah Jeneponto

Berita, Daerah, Nasional, Sosial, TNI - Polri|oleh

Jeneponto,GerbangTimurNews.Com – Dinas Dukcapil Jeneponto melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pengurus Pemuda Muhammadiyah (PM) Turatea.

Penandatanganan MoU yang ditandangani secara langsung oleh Kadis Dukcapil Mustaufiq dengan Ketua Pengurus PM Turatea, Asrullah ini juga sekaligus ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di antara kedua belah pihak.

Acara penandatangan yang dilakukan di Baruga Kalabirang, Kompleks Rujab Jeneponto ini juga turut disaksikan Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri

Kadis Dukcapil, Mustaufiq mengatakan bahwa Penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan langkah maju bagi pemerintah daerah bersama PM Muhamadiyah Jeneponto dalam hal pemanfaatan data kependudukan.

 

“Kami berharap kedepan bersama Pengurus dan kader mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke ranting didesa dan kelurahan kita dapat bersinergi dan berkolaborasi mengedukasi Masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan data Administrasi kependudukan sehingga jangkauan layanan semakin mudah dan terjangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Mustaufiq usai pelantikan Pengurus PM Turatea.

Menurut Mustaufiq, Ide ini sebelumnya telah diskusikan bersama Bupati dan pengurus yang baru. Dengan demikian, ia menyebut, ide ternyata sudah bisa di duplikasikan.

 

“Ini sebuah kemajuan di Butta Turatea, selamat bekerja buat pengurus PM Muhammadiyah Jeneponto,” tutup Mustaufiq.

Turut hadir dalam acara tersebut, Dandim 1425 Letkol Muhammad Amin, Perwakilan Polres Jeneponto, Perwakilan Kajati, Sekda Jeneponto H.M.Arifin Nur, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Muhammadiyah Jeneponto, Pengurus PM Muhammadiyah Sulsel, dan Perwakilan OKP.

Solusi untuk UMKM: Presiden Prabowo Subianto Teken PP Penghapusan Piutang Macet

Berita, Ekonomi, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Sosial|oleh

Jakarta,GTN.COM – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

 

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/11/2024).

 

Presiden Prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkap Presiden.

 

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan. Hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.

 

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucap Presiden.

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri

Dinas Pertanian Jeneponto Dampingi Perusahaan Salurkan Bantuan Bibit Padi” Rusdi: Ini Murni Bantuan Pemerintah

Berita, Nasional, Sosial|oleh

Gerbangtimurnews.com-jeneponto: Melalui Dinas pertanian kabupaten jeneponto pemerintah pusat salurkan bantuan benih padi unggul varietas Inpari 33′ kepada kelompok tani, Selasa 05/11/24

Penyaluran bantuan benih padi yang di salurkan oleh dinas pertanian jeneponto yang di dampingi oleh pihak Babinsa dan Babinkamtibmas ini untuk menjaga netralitas pembagian.

Foto Usman.s: Penyaluran bantuan benih padi unggul varietas Inpari yang di dampingi oleh pihak TNI-POLRI di kecamatan Tamalate Jeneponto

Pemimpin Pertanian Kecamatan Tamalatea (PPK) saat di konfirmasi oleh tim media Gerbangtimurnews.com menyampaikan bahwa, penyaluran bantuan benih padi itu dari pihak penyedia (Perusahaan) dan kita selaku pihak dinas hanya mengawasi pembagian tersebut.

“Bantuan benih padi ini kami pihak dinas hanya mengawasi saat pihak perusahaan lakukan penyaluran dan ini betul-betul murni bantuan dari pemerintah pusat untuk petani di Jeneponto,”kata Wahyu selaku PPK tamalatea

Karena tahun ini tahun politik makanya kami pihak dinas pertanian mengajak pihak TNI-POLRI untuk mengawal penyaluran bantuan benih yang di salurkan langsung oleh pihak perusahaan.

“Penyaluran bantuan benih padi unggul varietas Inpari 33′ ini untuk petani dan kami salurkan ke kelompok penerima bantuan sesuai dengan prosedur penyaluran dari pihak kementerian,”ujar Wahyu

Di tempat terpisah Kepala Bidang Tanaman Pangan, Rusdi.S saat di temui oleh tim media menyampaikan bahwa, bantuan benih yang disalurkan merupakan bantuan dari kementerian yang di peruntuk untuk kelompok tani penerima dan didistribusikan langsung oleh pihak perusahaan dan didampingi oleh teman penyuluh lapangan dan PPK

“Penyaluran bantuan benih padi varietas Inpari 33′ itu di bagi langsung oleh perusahaan dan kami pihak dinas mendampingi penyaluran kepada kelompok tani (Gapoktan),”kata Rusdi

Dan terkait masalah pembagian tersebut kami pihak dinas pertanian jeneponto menegaskan kepada seluruh kelompok tani penerima bantuan bahwa ini murni bantuan dari pemerintah pusat dan ini tidak ada kaitannya dengan politik” Sekali lagi saya sampaikan ini murni bantuan dari pemerintah pusat,”ujarnya

Debat Publik Pertama: Syamsudin Karlos dan Syafruddin Nurdin Tampil Memukau

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik, Sosial, TNI - Polri|oleh

Makassar,GerbangTimurNews.Com –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto menggelar debat publik perdana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Minggu (03/10/2024) Malam.

Debat ini diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Pasangan nomor urut 1, Efendi Al Qadri Mulyadi – Andry Suryana Arief Bulu, Pasangan nomor urut 2, Paris Yasir – Islam Iskandar; Pasangan nomor urut 3, Muhammad Sarif – Moch Noer Alim Qalby dan Pasangan nomor urut 4, Syamsuddin Karlos – Syafruddin Nurdin.

Selama debat perdana ini, pasangan Syamsuddin Karlos – Syafruddin, yang mengusung tagline ‘Kabar Baik Barakka’ terlihat tampil memukau dengan penuh percaya diri dan menunjukkan kualitas yang sangat baik dalam menanggapi berbagai pertanyaan serta sanggahan dari para pasangan calon lainnya.

Dalam debat tersebut, Syamsuddin Karlos menyoroti berbagai persoalan di Jeneponto.

“Kita melihat bahwa angka kemiskinan di Jeneponto masih tinggi, sehingga berada di papan bawah untuk provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan akses air bersih masih sangat terbatas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Syamsuddin Karlos juga berjanji akan melalukan perbaikan sumber daya manusia (SDM) khusus untuk petani dalam bidang teknologi.

“Jadi bukan saja ASN yang perlu diperbaiki SDM-nya tapi bagaimana pemerintah hadir untuk perbaiki SDM petani,”pungkasnya.

Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pasangan calon lain itu dapat dijawab dengan baik oleh Syamsuddin Karlos dan Syafruddin Nurdin, termasuk tentang tarif pajak untuk pelaku usaha mikro.

“Pemerintah seharusnya memberikan edukasi kepada para pelaku usaha, bukan hanya fokus pada penarikan pajak. Harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah agar ada umpan balik bagi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, calon wakil Bupati Jeneponto, Syafruddin Nurdin menyatakan bahwa jika terpilih bersama Syamsuddin Karlos dalam Pilkada Jeneponto, ia juga akan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan amanah.

“Kita perlu mendorong kemandirian ekonomi dan produksi pangan, memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas. Selain itu, kami akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya, beriman, dan mewujudkan kesejahteraan yang adil,” pungkasnya.

Mantan Kadis Kesehatan dan Juga merupakan mantan Sekda Jeneponto ini menjelaskan bahwa pentingnya penyesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang dengan koneksi yang baik antara pemerintah provinsi hingga pusat.

“Program nasionalis ini harus

berkesinambungan, harus erat dengan program yang dari Kabupaten Jeneponto dari provinsi dan Pusat.”ujarnya

Berbeda dengan pasangan calon lainnya, terlihat bahwa hanya calon wakil yang mendominasi dalam menjawab setiap pertanyaan dari calon lain.

 

(HKP)

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.