๐๐๐๐ | ๐๐๐ โKapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si bersama Wakil Bupati Gowa Ir. H. Darmawangsyah Muin, S.T., M.Si, melakukan penggerebekan di lokasi penebangan liar pohon pinus yang berada di kawasan hutan lindung Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.
Kegiatan ini turut diikuti sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Gowa serta rombongan dari Pemerintah Kabupaten Gowa, Jum’at (12/12/2025) Dinihari.
Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas ilegal logging yang merusak kawasan hutan lindung. Saat tiba di lokasi, rombongan menemukan sejumlah pohon pinus yang telah ditebang secara ilegal, dengan bekas potongan kayu yang menunjukkan aktivitas tersebut baru terjadi. Namun demikian, para pelaku sudah tidak berada di lokasi ketika petugas tiba.
Melihat kondisi kerusakan yang cukup memprihatinkan, Kapolres Gowa langsung memerintahkan pemasangan police line untuk mengamankan area dan mencegah aktivitas lanjutan.
Dok. Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si bersama Wakil Bupati Gowa Ir. H. Darmawangsyah Muin, S.T., M.Si, melakukan penggerebekan di lokasi penebangan liar pohon pinus.
Lokasi tersebut ditetapkan sebagai tempat kejadian perkara (TKP) dan akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih mendalam oleh Satreskrim Polres Gowa.
โKami bersama unsur pemerintah daerah turun langsung untuk memastikan penanganan kasus penebangan liar ini berjalan maksimal. Area ini sudah kami amankan dengan police line, dan kami akan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat,โ tegas Kapolres Gowa.
Wakil Bupati Gowa Darmawansyah Muin menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian. Ia menegaskan bahwa kawasan hutan lindung di Tombolopao harus dijaga keberlanjutannya karena memiliki peran penting bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Pemerintah Kabupaten Gowa dan Polres Gowa mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas ilegal terkait penebangan hutan. Penegakan hukum akan dilakukan secara maksimal demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut di wilayah hutan lindung Gowa.
๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐๐๐ย โ Insiden penghalang-halangan kerja jurnalistik kembali terjadi di Kota Makassar. Sejumlah wartawan yang sedang meliput mediasi aksi buruh TK Bagasi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Makassar justru dilarang masuk untuk meliput proses dialog resmi antara serikat buruh dan pihak KSOP, Rabu, (10/12/2025).
Peliputan tersebut atas undangan dari Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI), yang datang untuk menindaklanjuti persoalan penghapusan jabatan Kepala Unit di internal TK Bagasi.
Namun, saat awak media hendak memasuki ruang pertemuan, pejabat KSOP, Musafir, selaku Kasu Patroli II KSOP Makassar, secara tegas meminta wartawan agar keluar dari area pertemuan dengan alasan pertemuan โbersifat tertutupโ.
โIni pertemuan tertutup. Hanya untuk pihak yang berkepentingan langsung, seperti serikat buruh. Mohon media keluar,โ ujar Musafir di depan para jurnalis.
Para wartawan menyatakan keberatan karena mereka datang bersama rombongan aksi atas undangan partai buruh exco makassar untuk melakukan peliputan resmi.
Para jurnalis menilai tindakan KSOP sebagai bentuk diskriminasi serta penghalangan terhadap tugas jurnalistik, terlebih karena isu yang diangkat buruh merupakan persoalan publik.
โKami datang sebagai bagian dari rombongan aksi untuk meliput. Melarang kami masuk adalah bentuk pembungkaman terhadap kerja jurnalistik, โkata sahrul dari fatihmedianusantara.com yang juga ditolak masuk.
Insiden ini terjadi pada momen Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, sehingga menambah sorotan publik terhadap praktik-praktik anti-transparansi yang masih terjadi di institusi pemerintah.
Tindakan KSOP Makassar berpotensi melanggar sejumlah regulasi penting, di antaranya:
1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 4 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (3): Pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi publik.
Pasal 18 ayat (1): โSetiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.โ
Artinya, tindakan pelarangan tanpa alasan hukum yang kuat dapat berpotensi masuk kategori penghalang-halangan kerja jurnalistik dan dapat dikenai sanksi pidana.
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan publik, termasuk dialog resmi antara lembaga negara dan kelompok buruh.
3. Permenhub No. PM 34 Tahun 2012, Mengatur fungsi KSOP yang wajib menjalankan pelayanan dan pengawasan secara transparan, bukan dengan menutup akses media dalam persoalan publik.
Dengan tidak adanya dasar hukum kuat untuk menutup akses peliputanโseperti alasan keamanan negara atau rahasia strategis, pembatasan yang dilakukan KSOP dinilai tidak berdasar.
Larangan ini menimbulkan persepsi bahwa KSOP, tidak transparan dalam menangani aduan buruh, menutupi proses dialog publik, menghindari pengawasan media, dan berpotensi menyalahgunakan kewenangan.
Serikat buruh menilai tindakan ini semakin menguatkan dugaan bahwa KSOP tidak serius mengakomodasi aspirasi pekerja TK Bagasi.
Aktivis media, organisasi pers, dan kelompok buruh kini mendorong, klarifikasi resmi dari KSOP Makassar, evaluasi terhadap Musafir, Kasi II Lala KSOP Makassar, serta penjaminan agar insiden penghalang-halangan peliputan tidak kembali terulang pada agenda-agenda publik di institusi pelabuhan.
Hingga saat ini (11/12/25), belum ada pernyataan resmi dari pihak KSOP Makassar Utama terkait pelarang peliputan oleh awak media pada mediasi buruh TK Bagasi, Rabu, 11 Desember 2025.
๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐๐๐ โ Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan menggelar Press Conference terkait pengungkapan tindak pidana Destructive Fishing dan kejahatan terhadap Satwa Dilindungi (KSDAHE), bertempat di Mako Ditpolairud Polda Sulsel, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., didampingi oleh Dirpolairud Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pitoyo Agung Yuwono, S.Ik., M.Hum., Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta Kabidpropam Polda Sulsel Kombes Pol. Zulham Effendy, S.I.K., M.H.
Dalam paparannya, Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa Ditpolairud Polda Sulsel berhasil mengungkap 14 Laporan Polisi (LP) kasus destructive fishing sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut total tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 18 orang.
14 tersebut terjadi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan yang menjadi lokasi rawan aktivitas destructive fishing, antara lain: Pulau Kodingareng Kota Makassar, Pulau Barrang Lompo Kota Makassar, Pulau Lumu-Lumu Kota Makassar, Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkep, Pulau Taka Bonerate Kabupaten Selayar, Bajoe Kabupaten Bone, Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, Kambuno Kabupaten Luwu
Dok. Ditpolair mengamankan ratusan barang bukti berupa material peledak.
Ditpolair mengamankan ratusan barang bukti berupa material peledak dan perlengkapan untuk melakukan pengeboman ikan: 11 karung pupuk 25 kg, 89 jerigen bahan peledak, 64 botol bom rakitan siap ledak, 369 detonator, 74 potong sumbu berbagai ukuran, 2 kompresor, 2 gulung selang kompresor, 2 pasang kaki katak, 2 dakor, 18 bungkus bahan campuran peledak lainnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun.
Kapolda Sulsel menegaskan bahwa destructive fishing merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem laut secara permanen.
โLaut kita sangat indah dan kaya. Menjaga kelestariannya adalah kewajiban kita bersama. Saya perintahkan Ditpolairud untuk terus menggencarkan upaya pencegahan, selain melakukan penegakan hukum,โ tegas Kapolda Sulsel.
Dok. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., didampingi oleh Dirpolairud Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pitoyo Agung Yuwono, S.Ik., M.Hum., Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta Kabidpropam Polda Sulsel Kombes Pol. Zulham Effendy, S.I.K., M.H.
Selain penanganan destructive fishing, Ditpolairud Polda Sulsel juga berhasil mengungkap kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, yaitu perdagangan ilegal bagian tubuh penyu. Kasus tersebut terjadi di perairan Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar, dengan total 3 tersangka.
Berhasil mengamankan barang bukti yaitu 11 karung (sekitar 571 kg) daging penyu yang telah dipotong-potong dan diawetkan, terdiri dari: Potongan kulit dorsal (punggung), potongan kulit ventral (abdoment), potongan bagian pinggir kiri dan kanan. Berdasarkan keterangan para tersangka, daging tersebut berasal dari sekitar 150 ekor penyu.
Modus Operandi yaitu para tersangka melakukan penangkapan penyu menggunakan jaring khusus di wilayah perairan Pangkep, Takalar, dan Selayar dan pemotongan penyu secara langsung di atas kapal, pengawetan dengan garam, penyimpanan daging dalam karung di gudang serta enjualan kepada pihak tertentu.
Para tersangka dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel juga mengungkap temuan penting terkait jaringan pemasok bahan peledak untuk destructive fishing. Bahan-bahan tersebut berasal dari Jaringan peredaran handak dan detonator di Tawau, Malaysia serta Jaringan lokal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan destructive fishing tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terhubung dengan jaringan distribusi lintas daerah bahkan lintas negara.
Di akhir konferensi pers, Kapolda Sulsel kembali menyerukan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut dan mencegah praktik-praktik ilegal di wilayah perairan.
โKami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga lingkungan dan laut kita. Kekayaan alam Sulawesi Selatan adalah warisan yang harus kita lestarikan bersama,โ ungkapnya.
Dengan pengungkapan ini, Polda Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan di wilayah perairan serta menjaga kelestarian sumber daya alam demi masa depan generasi mendatang.
๐๐๐๐ | ๐๐๐ โ Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si mendampingi Kapolda Sulsel IRJEN POL Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H memimpin jalannya Press Conference pengungkapan kasus membawa lari anak dan persetubuhan anak serta kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa.
Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Gowa dan turut dihadiri Dirreskrimum Polda Sulsel Kombes Pol. Setiadi Sulaksono, S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol. Zulham Effendy, S.I.K., M.H., Dirres PPAโPPO Polda Sulsel AKBP Husmania S.S., M.H, Selasa (9/12/2025).
Kasus ini diungkap berdasarkan LP/B/673/VI/2025/SPKT/POLRES dan LP/B/1375/XII/2025/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULSEL tanggal 5 Desember 2025. Kejadian terjadi pada Jumat, 5 Desember 2025 sekitar pukul 11.10 WITA di Jalan Yusuf Bauty, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
Korban inisial AMF (8), Pelaku inisial IDM (45), residivis kasus pencurian dengan kekerasan.
Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa kejadian berawal saat korban keluar rumah untuk membeli mie instan di warung dekat rumahnya. Dalam perjalanan pulang, pelaku mendekati korban menggunakan sepeda motor dan menanyakan keberadaan ayah korban.
โPelaku memaksa korban naik ke motor dengan mengiming-imingi uang Rp 5.000. Korban kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong dan disetubuhi. Usai melakukan perbuatannya, pelaku mengancam korban agar tidak melapor,โ jelas Kapolda.
Setelah mengantar korban dan menurunkannya jauh dari rumah, korban bertemu pamannya yang langsung membawanya pulang.
Menindaklanjuti laporan, Tim Gabungan Polres Gowa yang dipimpin Kasat Reskrim AKP H. Bahtiar, S.Sos., S.H., M.H bergerak menuju lokasi keberadaan pelaku di Kompleks Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Saat dilakukan pengembangan di TKP, pelaku melawan dan mencoba kabur, sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan pelaku pada bagian kaki kanan.
Pelaku kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk perawatan dan selanjutnya digiring ke Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut.
Barang Bukti yang Diamankan, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu,1 unit handphone, 1 buah helm hitam, 1 jaket/hoodie hitam, 1 pasang sepatu cats hitam, 1 celana jeans biru,1 kacamata.
Pelaku merupakan residivis yang telah beberapa kali menjalani hukuman 2007 Pencurian emas (1 tahun)
2014 Pencurian (5 tahun), 2021 Pencurian (2 tahun)
Selain itu, pada 21 Juni 2025 pelaku juga membawa lari tiga anak dan merampas anting-anting korban di Jalan Karaeng Leo Sero, Somba Opu.
Pelaku dijerat Pasal 81 jo 76D, Pasal 82 jo 76E, Pasal 80(1) jo 76C UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 332 KUHP, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar.
Di akhir penyampaian, Kapolda Sulsel kembali menegaskan komitmennya menjaga keamanan di Sulawesi Selatan.
Kami imbau seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih waspada. Dan saya sampaikan, jangan ada lagi tawuran dan busur-busur di wilayah kita. Kita jaga bersama keamanan Sulsel,โ tegas Kapolda.
๐๐๐๐ | ๐๐๐ โ Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Reserse ke-78, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa Polda Sulawesi Selatan menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Amrullah, di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus penguatan semangat โReserse Presisi Siap Melayaniโ.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Polres Gowa, IPTU Arman, S.H., M.H., didampingi para Kanit dan seluruh personel Satreskrim. Sejak tiba di lokasi, rombongan disambut hangat oleh pengurus panti serta anak-anak asuhan yang telah menunggu.
Suasana keakraban langsung terasa saat para personel Satreskrim berbaur, menyapa, serta berinteraksi dengan anak-anak panti.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen berbagi kebahagiaan di momentum peringatan hari jadi Reserse Polri.
Selain bersilaturahmi, Satreskrim Polres Gowa juga menyerahkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada anak-anak panti.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni panti asuhan.
โBakti sosial ini adalah bentuk rasa syukur kami dalam memperingati HUT Reserse ke-78. Kami ingin hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat, terutama adik-adik di panti asuhan. Semoga bantuan yang kami berikan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari dan membawa kebahagiaan bagi mereka,โ ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa semangat โReserse Presisi Siap Melayaniโ bukan sekadar slogan, melainkan menjadi prinsip kerja yang terus dipegang oleh seluruh jajaran Satreskrim Polres Gowa dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.
โKami berharap kegiatan ini semakin mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Ke depan, Satreskrim Polres Gowa akan terus berupaya melaksanakan program-program sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,โ katanya.
Kegiatan bakti sosial ini ditutup dengan sesi foto bersama antara personel Satreskrim Polres Gowa dan anak-anak panti asuhan.
Kehangatan yang terjalin menjadi cerminan komitmen Polres Gowa untuk terus hadir di tengah masyarakat, baik dalam penegakan hukum maupun kegiatan sosial kemanusiaan.(*)
๐๐๐๐ | ๐๐๐ โย Suasana Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sempat mencekam setelah seorang pria berinisial A (47) tewas diamuk massa dan diarak keliling kampung tiga desa. Ia dituduh memperkosa seorang perempuan penyandang disabilitas. Video kejadian itu pun viral dan memicu reaksi publik. Jum’at (5/12/2025)
Kapolres Gowa, AKBP M. Aldy Sulaiman, Rabu Malam 3 Desember 2025 bergerak cepat. Ia turun langsung ke lokasi kejadian, bahkan kapolres bersama jajarannya menginap disana.
Ia bersama personil nya menyusuri jalanan desa yang menjadi rute arak-arakan, mendatangi titik awal pengeroyokan, hingga mengecek langsung kondisi masyarakat pasca kejadian.
Paginya Kamis 4 Desember 2025, Kapolres Gowa mengumpulkan tokoh masyarakat Desa untuk memberikan edukasi terkait aksi yang kini viral di berbagai media sosial.
Di hadapan warga dan tokoh masyarakat Tompobulu, Aldy memberikan arahan tegas agar aksi main hakim sendiri tidak terulang.
Dok. Kapolres Gowa AKBP M. Aldy Sulaiman mengumpulkan tokoh masyarakat Desa untuk memberikan edukasi terkait aksi yang kini viral di berbagai media sosial.
โKita boleh benci dengan perilaku dan perbuatannya, tapi jangan manusianya,โtegas Aldy saat menemui warga.
Aldy mengingatkan bahwa tindakan kekerasan balasan justru melahirkan masalah hukum baru dan memperparah situasi keamanan.
Kapolres menyebut sejak kejadian viral, pihaknya menggerakkan seluruh unsur keamanan, mulai dari Polsek hingga jajaran fungsi Reskrim, dengan dukungan perangkat kecamatan dan desa.
โAlhamdulillah situasi sampai saat ini dalam keadaan kondusif. Kami sudah melakukan olah TKP dan langkah-langkah pengamanan,โ jelasnya.
Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap A.
Aldy menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi perempuan penyandang disabilitas yang diduga menjadi korban rudapaksa oleh A.
โKorban saat ini dirawat di rumah sakit. Dapat kami sampaikan bahwa korban dianiaya dan mengalami pelecehan seksual,โ ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perempuan tersebut memiliki kebutuhan khusus, sehingga penanganannya dilakukan secara lebih terkoordinasi dan intensif oleh tenaga medis dan perangkat desa.
โInsya Allah kondisi korban semakin membaik. Kalau tidak hari ini atau sore ini, mungkin besok sudah bisa dipulangkan,โ tambahnya.
Untuk meredam potensi gesekan lanjutan, Kapolres memimpin pertemuan besar dengan seluruh kepala desa, kepala dusun, lurah, tokoh adat, tokoh agama, serta ormas.
Dok. Kapolres Gowa AKBP M. Aldy Sulaiman dengan seluruh kepala desa, kepala dusun, lurah, tokoh adat, tokoh agama, serta orma.
โKami berkumpul untuk menyamakan persepsi agar situasi tetap aman. Jangan sampai ada balasan atau tindakan-tindakan sepihak,โ katanya.
Aldy menegaskan bahwa hukum harus menjadi jalan penyelesaian, bukan kekerasan.
Menutup arahannya, Kapolres memberikan pesan mendalam kepada masyarakat Tompobulu:
Yang pertama, Jangan main hakim sendiri, meskipun pelaku diduga melakukan tindakan yang sangat meresahkan.
Kedua, Serahkan sepenuhnya kepada kepolisian agar proses hukum berjalan sesuai aturan.
Dan yang terakhir Jaga kondusifitas desa, karena keamanan adalah tanggung jawab bersama.
โIntinya kita menjaga agar Kecamatan Tompobulu tetap kondusif dan aman,โ pungkasnya.
๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐ ๐ ๐ โ Setelah sukses membuka tujuh cabang di berbagai kota Indonesia, akhirnya Exclusive FDR Outlet (EFO) resmi dibuka di Kota Makassar Sulawesi Selatan, Senin, (1/12/2025).
Outlet yang berlokasi di jalan Permandian Air Alam Barambong Kota Makassar, persis setelah Jembatan Barombong ini merupakan EFO ke-8 di Indonesia dan meniadi Outlet terbesar
Directoe of Sales Marketing PT Suryaraya Rubberindo Industries, Zandhy Utama mengatakan bahwa kehadiran Outlet EFO ini untuk mendekatkan produk-produk ban FDR kepada konsumen di Makassar dan sekitarnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ban berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen.
“Kehadiran EFO diharapkan memudahkan konsumen yang ingin mengganti ban motornya perdasarkan rekomendasi dari mekanik kami yang handal dan profesional,” ujarnya.
Selain itu, EFO ini juga diharapkan menjadi pusat edukasi seputar ban, tempat berkumpulnya komunitas otomotif, serta memperkuat brand presence FDR di Makassar dengan perkembangan otomotif yang cukup pesat,” sambungnya.
Dirinya juga menyampaikan jika pihaknya segera membuka outlet lainnya setelah Makassar, yakni EFO Bogor, EFO Cirebon dan Samarinda.
Kehadiran EFO baru tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh produk ban asli FDR sekaligus ayanan terbaik yang disediakan,” imbuhnya.
Senada Presiden Direktur PT Suryaraya
Rubberindo Industries, Adiyono Eko Parwanto mengatakan bahwa hadirnya EFO di Makassar bukan hanya sekedar penambahan outlet baru tetapi merupakan bentuk komitmen pihaknya untuk memperkuat jaringan layanan FDR di sulawesi selatan.
Dok. (EFO) Makassar resmi di buka
Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memperkuat jaringan layanan FDR khususnya di Makassar Sulawesi Makassar. Kami mengusung konsep One Solution di mana masyarakat dapat nemperoleh solusi lengkap mulai dari konsultasi
Pemasangan hingga perawatan ringan yang dilakukan oleh mekanik terlatih kami guna memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman layanan terbaik, cepat, nyaman dan berkualitas serta menjadi ruang berkumpul bagi para komunitas dan pencinta otomotif di wilayah ini,”imbuhnya.
Saat ditanya PT Suryaraya Rubberindo Industries buka outlet EFO di Makassar, Elsafan Rendianto mengatakan bahwa Makassar dikenal sebagai salah satu kota dengan jumlah pengguna sepeda motor yang sangat tinggi. Ditambah beragam komunitas motor yang berkembang aktif.
“Kami melihat Makassar sebagai lokasi strategis untuk menghadirkan EFO yeng dapat memnenuh kebutuhan konsumen secara lebih cepat, mudah, dan langsung dari sumber terpercaya,” bebernya.
Hadirnya EFO merupakan inovasi perusahaan untuk memberikan layanan terbailk kepada, pelanggan dan tentu mempunyai pembeda dengan toko atau bengkel lainnya.
Rinaldi selaku FDR Sales Department Head PT SRI membenarkan bahwa dengan datang langsung ke EFO, konsumen bisa merasakan pengalaman berbeda karena EFO ini didesain dengan interior yang modern dan nyaman, sehingga mereka betah menunggu.
“Proses penggantian ban ditangani oleh mekanik profesional yang tidak hanya ahli dalam pemasangan ban, tapi juga siap memberikan edukasi serta rekomendasi sesuai kebutuhan sepeda motor, ucapnya.
Dari sisi fasilitas, kata dia EFO dilengkapi idengan peralatan bengkel vang lengkap, seperti tire changer, set kunci standar maupun khusus, serta dukungan tools modern lain yang menunjang pengerjaan.
“Selain penggantian ban, EFO juga menyediakan layanan servis yang lengkap. Seluruh produk yang tersedia di EFO mulai dari ban, sparepart, hingga oli dijamin orisinal,” tuturnya.
“Dengan demikian, konsumen dapat merasa lebih tenang dan yakin bahwa motor mereka mendapatkan perawatan menggunakan komponen berkuialitas terbaik,” sambungnya
la juga berharap agar EFO di Makassar dapat menjadi yang terdepan dalam memberikan edukasi seputar pemilihan ban yang tepat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas ban, dan memperkuat posisi FDR sebagai merek ban andal di Indonesia.
“Dengan begitu, hubungan antara FDR dan konsumen dapat semakin erat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Terakhir, Direktur PT Sadar Motor Perdana Hinyatno Jauw mengatakan bahwa EFO cabang Makassar menyediakan layanan untuk penggantian ban motor dengan dukungan mekanik berpengalaman serta peralatan yang modern, sehingga proses menjadi optimal.
Selain itu, kata dia, tersedia juga layanan servis lengkap untuk memastikan kondisi motor tetap prima, mulai dari pengecekan komponen hingga penggantian oli dan sparepart sesuai kebutuhan konsumen.
“Semua produk yang tersedia dijamin asli dan berkualitas, sehingga konsumen bisa merasa lebih tenang serta yakin saat menggunakan motor mereka,”pungkasnya.
Ada Promo Menarik
Tak kalah menariknya, sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen, pihaknya juga menawarkan promo khusus.
“Di EFO cabang Makassar ini kami memberikan harga khusus untuk setiap pembelian ban FDR, gratis pasang dan gratis pengisian nitrogen,” ujarnya.
“Selain itu kami juga menawarkan berbagai kesempatan untuk memenangkan merchandise FDR di berbagai kesempatan, oleh sebab itu sobat FDR jangan lupa untuk follow akun social media EFO Makassar di @FDRtire.makassar untuk mendapatkan promo promo ter update di EFO Makassar,”tutupnya.
๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐ ๐ ๐ย โ Pemilihan RT/RW Serentak se-Kota Makassar yang akan berlangsung 3 hingga 11 Desember 2025 kembali menghadirkan dinamika menarik dengan munculnya calon-calon muda yang membawa visi perubahan. Salah satu figur yang mencuri perhatian publik adalah Andrian Maulana, S.H, calon Ketua RT 07 Kelurahan Parang, yang dikenal luas sebagai sosok muda progresif dengan kepedulian kuat terhadap masyarakat kecil.
Dalam pesan kampanyenya, Andrian mengangkat pesan kuat tentang peran strategis generasi muda:
โMasa muda adalah masa emas, jangan menjadi pemuda pasif, tetapi jadilah pemuda aktif yang terus bergerak. Youth are agents of change”.
Pesan ini menggambarkan pandangan Andrian bahwa perubahan harus dimulai dari tingkat paling dasar, yakni lingkungan tempat tinggal.
Andrian dikenal sebagai salah satu calon ketua RT termuda dalam kontestasi tahun ini. Meski muda, rekam jejaknya terbilang kuat. Ia aktif sebagai pendamping hukum bagi masyarakat kecil, khususnya mereka yang sering berhadapan dengan persoalan hukum namun minim akses bantuan. Dalam beberapa tahun terakhir, Andrian juga dikenal sebagai penulis opini dan analisis sosial di sejumlah media lokal, mengangkat isu-isu keadilan, pelayanan publik, dan pemberdayaan warga.
Kiprah tersebut membuatnya dianggap memiliki modal sosial dan intelektual untuk memimpin lingkungan secara lebih modern dan akuntabel.
Melalui tagline โSatukan Langkah, Wujudkan Perubahanโ, Andrian menekankan pentingnya sinergi warga untuk menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan solid. Ia berkomitmen memperkuat dialog antara warga dan pengurus, meningkatkan kerja-kerja kolaboratif, dan memastikan pelayanan administrasi berlangsung lebih cepat dan transparan.
Pemilihan RT/RW tahun ini disebut sebagai salah satu yang paling kompetitif, terutama karena kehadiran figur muda seperti Andrian yang menantang pola lama dengan gagasan baru dan pendekatan profesional.
Di sisi lain, masyarakat kembali mengingatkan pentingnya netralitas panitia pemilihan di tingkat kelurahan. Intervensi atau keberpihakan dari pihak mana pun dikhawatirkan memicu gesekan antarpendukung. Karena itu, warga meminta aparat kelurahan menjaga integritas proses demokrasi demi keamanan dan kenyamanan bersama.
Dengan rekam jejaknya sebagai pendamping hukum dan penulis yang aktif menyuarakan kepentingan rakyat kecil, Andrian Maulana hadir sebagai simbol harapan baru. Pemilihan kali ini akan menjadi pembuktian apakah figur muda mampu mendapatkan mandat langsung dari warga untuk memimpin lingkungan menuju perubahan nyata.
๐๐๐๐๐๐๐ | ๐ ๐ ๐ โ Kapolsek Ujung Loe Iptu Rudi Adri Purwanto bertemu Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan bercerita tentang video viral dirinya yang dekat dengan masyarakat. Komjen Dedi mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja Iptu Rudi yang telah membuktikan kehadiran Polri di tengah masyarakat Ujung Loe, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Saya menyampaikan apresiasi Iptu Rudi, kepada para kapolres dan kapolsek yang telah memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan kinerja yang baik kepada masyarakat,” kata Komjen Dedi di gedung utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat (28/11/2025).
Komjen Dedi berharap para kepala satuan wilayah (kasatwil) dapat menjadi teladan bagi anggota-anggotanya. Teladan dalam hal integritas, etos kerja dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Harapan kami, para pimpinan kewilayahan dapat menjadi role model bagi anggota di lapangan, baik dalam integritas, etos kerja, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Komjen Dedi.
Dalam pertemuan dengan Wakapolri, Iptu Rudi didampingi Kapolres Bulukumba Polda Sulsel, AKBP Restu Wijayanto. Komjen Dedi sepakat dengan Iptu Rudi bahwa kunci utama dari tugas polisi adalah kedekatan dengan masyarakat.
“Seluruh persoalan di wilayah harus dapat ditangani langsung oleh pemimpin lapangan. Kedekatan dengan masyarakat dinilai sebagai kunci utama. Semakin dekat hubungan dengan masyarakat, semakin cepat informasi diperoleh. Sehingga potensi gangguan dapat diantisipasi dan dilakukan mitigasi secara efektif,” jelas Komjen Dedi.
Terakhir, Komjen Dedi menyampaikan dia telah memerintahkan penerbitan surat telegram terkait renovasi bangunan polsek dan polres jajaran yang konndisinya tak layak. “Apabila terdapat kebutuhan yang dapat dibantu oleh Mabes Polri, maka dukungan harus diberikan secara optimal,” pungkas Komjen Dedi.
Dok. Kapolsek Ujung Loe Iptu Rudi Adri Purwanto bertemu Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan bercerita tentang video viral dirinya yang dekat dengan masyarakat.
Diketahui, Iptu Rudi Adri Purwanto diundang Markas Besar (Mabes) Polri usai viral video amatir merekam dirinya menangis saat diberi kejutan ulang tahun oleh warga. Mabes Polri mengapresiasi Iptu Rudi yang dinilai mampu membuat masyarakat mencintainya.
“Alhamdulillah Bapak saya kemarin memenuhi panggilan untuk melaksanakanย podcast di STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) Jakarta, selanjutnya Bapak akan memberikan pengalaman dan materi kuliah umum di Akpol Semarang, dan juga memberikan materi umum di SIP (Sekolah Inspektur Polisi) Sukabumi,” tulis anak Iptu Rudi, Anindhytia, dalam unggahan video di TikTok, seperti dilihat gtnews.com pada jum’at (28/11).
Diketahui video amatir merekam aksi warga memberi kejutan sederhana pada Iptu Rudi viral di media sosial. Sang Kapolsek nampak berada di lapangan bola dan memantau situasi yang memanas usai pertandingan sepakbola Bhabinkamtibmas Cup.
Iptu Rudi yang memakai baju putih dan celana hitam nampak siaga melempar pandangan ke sekeliling karena mendengar terjadi eskalasi ketertiban. Tiba-tiba warga datang dari arah belakang membawa kue ulang tahun sambil bernyanyi lagu ‘Selamat Ulang Tahun’.
Iptu Rudi terdiam dan nampak terharu. Dia nampak menangis, berkali-kali menyeka air mata.
Komjen Dedi sebelumnya menyampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada Iptu Rudi. Iptu Rudi juga diminta memberikan pembekalan di sejumlah lembaga pendidikan perwira di bawah Lemdiklat Polri.
“Kita ingin pola kepemimpinan yang melayani menjadi karakter Polri di masa depan. Mari terus jaga marwah institusi, bekerja dengan hati, dan memastikan masyarakat benar-benar merasa dilindungi,” kata Komjen Dedi.
Iptu Rudi mengisi kuliah umum di PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada Senin (24/11).
Ia kemudian berbagi materi di Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Sukabumi pada Selasa (25/11). Dan selanjutnya memberikan pembekalan di Akademi Kepolisian (Akpol) pada Kamis (27/11).
Kapolsek Ujung Loe Iptu Rudi Adri adalah lulusan Secaba 1993. Dia lalu melanjutkan pendidikan Pendidikan Alih Golongan Perwira pada 2019.
๐๐๐๐๐๐๐ | ๐ ๐ ๐ โ Jagat media sosial dihebohkan oleh kabar mengenai Bandara Morowali di Sulawesi Tengah yang disebut-sebut berstatus ilegal namun diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat, menyeret nama kawasan industri raksasa PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Polemik ini pertama kali viral melalui sebuah unggahan di media sosial.
โBandara Ilegal Morowali diresmikan Jokowi 2019. Tapi sudah beroperasi dari 2010,โ ungkap akun @TheEagle_*** di media sosial, dikutip Rabu (26/11/2025).
Unggahan tersebut dengan cepat memicu kebingungan publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan aset strategis di Tanah Air.
Namun, penelusuran fakta lebih dalam mengungkap adanya dua bandara yang berbeda di kabupaten kaya nikel tersebut, yang menjadi pangkal misinformasi.
Faktanya, bandara yang diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Bandara Morowali milik pemerintah. Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, peresmian tersebut dilakukan pada 23 Desember 2018, bersamaan dengan pengembangan empat terminal bandara lain di Sulawesi.
“Kita semua berharap agar pembangunan ini nantinya betul-betul dapat memudahkan kita pergi ke manapun, juga dapat mempercepat kita pergi ke manapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik ke manapun,” kata Jokowi dalam sambutannya kala itu.
Bandara pemerintah ini berlokasi di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, dibangun di atas lahan seluas 158 hektare dengan landasan pacu 1.500 meter dan terminal penumpang 1.000 meter persegi.
Pengelolanya adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan.
Sorotan Tertuju pada Bandara Khusus PT IMIP
Sementara itu, bandara yang menjadi pusat kontroversi adalah bandara khusus yang dikelola oleh PT IMIP. Inilah fasilitas yang dituding “ilegal” karena dikabarkan beroperasi tanpa adanya kantor bea cukai dan imigrasi, sebuah anomali yang membahayakan kedaulatan negara.
Berdasarkan data dari laman Kementerian Perhubungan, kedua bandara ini tercatat aktif dan berstatus domestik. Bandara Morowali pemerintah memiliki kode ICAO WAFO dan IATA MOH, dikelola oleh UPT Ditjen Hubud sebagai bandara kelas III.
Di sisi lain, bandara milik PT IMIP tercatat dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS. Statusnya adalah bandara domestik non-kelas yang dikelola oleh swasta. Keduanya berada di bawah pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.
Sebagai bandara khusus, fasilitas milik PT IMIP dapat melayani penerbangan dari dan ke luar negeri untuk tujuan tertentu, seperti evakuasi medis, penanganan bencana, serta pengangkutan kargo dan penumpang untuk kebutuhan usaha.
Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KMP) No.38 Tahun 2025, yang mensyaratkan koordinasi dengan instansi kepabeanan, imigrasi, dan karantina.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Ungkap Anomali
Isu mengenai operasional Bandara PT IMIP ini mengemuka setelah kunjungan kerja Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Menhan meninjau kesiapan pengamanan kedaulatan negara di area Objek Vital Nasional (Obvitnas), termasuk Bandara PT IMIP yang lokasinya strategis.
Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menyoroti adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal yang merugikan negara. Ia menyebut adanya bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara sebagai sebuah anomali serius.
“Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara,” ujar Sjafrie.
Pernyataan keras Menhan ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai adanya “negara di dalam negara” di kawasan industri tersebut.
Kunjungan Menhan dan timnya juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan dan mengamankan wilayah-wilayah yang rawan pelanggaran, khususnya di sektor sumber daya alam.
Latihan terintegrasi TNI yang digelar di Morowali dan Bangka Belitung menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan aset bangsa.
