Kajati Sulsel Kawal Proyek Bendungan Jenelata Gowa Senilai Rp 4,1 Triliun

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Kejaksaan, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Sosial|oleh

π†πŽπ–π€ | 𝐆𝐓𝐍 β€” Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Agus Salim dan jajarannya memastikan akan ikut mengawal pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, yang bernilai Rp 4,1 triliun.

Hal itu disampaikan usai meninjau langsung progres pembangunan fisik bendungan tersebut pada Selasa (21/10/2025). Dalam kunjungan ini turut hadir Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Husniah Talenrang, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Heriantono Waluyadi.

Agus Salim berharap, pembagunan Bendungan Jenelata berjalan lancar dan diharapkan kedepannya ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi investasi besar bagi warga Gowa dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Dalam tinjauan ini, Kepala BBWSPJ, Heriantono Waluyadi, menyampaikan perkembangan proyek.

“Progres pembangunan saat ini mencapai 19,56 persen. Tahun 2025 ini ditargetkan mencapai 20,57 persen,” ujar Waluyadi.

Terkait pengadaan tanah, Heriantono menjelaskan bahwa saat ini prosesnya masuk Tahap IV. Total progres luas lahan yang telah dibebaskan 9,72 persen atau 21,93 persen bidang.

Total lahan yang dibutuhkan 1.772,28 hektar terdiri dari 2.991 bidang terealisasi 167,41 hektar atau 656 bidang. Total anggaran pembebasan lahan yang sudah terealisasi Rp. 303,37 miliar.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berjanji akan melaksanakan arahan, khususnya terkait pembebasan lahan, dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPN dan Kejaksaan.

Kajati Sulsel, Agus Salim, menekankan pentingnya pengawalan proyek ini.

“Ini investasi yang harus kita kawal bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulsel,” tegasnya.

Kajati Sulsel menyebutkan progres signifikan selama masa pendampingan Kejaksaan.

“Selama 1 tahun 6 bulan saya kawal akhirnya menunjukkan progres yang lebih baik. Dari awalnya 3 persen sampai sekarang hampir 20 persen,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sulsel atas pengawalan pembangunan.

“Terima kasih kinerja dan program dari Pak Kajati yang melakukan upaya preventif dan pencegahan pada pelaksanaan proyek bernilai triliunan. Saya mengakui kinerja beliau yang sangat peduli pada kondisi pembangunan daerah,” kata Andi Sudirman.

Sebagai informasi, Bendungan Jenelata terletak di Desa Tanakaraeng, Desa Pattalikang dan Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak \pm 25 km dari Kota Makassar.

Manfaat utama dari pembangunan bendungan ini meliputi mereduksi banjir periode ulang 50 tahun dari 1.037 meter kubik menjadi 686 meter kubik, serta memberikan suplesi air irigasi untuk 23.340 hektar dengan peningkatan intensitas tanam dari menjadi 300 persen.

Bendungan ini juga berpotensi menyediakan air baku total 6,05 liter perdetik untuk mendukung SPAM Regional Mammminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air 7 MW dan PLTS terapung 244 MW serta pengembangan Sektor Pariwisata.

(mhs/hmskjs)

Gubernur Sulsel Kawal Langsung Progres Bendungan Jenelata, Dorong Akselerasi Pembangunan PSN

Berita, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Sosial|oleh

π†πŽπ–π€ | 𝐆𝐓𝐍 β€” Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan site visit atau kunjungan lapangan untuk meninjau secara langsung progres proyek pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Selasa (21/10/2025).

Proyek strategis nasional (PSN) ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang mampu memperkuat ketahanan air dan mendukung sektor pertanian serta pariwisata di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel yang selama ini aktif memberikan pendampingan hukum dan mendukung kelancaran proses pembebasan lahan di lokasi proyek.

β€œTentu apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel yang sangat proaktif dalam mendukung pembebasan lahan dan pendampingan hukum. Sinergi ini sangat membantu agar pembangunan berjalan lancar dan sesuai aturan,” ujarnya.

β€œBendungan ini akan menjadikan sekitar 23 ribu hektar sawah menjadi IP300 atau index 3 kali yang semula dua kali dengan hanya Bendungan Bili-Bili. Juga sebagai upaya mengendalikan banjir Mamminasata, serta mampu menyediakan air baku nantinya untuk proyeksi sambungan rumah (SR) 40 ribu,” tambah Andi Sudirman.

Ia menyebut, progres pembangunan Bendungan Jenelata saat ini telah mencapai sekitar 19 persen dan diproyeksi selesai tahun 2028. Andi Sudirman mendorong agar proses konstruksi dapat terus dipercepat melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pendukung.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini memiliki nilai strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat.

β€œKita ingin ke depan akselerasi konstruksi bisa lebih cepat lagi. Insya Allah pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proyek investasi ini demi menggerakkan ekonomi. Kami berharap masyarakat sekitar dapat mendukung proyek besar ini karena dapat menghidupkan ekonomi, wisata dan pendapatan masyarakat penerima manfaat,” tukasnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Agus Salim, Bupati Gowa Husniah Talenrang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi serta perwakilan dari BPN Kanwil Sulsel dan PTPN.(*)

(mhs/hmpss)

Kepala Rutan Makassar Ikuti Sosialisasi Permenimipas No. 1 Tahun 2025 dan Tindak Lanjut Kunjungan Dirwatkeshab

Berita, Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Sosial|oleh

πŒπ€πŠπ€π’π’π€π‘ | 𝐆𝐓𝐍 β€” Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, Jayadikusumah, mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permenimipas) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Indonesia, baik secara daring maupun luring, sebagai langkah awal untuk menyamakan pemahaman dan penerapan kebijakan baru terkait tata kelola penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam sosialisasi ini dibahas berbagai aspek penting mengenai standar penyediaan makanan yang bergizi, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan gizi harian warga binaan. Peraturan baru tersebut juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkelanjutan dalam pelaksanaan layanan makanan di seluruh UPT.

Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dapur di Rutan Makassar.

Lebih lanjut, Jayadikusumah menambahkan bahwa dapur Rutan Makassar akan terus berbenah, baik dari segi sarana prasarana, sistem pengolahan, maupun kualitas bahan makanan. Upaya ini bertujuan agar setiap proses penyelenggaraan makanan dapat berlangsung secara aman, higienis, manusiawi, dan memenuhi hak dasar warga binaan.

Sebagai penutup, Kepala Rutan Makassar menegaskan bahwa seluruh langkah pembenahan ini merupakan bagian dari wujud nyata nilai PRIMA – Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel – dalam setiap pelayanan. Dengan semangat PRIMA, Rutan Makassar akan terus menghadirkan layanan pemasyarakatan yang bermartabat dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga binaan.

(mhs/hrm)

Rutan Kelas I Makassar Lepas Pegawai Yang Mendapatkan Promosi dan Mutasi Jabatan

Berita, Daerah, Hukum, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

πŒπ€πŠπ€π’π’π€π‘ | 𝐆𝐓𝐍 β€” Rutan Kelas I Makassar menggelar kegiatan pelepasan pegawai yang mendapatkan promosi jabatan dan mutasi ke satuan kerja baru di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Keminimipas). Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Makassar ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, serta berlangsung dalam suasana penuh haru dan kekeluargaan.

Pegawai yang dilepas dalam kesempatan tersebut antara lain:

Andi Erdiyangsah, yang kini menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas IIB Pinrang;
Muh. Iqbal R, yang mendapatkan amanah sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB Tolitoli; Irhamsyah, yang bertugas pada Subseksi Keamanan Lapas Narkotika Sungguminasa; Neneng Yulianty Saleh, S.Pd, yang kini mengemban tugas sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama; dan Fetty Fatimah, S.H, yang menjabat sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja para pegawai selama bertugas di Rutan Makassar.

“Promosi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi serta bentuk kepercayaan pimpinan atas kinerja dan integritas yang telah ditunjukkan. Kami percaya, di tempat tugas yang baru, rekan-rekan akan terus membawa semangat kerja PRIMA Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel,” ujar Jayadikusumah.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama sebagai bentuk penghargaan serta kenangan atas kebersamaan selama bertugas.

Melalui momentum ini, Rutan Kelas I Makassar berharap semangat kekeluargaan, dedikasi, dan profesionalisme yang telah terbina dapat terus terjaga, serta menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran untuk memberikan pengabdian terbaik demi mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin PRIMA.

(mhs/hms)

Dewan Pers Soroti Istana Cabut ID Pers, Minta Kebebasan Pers Dihormati

Berita, Daerah, Hukum, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Politik, Polri, Sosial|oleh

π‰π€πŠπ€π‘π“π€ | 𝐆𝐓𝐍 β€”Β  Dewan PersΒ menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Card reporterΒ CNN IndonesiaΒ yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dewan Pers mengingatkan agar semua pihak menghormati kebebasan pers.

“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan tertulis di situs resmi Dewan Pers, Minggu (28/9/2025).

Berikut pernyataan lengkap Dewan Pers:

1. Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawanΒ CNN IndonesiaΒ agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

2. Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia.

4. Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.

Pernyataan Resmi CNN Indonesia

Pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalisΒ CNN IndonesiaΒ bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9). Pemimpin RedaksiΒ CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengatakan staf BPMI Sekretariat Presiden mengambil kartu identitas Pers Istana Diana ke Kantor CNN Indonesia TV.

“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dikutip dariΒ CNN Indonesia.

Titin mempertanyakan dasar pencabutan ID Pers tersebut. ⁠CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

Titin menegaskan pertanyaan jurnalisΒ CNN IndonesiaΒ Diana Valencia ke Presiden Prabowo Subianto adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu terkait program makan bergizi gratis (MBG).

(mhs/dk)

Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Tegaskan Komitmen Wujudkan Lumbung Pangan Dunia

Berita, Daerah, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Polri, Sosial|oleh

π’π”πŒπ€π“π„π‘π€ 𝐒𝐄𝐋𝐀𝐓𝐀𝐍 | 𝐆𝐓𝐍 β€” Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin panen raya jagung kuartal III. Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dan Menteri Pertanian Andi Amran.

Seluruhnya hadir di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dan terhubung secara virtual dengan seluruh polda hingga polres jajaran.

β€œPada panen jagung kuartal ketiga ini kita akan laksanakan di luas lahan seluas 166.512 hektare, dengan estimasi hasil panen sebanyak 751.442 ton yang akan kita laksanakan sampai dengan akhir bulan September,” jelas Jenderal Sigit dalam sambutannya di Oku Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (27/9/25).

Menurut Kapolri, untuk di Oku Timur sendiri, panen raya dilakukan di lahan seluas 52 hektare. Sementara, untuk seluruh Indonesia hari ini dilaksanakan panen seluas 1.288 hektare dengan harapan hasil 7.153 ton.

β€œKhususnya hari ini, kita akan memberangkatkan sebanyak 1.765 ton jagung untuk diserap Bulog dan khusus di Provinsi Sumsel sebanyak 614 ton dan 100 ton dari Oku akan kita prioritaskan ke Bulog,” ungkap Kapolri.

Dok. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin panen raya jagung kuartal III. Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto.

Ditambahkan Jenderal Sigit bahwa Polri akan terus memperkuat ekosistem pertanian komunitas jagung. Polri juga mengedepankan kooperasi sebagai leading sector untuk menyatukan kepentingan dari hulu sampai hilir.

Lebih lanjut disampaikan Kapolri, dengan pelibatan kooperasi dipercaya akan membantu membebaskan para petani dan memotong rantai tengkulak. Selain itu, diyakini dapat menjamin stabilan harga jagung.

β€œTerlebih saat ini, Bapak Presiden telah mencanangkan program kooperasi merah-putih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, secara keseluruhan Polri sudah mendapatkan luasan lahan seluas 819.081 hektare, di mana 483.822 hektare telah ditanami. Kemudian, telah terbentuk 46.076 kelompok tani yang beranggotakan 858.924 petani di seluruh Indonesia.

β€œOleh karena itu, dengan mempedomani amanat Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan dan swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” jelas Jenderal Sigit.

(mhs/asj)

Rektor UIN Alauddin Makassar Apresiasi Polri dan Dorong Perbaikan Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Berita, Daerah, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Sosial|oleh

MAKASSAR | GTN β€” Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hamdan Juhannis, menyampaikan pernyataan resmi terkait dinamika aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan pelajar yang berlangsung sejak akhir Agustus lalu. Dalam keterangan yang diterima redaksi, Hamdan mengapresiasi semangat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan berdemokrasi. Namun, ia juga menyoroti adanya kelompok tidak bertanggung jawab yang mencoba menunggangi aksi tersebut untuk memecah belah bangsa dan memicu tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Hamdan menyampaikan rasa syukur karena pihak kepolisian mampu bertindak cepat dan tegas dalam menangani kelompok-kelompok yang berupaya menciptakan kegaduhan di tanah air. Menurutnya, langkah kepolisian yang sigap membuat situasi tetap terkendali dan suasana kembali kondusif.

Ia menekankan bahwa pelaku tindakan anarkis bukanlah bagian dari massa yang menyuarakan aspirasi secara tulus. Provokasi yang mereka lakukan, kata Hamdan, merusak esensi kebebasan berpendapat yang seharusnya dijaga dengan tertib dan bermartabat.

Rektor UIN Alauddin tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Polri dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan anarkis. Ia berharap aparat keamanan terus menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Walau demikian, Hamdan mengingatkan pentingnya introspeksi dan evaluasi di tubuh kepolisian. Reformasi menyeluruh, terutama dalam penanganan aksi unjuk rasa, menurutnya harus menjadi agenda prioritas demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menambahkan bahwa kepolisian perlu memastikan seluruh prosedur tetap berada dalam koridor nilai-nilai hak asasi manusia. Standar yang diterapkan juga harus selaras dengan praktik baik yang berlaku di Indonesia maupun di tingkat internasional, agar pendekatan humanis selalu dikedepankan dalam setiap pengamanan.

Hamdan menilai, reformasi itu tidak hanya menyentuh perbaikan prosedur standar operasional, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas personel untuk mengantisipasi potensi gangguan dan meminimalkan risiko benturan di lapangan.

Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, untuk menjaga kedamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu persatuan. Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting dalam menciptakan situasi yang harmonis.

Hamdan juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, cara penyampaian harus tetap santun dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena kekerasan hanya akan merusak cita-cita bersama.

Ia menggarisbawahi bahwa semua pihak sejatinya adalah anak bangsa yang memiliki tanggung jawab merawat persatuan dan kesatuan. Kebersamaan menjadi kunci untuk menjaga keutuhan negara demi masa depan yang lebih baik.

Mengakhiri pernyataannya, Hamdan menyampaikan salam persaudaraan kepada seluruh elemen bangsa. Ia berharap sinergi antara masyarakat, perguruan tinggi, dan aparat keamanan terus terjalin demi mewujudkan suasana aman, damai, dan produktif di tanah air.

(mhs)

Aliansi Mahasiswa Menggugat Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Dugaan Kecurangan Penyaluran BBM di Beberapa SPBU di Kota Makassar

Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum, Internasional, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa, Polri, Sosial|oleh

πŒπ€πŠπ€π’π’π€π‘ | 𝐆𝐓𝐍 β€” Sekelompok massa dari Aliansi Mahasiswa Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar, Selasa (17/9). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan praktik penimbangan atau penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

Dalam orasinya, massa mendatangi tiga SPBU yang diduga terlibat dalam praktik curang tersebut, yakni:

SPBU 74.902.10 (Galangan kapal)
SPBU 74.902.95 (Tallasalapang)
SPBU 73.902.02 (A. P. Pettarani)

Para demonstran membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pihak berwenang segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap SPBU yang dimaksud. Mereka juga meminta Pertamina dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam atas dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Praktik seperti ini Kami menganggap sebagai kejahatan luar biasa yang sangat merugikan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa praktik tersebut diusut tuntas. Selain itu, kami juga menuntut agar BBM yang dijual di seluruh SPBU di wilayah kota Makassar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Pemerintah harus terlibat langsung dalam pengawasan penjualan BBM, agar masyarakat tidak dirugikan oleh oknum-oknum mafia BBM,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Aliansi Mahasiswa Menggugat menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pihak terkait, termasuk sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan kecurangan.

(mhs)

Tak Surutkan Tekad Pedagang Pasar Dirikan Koperasi APP Sulsel, Ditengah Kontroversi

Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum, Internasional, Pemerintahan, Peristiwa, Sosial|oleh

πŒπ€πŠπ€π’π’π€π‘ | 𝐆𝐓𝐍 β€” Di tengah kontroversi kebijakan pengelolaan pasar dan lemahnya posisi tawar pedagang, sebuah langkah berani ditempuh. Inisiator dan puluhan pedagang pasar dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan berkumpul di Aula Gedung Pemuda Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar untuk mendeklarasikan berdirinya Koperasi Asosiasi Pedagang Pasar (APP) Sulsel, Jum’at (12/9/2025).

Acara bersejarah ini dipandu oleh tiga inisiator, Jupri, Sahrul, dan Hasyim. Para pedagang yang hadir tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan pasar, dan merumuskan arah baru perjuangan ekonomi rakyat.

Dalam rapat resmi, peserta membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), SHU, mekanisme usaha koperasi, hingga strategi menghadapi dominasi pasar modern yang kerap menyingkirkan pedagang kecil.

Puncak acara ditandai dengan pemilihan pengurus. Dengan suara bulat, pedagang mendaulat Rahmadi, S.E sebagai Ketua Koperasi APP Sulsel, didampingi Andi Ilham Jaya, S.T sebagai Sekretaris, dan Nanna Asnawiah Salim, S.E sebagai Bendahara. Masa jabatan kepengurusan ditetapkan selama tiga tahun.

Inisiator Jupri menegaskan bahwa koperasi ini lahir dari keresahan nyata pedagang pasar.

β€œSelama ini pedagang sering menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak. Koperasi APP Sulsel adalah jawaban atas itu semua. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri, bersatu, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Jupri juga menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung perkembangan koperasi.

β€œSaya siap membantu KOPAPP Sulsel untuk pengembangannya. Bahkan, sudah ada beberapa pedagang dari luar wilayah Makassar yang menghubungi saya dan menyatakan minat untuk bergabung di Koperasi Asosiasi Pedagang Pasar Sulsel. Ini pertanda baik bahwa gerakan ini mendapat dukungan luas,” tambahnya.

Sekretaris terpilih Andi Ilham Jaya, S.T menegaskan bahwa koperasi ini bukan sekadar organisasi formalitas.

β€œKoperasi APP Sulsel adalah rumah bersama. Kami ingin memastikan koperasi ini benar-benar berpihak pada pedagang, dengan tata kelola yang transparan, mandiri, dan profesional,” tegasnya.

Ia juga menambahkan komitmen terkait kepengurusan yang terbentuk :

β€œKomposisi kepengurusan kami pastikan akan diisi dengan orang-orang yang paham koperasi dan mengerti persoalan pedagang di pasar. Dengan begitu, keputusan dan kebijakan koperasi akan selalu berpijak pada kepentingan anggota,” ujar Ilham.

Sementara itu, Ketua terpilih Rahmadi, S.E menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan berpihak pada anggota.

β€œAmanah ini adalah tanggung jawab besar. Koperasi ini akan kami kelola dengan sebaik-baiknya agar menjadi benteng ekonomi rakyat. Harapan kami, APP Sulsel mampu memperkuat pedagang pasar di tengah kerasnya persaingan,” ujarnya.

Tema rapat pembentukan, β€œDengan Semangat Kebersamaan, Kita Wujudkan Koperasi APP Sulsel Sebagai Wadah Kesejahteraan Pedagang Pasar, ” ini menjadi penegas bahwa koperasi ini tidak sekadar wadah administratif, tetapi gerakan kolektif pedagang.

Kehadiran Koperasi APP Sulsel di tengah kontroversi justru menunjukkan bahwa pedagang pasar tidak tinggal diam. Mereka memilih bersatu, membangun sistem ekonomi mandiri, dan menegaskan bahwa pedagang adalah subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan.

Kini, tantangan sebenarnya menanti, apakah koperasi ini mampu mewujudkan cita-cita besar para pedagang pasar Sulawesi Selatan, atau justru terjebak dalam kepentingan sempit seperti organisasi sebelumnya?

(mhs/ru)

Tokoh Pemuda Sebut Adnan Purichta Ichsan Layak Jadi Mempora di Kabinet Prabowo

Berita, Daerah, Internasional, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

πŒπ€πŠπ€π’π’π€π‘ | 𝐆𝐓𝐍 β€” Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan 2016-2025, yang saat ini masih aktif menjabat di berbagai organisasi, seperti Ketua PMI Sulsel, Ketua Kwarda Pramuka Sulsel, Ketua Orari Sulsel disebut sebagai sosok yang layak dipertimbangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mengisi kursi Kabinet Merah Putih.

Pengalaman Adnan selama ini memimpin daerah serta berbagai organisasi baik kemanusian maupun organisasi pengkaderan dan kepemudaan disebut sebagai faktor yang membuat Adnan layak bersaing dengan nama lainnya di nasional.
Tokoh pemuda Sulsel yang juga mantan Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra, mengatakan, pengalaman Adnan menjadikannya sebagai sosok yang layak untuk dipertimbangkan Presiden Prabowo untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih lowong.

“Pak Adnan memiliki latar belakang organisasi dan kepemimpinan yang lebih dari cukup untuk masuk nominasi sebagai figur yang layak untuk dipertimbangkan mengisi kursi Kabinet Merah Putih, khususnya Kemenpora,” kata Imran Jumat 12 September 2025.

Waktu menjadi Bupati Gowa, Adnan, kata Imran, berhasil menjadikan Kabupten Gowa sebagai daerah yang peduli pada pemuda dengan berbagai terobosannya.

“Salah satunya dengan melakukan Musrenbang Pemuda dengan menjaring gagasan kreatif dan inovatif dari kalangan pemuda sebagai bentuk pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah, kata Imran.

Di bidang olahraga, lanjut Imran, Adnan juga bukan tanpa pengalaman.

“Pak Adnan pernah menjadi Ketua Pertina Sulsel yang berhasil menghasilkan atlet tinju Sulsel yang berprestasi di kancah nasional saat itu. Usia Pak Adnan saat ini, kata Imran, masih menjadikannya sebagai representatif pemuda di Indonesia.

“Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga selayaknya tetap diisi oleh mereka yang benar-benar mengerti tentang kepemudaan dan olahraga,”ujarnya.

“Pak Adnan sudah berkiprah di organisasi kepemudaan sejak dini, mulai dari KNPI Sulsel hingga menjadi pengurus di KNPI pusat. Beliau juga memiliki pengalaman di organisasi induk cabang olahraga”sambungnya.

Selain itu, kiprah Adnan di organisasi tingkat nasional, sambung Imran, menjadi modal kuat lainnya yang membuat Adnan patut dinominasikan menjadi kandidat Menpora.

“Beliau pernah menjadi pengurus di DPP KNPI serta pernah menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Beliau juga representatif keterwakilan daerah,” tutupnya.

Ketua Abdi Merah Putih Jawa Tengah, Arif Rahman, juga menyebut nama mantan anggota DPRD Sulsel dua periode itu sebagai tokoh yang layak mendapatkan kesempatan untuk mengisi Kabinet Merah Putih.

Ketua organisasi yang mewadahi para mantan pengibar bendera ini, mengungkapkan, segudang pengalaman serta penghargaan yang pernah diterima Adnan menjadikannya sebagai figur yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan Menteri Pemuda dan Olahraga.

“Nama Kak Adnan bisa disandingkan dengan nama-nama yang selama ini muncul sebagai calon pengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahkan dari segi pengalaman kepemimpinan serta keterlibatan langsung pada agenda-agenda kepemudaan dan olahraga, Kak Adnan jauh lebih layak dibanding nama-nama yang selama ini muncul di permukaan,” katanya.

(mhs)

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.