Admin

Melanggar Hak Asasi Pasien,  Ketua Umum Dpp Gempa Indonesia Amiruddin SH Kareng Tinggi Mengecam Direktur RSUD Syekh Yusuf

GTN l Gowa – Ketua Umum Dpp Gempa Indonesia Amiruddin SH Kareng Tinggi mengecam keras Direktur RSUD Syekh Yusuf Sungguninasa terkait apa yang terjadi di yang sudah melanggar hak asasi pasien, akibatnya terjadi pelayanan medis yang terhenti dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit, Selasa 07/11/2023.

Terkait dengan gaji tenaga kesehatan bagi petugas rumah sakit Syekh Yusuf Sungguminasa maka pemerintah kabupaten gowa dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Gowa harus bertanggung jawab terkait gaji insentif tenaga kesehatan yang diketahui sudah 7 bulan belum diselesiakan,”tegas Amiruddin Kr Tinggi Ketua Gempa Indonesia.

Selai itu, Amiruddin Kareng Tinggi mengatakan hahwa kami selaku kontrol sosial menilai dengan tidak dibayarkannya gaji insentif tenaga kesehatan RSUD Syekh Yusuf Sungguminasa berarti pelayanan terhadap pasien sangat terabaikan dan bertentangan dengan kontrak politik Bupati Gowa tentang kesehatan gratis dan pendidikan gratis

“Dinas kesehatan dan Bupati Gowa harus bertanggung jawab secara moral dan secara hukum terkait gaji insentif tenaga kesehatan yang tidak dibayarkan, oleh itu harus bijak menanggapi persoalan tersebut karena kami segera akan melaporkan kasus ke APH sebab cenderung diduga ada bau korupsi dan juga mengabaikan hak gaji insentif tenaga kesehatan,”ungkapnya.

salah satu pasien yang dipulangkan oleh pihak RSUD Syech Yusuf
Sebelumnya diketahui tenaga kesehatan RSUD Syekh Yusuf Sungguninasa di jalan DR.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkalu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kini telah terhenti akibat belum menerima gaji insentif selama 7 bulan dan sejumlah pasien di pulangkan.

Dikabarkan beberapa pasien yang hendak datang melalukan pemeriksaan terkait kesehatan akhirnya dipulangkan akibat pelayanan medis di setiap poli lagi kosong tenaga kerja, Senin 06/11/2023.

Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Dr Rahmawati mengaku terkait pelayanan medis yang tidak berjalan dengan baik, segera melakukan berbagai upaya agar kembali seperti biasa.

“Kami koordinasikan dulu, nanti setslah hasil rapat, nanti kita mau urus semua supaya kita usahakan berjalan dengan baik dan normal kembali,”katanya.

Dr Rahmawati tidak banyak berkomentar terkait hasil rapat yang berlangsung tadi dan tidak banyak berspekulasi.

“Soal honor tenaga kesehatan yang belum di bayar hanya mengatakan, Nantipi, nanti kita urus dulu dan kita usahakan supaya berjalan dengan baik,”singkatnya.

salah satu pasien yang dipulangkan oleh pihak RSUD Syech Yusuf
Salah satu pasien RSUD Syekh Yusuf yang di pulangkan Usmiayati mengaku ingin berobat ke Poli Mata namun tidak ada dokter sama sekali yang melayani, Lagi kosong dokternya pak dan katanya tidak ada dokter yang mau masuk hari ini karena lagi rapat,”tuturnya

Adapun pasien Nurhayati mengaku didepan awak media bahwa tidak ada dokter yang berjaga selalu alasannya semua dokter lagi rapat semua, kita disuruh kembali lagi besok pak, padahal saya dari jam 9 sudah ambil antrian ingin ke poli interna tapi disuruh besok datang lagi jam 8 pagi,” ucapnya.

Saat awak media konfirmasi melalu via whatshap kepada Kasi Yankes dalam hal ini penanggung jawab terkait persoalan tersebut namun belum ada tanggapan(*red).

DPRD dan Pemkab Tubaba Rancang Pendapatan Daerah Rp 905 Miliyar di APBD 2024

Gerbangtimurnews.com, Tubaba- Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M Firsada, sampaikan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tubaba Tahun Anggaran 2024. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 905 Miliyar.Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 49 Miliyar, dan Pendapatan Transfer Rp 855 Miliyar.
Firsada juga menyampaikan, jumlah belanja daerah rencana APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 897 Miliyar.
“Belanja operasi Rp 639 Miliyar, modal belanja Rp 111 Miliyar, belanja tidak terduga sebesar Rp 2,5 Miliyar, dan belanja transfer Rp 142 Miliyar,” kata Pj Bupati Firsada saat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tubaba. Selasa (03/10/2023).
Lebih lanjut, Firsada juga menjelaskan, pembiayaan keuangan daerah APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp 5 Miliyar lebih.
“Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 14 Miliyar,” jelas Pj Bupati Tubaba.
Pada kesempatan itu juga, Pj Bupati Firsada menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Tubaba atas kesempatannya menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut.
“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan jalan yang mudah dalam upaya kita membangun Kabupaten Tubaba tercinta ini, menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
Rapar Paripurna tersebut juga dihadiri oleh anggota Forkopimda, Asisten Bupati, seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Tubaba.(Yd)

DPRD Tubaba Bersama Pj Bupati Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda

Gerbangtimurnew.com, Tubaba- Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Drs. M. Firsada, mengikuti rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas dua agenda, diantaranya penandatanganan nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten Tubaba terhadap perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, serta pembicaraan atas sepuluh Raperda Kabupaten Tubaba.
Rapat dipimpin ketua DPRD Kabupaten Tubaba Ponco Nugroho dan diikuti para wakil ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Tubaba, di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten setempat. Senin (11/09/2023).
Firsada mengungkapkan, terkait penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, diharapkan adanya peningkatan nilai alokasi transfer dari tahun anggaran sebelumnya sehingga pemenuhan belanja wajib Pemda dan pelayanan publik di Kabupaten Tubaba dapat berjalan optimal.
“Terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tubaba yang telah bersama-sama melakukan pembahasan dalam rangkaian proses penyusunan dari awal sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 pada hari ini,” ungkap Pj Bupati Firsada.
“Semoga dengan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ini menjadi awal yang baik dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tubaba,” imbuhnya.
Pj Bupati Firsada melanjutkan, berkenan dengan 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Kedua, Raperda tentang, penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
Serta, ketiga, Raperda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tubaba serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah menyampaikan Raperda Inisiatif DPRD.
“Pemerintah Daerah menyatakan dapat menerima ketiga Raperda inisiatif yang telah diajukan DPRD ini. Untuk selanjutnya dapat dibahas dalam rapat-rapat khusus antara Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD, guna dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap isi, materi, maupun muatan daripada ketiga Raperda ini,” pungkasnya.
Turut hadir Forkopimda Kabupaten Tubaba, Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, beserta jajaran kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Tubaba.(Yd)

Masa Jabatan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar Akan Berakhir, Pengusulan PJ Bupati Jeneponto Muh. Arifin Nur Mendapat Penolakan

GTN l Jeneponto – Periode Bupati Jeneponto Iksan Iskandar berakhir pada 31 desember 2023, dan akan digantikan oleh PJ Bupati hingga selesai pilkada tahun 2024,

Fraksi fraksi partai politik di DPRD Jeneponto mulai membahas dan mengusung nama nama calon PJ Bupati Jeneponto, termasuk fraksi partai Golkar Jeneponto yang telah mengeluarkan pemberitaan diberbagai media online, fraksi Golkar akan mengusul Muh. Arifin Nur Sekda Jeneponto diusul jadi PJ Bupati Jeneponto.

Namun pengusulan Sekda Jeneponto oleh Partai Golkar langsung menuai tanggapan dan penolakan oleh masyarakat dan beberapa organisasi pergerakan.

Organisasi masyarakat DPRD Jatong Jalarambang turut serta menolak dengan keras pengusulan Muh. Arifin Nur dari fraksi Golkar sebagai PJ Bupati, menurutnya saat dikonfirmasi via whatshaap:

“Pengusulan pak Muh Arifin Nur atau pak Sekda Jeneponto sebagai PJ Bupati Jeneponto kami harus tolak dengan tegas, karena beberapa pertimbangan diantaranya, pemimpin birokrasi ASN di Jeneponto tidak boleh mengalami kekosongan meskipun secara singkat, sehingga pak Muh. Arifin Nur harus tetap jadi Sekda Jeneponto selama dalam proses pemilihan caleg 2024, selain itu Pj Bupati Jeneponto yang diusung oleh partai politik, harus kita tahu komitmen dan ketegasannya bahwa dirinya akan mampu berbuat netral, diusung partai politik bukan karena membawa kepentingan partai politik termasuk partai Golkar ataupun partai partai politik.

Ketua DPRD Jatong Jalarambang pun menambahkan, PJ Bupati Jeneponto yang diusung harus tidak memiliki saudara ataupun keluarga dekat yang maju menjadi peserta pemilu ditahun 2024, sehingga netralitas PJ Bupati Jeneponto kedepan sangat jelas dan tidak diragukan lagi oleh publik..

Terakhir dia menegaskan, atas nama putra daerah lebih sepakat ketika PJ bupati Jeneponto diusung langsung dari pegawai eselon 2A Kemendagri yang dapat dipastikan murni bekerja di Pemerintahan Jeneponto tanpa ada kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan yang berkaitan dengan pesta demokrasi 2024.

hal tersebut sudah kami bahas di internal kami sepakat bahwa dekat2 ini kami akan melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan ketika hal tersebut bapak sekda dipaksakan untuk jadi PJ Bupati Jeneponto.

Koalisi Indonesia Maju Gelar Konsulidasi Menangkan Prabowo-Gibran se-Tanah Papua

GTN l Jayapura – Komitmen menangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di tanah Papua pada pemilu 2024 mendatang.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Papua bersama 8 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, gelar rapat konsulidasi, di Hotel Horison Jayapura, Jumat (3/11/2023).

“Melalui rapat konsolidasi atau pertemuan perdana bersama dengan partai koalisi Indonesia maju, telah menyepakati beberapa hal yakni memiliki satu komitmen, satu perjuangan yang sama, yaitu untuk memenangkan Prabowo- Gibran se-Tanah Papua,” tegas Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni SH, kepada awak media di Jayapura.

Menurutnya pertemuan yang merangkul partai koalisi ini dinilai sangat penting, karena kita dapat membahas persiapan-persiapan serta strategis pemenangan. Sehingga hal itu kemudian distribusikan kepada semua DPC sampai ke ranting di daerah

“Jadi dalam waktu yang tinggal 3 bulan ini kita maksimalkan semua potensi yang ada, sambil kita menunggu keputusan dari tingkat nasional tentang tim pemenangan di tingkat provinsi khususnya yang ada di daerah DOB,” terangnya.

Yanni menambahkan tekat untuk menangkan Prabowo-Gibran, minggu depan kita sudah ada posko pemenangan koalisi Indonesia maju. Rencananya nanti dari DPD Gerindra Papua akan mengundang Hasim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari Bapak Prabowo Subianto untuk berkenan hadir meresmikan posko pemenangan kita yang terletak Bucen 2 Entrop.

“Pada prinsipnya 9 partai politik telah bertekad bersama Prabowo- Gibran pasti menang di tanah Papua,” tandasnya.

Kesempatan yang sama, Sekertaris DPD Partai Golkar Papua, Yopi Ingratubun menyatakan 9 partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia maju, telah melakukan rapat perdana dalam rangka menyusun strategi pemenangan untuk calon presiden dan calon wakil presiden RI.

Suasana rapat konsulidasi Koalisi Indonesia Maju, Provinsi Papua.
Dalam pertemuan perdana ini, ada beberapa kesepakatan yang di bahas strategi bersama koalisi Indonesia maju yang atas ijin ketua DPD Gerindra Papua di rencanakan di bucen II Entrop yaitu di kantor DPD Gerindra Papua,

Dirinya mengaku bahwa dari 9 pimpinan partai politik ini akan berusaha untuk memberikan instruksi secara tertulis kepada seluruh caleg di kabupaten/kota di Papua, untuk melakukan sosialisasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usung oleh koalisi Indonesia maju 2024

“Kami juga bersepakat untuk merapatkan barisan dengan 9 kekuatan partai politik untuk memenangkan presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia maju pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang” ujar Yopi

Sementara hal-hal lain terknik teknik tim dan sosialisasi termasuk saksi akan di bahas setelah tim pemenangan daerah terbentuk dan berdasarkan petunjuk dari pusat.

“Jadi kalau terkait struktur tim karena ini calon presiden adalah dari Gerindra maka otomatis tugas malaikat pada DPD Gerindra Provinsi Papua struktur lainnya akan Kita sesuaikan setelah SK Tim pemenangan Nasional telah terbentuk,” pungkasnya.

Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Kades di Galesong Selatan Akan Dipolisikan

GTN l Takalar — Seorang oknum Kepala Desa (Kades) Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap warganya.

Kades Kadatong bernama Abdul Rauf diduga melakukan pelecahan seksual terhadap perempuan berinisial NM (18) pada 25 Juni 2023 lalu diruang kerjanya.

Menurut keterangan (NM) saat dikonfirmasi menjelaskan, berawal ketika ia datang bersama temannya ke kantor Desa Kadatong untuk menyetor bukti pembayaran semester, sampai di kantor desa (NM) diperintahkan masuk ke ruangan kepala desa, sedang temannya disuruh menunggu di luar.

Di dalam ruangan pak desa waktu itu masih ada masyarakat yang dilayani, kemudian (NM) menunggu sambil berdiri di ruangan pak desa. Setelah urusannya selesai, bapak itu langsung keluar meninggalkan ruangan dan tersisa hanya pak desa dan (NM).

Tiba-tiba pak desa menarik (NM) ke pangkuannya yang pada saat itu berdiri tepat disamping meja kerja pak desa, kemudian pak desa mengaitkan tangan dan merangkul (NM) kemudian mencium pipinya, Kejadian tersebut Pak desa mencoba mencium ke dua kali tetapi (NM) langsung menghindar sehingga yang tercium kepala (NM)

Sementara oknum kades Kadatong, Abdul Rauf yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap (NM) saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut mengatakan berita itu tidak benar.

“Berita Itu tidak benar karena saya sendiri Kepala Desa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan atau asusila berhubung itu keponakan saya dan saya anggap itu adalah anak saya.

Jadi untuk itu saya juga merasa keberatan kalau ada berita yang tidak benar yang merusak reputasi saya pak,” kata Abdul Rauf selaku Kades Kadatong Jum’at, 03/11/2023.

Sementara saat ditanya mengenai keberatan korban dan akan menempuh jalur hukum, Kades mengatakan itu tidak etis karena itu benar.

“Saya rasa itu tidak etis karena hal itu tidak benar tapi itu hak dia kalau merasa korban terserah dia tapi kalau bagi saya itu saya anggap anak saya sendiri,” jawab Kades melalui pesan WhatsApp.

Ia menambahkan bahwa saya sendiri marah kalau ada yang ganggu anak itu.

“Saya sendiri yang marah kalau ada yang ganggu itu anak karena aku ini omnya pak dan saya itu berikan dia Beasiswa kuliah karena dia anak Yatim🙏😭,” tambah kades dengan emoji menangis melalui pesan WhatsApp.

3 Mantan Pejabat dan Penerima Kuasa Lahan di Tetapkan Sebagai Tersangka Tekait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

GTN l MAKASSAR – Mantan Asisten 1 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, M Sabri ditetapkan sebagai Tersangka terkait dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan industri persampahan atau tempat pengolahan sampah berbasis energi (Waste to Energi), di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Selain Sabri, tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Camat Tamalanrea, Yarman Ap, mantan Lurah Tamalanrea Jaya, Iskandar Lewa dan penerima kuasa lahan, Abdul Syukur.

Kajari Makassar, Andi Sundari mengatakan, setelah mereka ditetapkan tersangka, kemudian langsung dilakukan penahanan.

“Mereka ditahan di Lapas Klas I Makassar selama 20 hari, terhitung sejak 3 November hingga 23 November 2023,” katanya.

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menetapkan keempat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor. Sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 juncto pasal 64 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Kemudian pasal 3 juncto pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 juncto pasal 64 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

“Perbuatan mereka ini ada yang markup harga tanah dan lainya. Total anggaran pembebasan lahan tahun 2012, 2013 dan 2014) sekitar Rp 71 miliar. Namun hasil perhitungan kerugian negara masih menunggu dari BPKP,” kata Sundari, Jumat (3/11/2023) malam.

Diketahui, pada tahun 2012 luas lahan yang dibebaskan adalah 5.833 M2 dan nilai pembebasan lahan sebesar Rp 3.499.000.000,- (DPA , Rp3.520.250.000)

Kemudian, pada tahun 2013 luas lahan yang dibebaskan adalah 65.186 M2 dan nilai pembebasan lahan sebesar Rp. 39.111.600.000,- (DPA, Rp37.436.743.850).

Pada tahun 2014 luas lahan yang dibebaskan adalah 3.076 M2 dan nilai pembebasan lahan sebesar Rp1.845.600.000,- (DPA, Rp 30.050.400.000,). (**)

Bareskrim Bongkar Peredaran Gelap Narkoba Modus Keripik Pisang

GTN l DIY – Bareskrim Polri membongkar peredaran gelap narkotika dari rumah produksi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengungkapan ini berawal dari patroli siber yang dilakukan di media sosial (medsos).

Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Wahyu Widada menjelaskan, selama satu bulan tim penyidik melakukan dinamika di medsos tersebut. Selanjutnya pada Kamis (2/11/23), polisi melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pengiriman barang yang dilakukan di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

“Dan kami menemukan barang bukti happy water dan keripik pisang. Dari jumlah total barang bukti yang kita amankan, ada 426 bungkus keripik pisang berbagai ukuran dan 2.022 botol happy water dan masih ada 10 kilogram bahan baku narkobanya,” jelas Kabareskrim dalam konferensi pers, Jumat (3/11/23).

Dari hasil operasi tersebut, ungkap Kabareskrim, polisi menangkap tiga orang di Depok sebagai pemilik akun, pemilik rekening, dan penjual barang-barang.

Setelah pengembangan, polisi mendatangi tiga TKP lainnya, yaitu di Kaliaking Magelang, Potorono, dan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Salah satu yang dilakukan penggerebekan adalah rumah produksi keripik pisang.

“Selanjutnya kita tangkap dua orang di Kaliaking, Magelang, keduanya produsen keripik pisang. Kemudian kita tangkap dua orang lagi di Potorono yang memproduksi happy water dan keripik pisang dan satu orang kita tangkap di Banguntapan ini,” ujarnya.

Dari tiga lokasi di Jawa Tengah itu, ditangkap MAP sebagai pengelola akun media sosial; D sebagai pemegang rekening; AS sebagai pengambil hasil produksi dan penjaga gudang pemasaran; BS sebagai pengolah/koki; EH sebagai pengolah/koki dan distributor; MRE sebagai pengolah/koki; AR sebagai pengolah/koki dan R sebagai pengolah pengolah/koki.

Kabareskrim menegaskan, pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang harus dilakukan lebih gencar serta terpadu. Hal itu juga harus dilakukan menyeluruh hingga jajaran polres.

“Sebagaimana sudah menjadi arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, lebih berani dan komprehensif, serta dilakukan secara terpadu,” ujar Kabareskrim.

Menurut Kabareskrim, hal itu sebagaimana instruksi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo yang menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Dalam arahan Presiden, Polri harus menyerukan dan memerintahkan seluruh jajaran untuk terus berperang dan menuntaskan penanganan narkoba mulai dari hulu sampai hilir.

“Bareskrim Polri dan seluruh jajaran polda juga sudah membentuk satgas pemberantasan narkoba, di mana satgas ini sudah dibentuk sekitar satu bulan dan progresnya terus berjalan,” jelasnya.

Dibeberkan Kabareskrim, dari data yang dimiliki Polri, sebagian besar pengguna narkoba adalah masyarakat berusia produktif. Sehingga, hal itu akan menjadi tidak kondusif dan tidak mendukung jalannya pembangunan jika tidak diberantas.

Lapas Palopo Bersama Satbinmas Polres Palopo Gelar Sosialisasi Pemilu Netral dan Damai

GTN l Palopo – Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo bersama Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor (Polres) Palopo menggelar sosialisasi dalam rangka menyambut pemilu netral dan damai pada Tahun 2024, Rabu (01/11).

Bertempat di Aula Lapas Palopo, kegiatan ini dihadiri dan dibuka Kalapas Palopo, Erwan Prasetyo dan Kasat Binmas Polres Palopo, Syamsul Bahr serta para pejabat struktural beserta staf, Pelaksana dan Fungsional Tertentu Lapas Palopo.

Dalam arahannya Kasat Binmas Polres Palopo, Syamsul Bahri memberikan Pemahaman dan Pengetahuan Pelanggaran Pemilu (Black Campaign, Hoax, Sara, dan Money Politic).

“Diharapkan agar setiap Petugas betul-betul memahami serta mampu mengaktualisasikan netralitas dan damai di lapangan nantinya,” Ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Palopo, Erwan Prasetya mengatakan bahwa Lapas Palopo nantinya akan ada 2 tempat pemungutan suara (TPS) khusus dan memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan haknya dalam pemungutan suara demi menentukan masa depan bangsa nantinya.

“Pemilihan umum adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara, termasuk bagi Warga Binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lapas. Menyadari pentingnya demokrasi dan partisipasi dalam proses demokratis, dan kita memastikan terfasilitasinya hak suara mereka bisa diakui dan dilindungi dengan baik,” pungkasnya.

Kalapas juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Sat Binmas Polres Palopo yang telah memberikan penguatan kepada jajaran Lapas Palopo, semoga pemilu 2024 bisa berjalan lancar, damai dan aman serta kondusif.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak dalam keterangannya, terkait Pemilihan Umum, seluruh jajarannya diminta untuk menjaga netralitas.

“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu,” Ungkap Liberti.

Lp : IMDT / P R M G I

Dampingi Kunjungan Presiden di IKN, Dirut PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik Dari Energi Bersih

GTN l Nusantara – Presiden Joko Widodo bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan 99 _Chief Executive Officer_ (CEO) yang memiliki bisnis di Indonesia melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (01/11). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat pembangunan IKN yang menjadi bagian dari rangkaian Kompas100 CEO Forum 2023.

Presiden Jokowi menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk membangun IKN dengan konsep kota hutan atau _forest city_ yang hijau dan ramah lingkungan. Untuk penyediaan kelistrikan di IKN, dirinya menyebut akan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi ibu kota negara. Selain memanfaatkan tenaga surya, pemerintah akan memanfaatkan potensi hidro seperti sungai dan danau yang ada di sekitar IKN.

“Sistem kelistrikan di IKN Nusantara akan berbasis pada energi baru terbarukan sehingga kita tidak hanya mampu menghasilkan listrik yang andal, tetapi juga yang bersih dan tidak mencemari lingkungan,” imbuhnya.

Direktur Utama Darmawan Prasodjo mengatakan PLN menjamin siap memberikan pasokan listrik yang terbaik untuk IKN. PLN mengusung konsep _state of the art of technology,_ dan komitmen membangun kelistrikan IKN yang _green, smart_ berbasis _Artificial Intelligence_ (AI), dan _beautiful._

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sistem kelistrikan di IKN ini akan menjadi sistem kelistrikan yang paling mutakhir dan akan dibanggakan oleh bangsa ini. Sistem kelistrikan IKN adalah yang terbaik di dunia,” kata Darmawan.

Untuk tahap awal, PLN tengah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW). Peletakan batu pertama atau _groundbreaking_ PLTS pionir pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ini telah dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis, (2/11).

“Kebutuhan listrik untuk Agustus 2024 sekitar 34 MW. Dan kami bangun PLTS 50 MW. Jadi nanti saat upacara Hari Kemerdekaan ke-79 listrik di IKN sudah 100% green,” ucap Darmawan.

Untuk jangka panjang, PLN juga akan memaksimalkan potensi hidro yang ada di pulau Kalimantan, khususnya yang berdekatan dengan IKN untuk menghasilkan listrik.

“Kami berdiskusi dengan Otoritas IKN, memang kebutuhannya meningkat sekitar 1.000 MW di tahun 2030. Untuk itu kami memetakan seluruh potensi hidro yang ada disekitar IKN dan kami membangun khusus spesifik hanya untuk IKN Bapak (Presiden). Jadi artinya, kami membangun suatu ekositem yang _green_ untuk IKN,” imbuh Darmawan.

Untuk menjaga keandalan, PLN membangun pengaturan dan pengamanan sistem kelistrikan canggih berbasis digital dengan pemanfaatan AI. Seluruh jaringan listrik yang dibangun akan menggunakan _smart meter,_ sehingga akan terdapat juga _fiber optic_ internet. Hal tersebut tentu akan mempermudah IKN dalam membangun _smart home,_ _smart building,_ hingga _smart city_ yang terintegrasi.

“Dengan demikian, IKN akan menjadi _smart city_ tercanggih, terbaik di dunia dan menjadi kebanggaan kita semua,” tutur Darmawan.

Kemudian, untuk menjaga keindahan, gardu induk dan seluruh jaringan listrik mulai dari jaringan transmisi hingga distribusi juga akan tersembunyi di bawah tanah.

“Kami belajar dari Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) saat merevitalisasi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta, semua tersembunyi di bawah tanah, jadi akan rapi dan indah. _Pilot project_ sebelumnya Istana Kepresidenan Jakarta, dan kemudian kami akan lakukan hal yang lebih canggih di IKN ini,” ucap Darmawan.

Dalam kunjungan ke IKN ini, beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Persemaian Mentawir, Istana Presiden, Hunian Pekerja Konstruksi, dan Kawasan Glamping IKN. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Komisaris Utama PLN Agus Martowardojo, dan Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.