Nasional

GTN I Jakarta – Sebagai penyedia layanan kelistrikan bagi lebih dari 90 juta pelanggan, PT PLN (Persero) berkomitmen melindungi dan menjaga keamanan data pelanggan. Komitmen ini selaras dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

”Sesuai dengan amanat Undang-Undang, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan memastikan data yang digunakan untuk kepentingan pelayanan terbaik bagi pelanggan,” jelas Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti.

Sejauh ini kata Edi, perseroan telah berhasil mengamankan pengelolaan data pelanggan lewat tranformasi digital yang dilakukan di seluruh lini bisnis perseroan, khususnya untuk pelayanan pelanggan. Semua saluran layanan pelanggan termasuk Super Apps PLN Mobile yang saat ini telah diunduh lebih dari 75 juta downloader juga sudah dibekali teknologi canggih dengan pengamanan data yang terenkripsi.

PLN akan terus meningkatkan sistem pengamanan dalam pengelolaan data dan akan meminta persetujuan pemrosesan data pribadi kepada seluruh pelanggan secara bertahap sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 melalui Aplikasi PLN Mobile, Website PLN, Contact Center PLN 123, maupun secara langsung di kantor-kantor layanan PLN.

Edi memastikan bahwa proses pemutakhiran data ini tidak dipungut biaya. Dengan melakukan persetujuan pemrosesan data maka pelanggan PLN akan memperoleh manfaat berupa keamanan data setiap bertransaksi, kemudahan proses verifikasi, peningkatan layanan, dan terhindar dari potensi penyalahgunaan data pribadi.

”Kami sangat mengharapkan kerja sama dari seluruh pelanggan agar dapat berpartisipasi sehingga seluruh data pribadi pelanggan dapat terlindungi,” tutup Edi.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

*_Sekilas Tentang PLN_*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._

GTN I Merauke – Kiriman alat berat tahap dua, excavator pesanan Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam dari Cina tiba di pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (12/08/2024)

Sebanyak 88 unit excavator bermerk SANY berhasil disandarkan di Dermaga yang akan dibangun Haji Isam, di Distik Ilwayab, Wanam.

Tampak puluhan excavator tersebut dimuat dengan menggunakan Kapal Tongkang Jhoni IX dengan Takbut Liana L. Proses Bongkar Muat puluhan alat berart tersebut dipimpin langsung Haji Isam.

Rencananya, dua trip berikutnya akan tiba nanti malam dan besok dengan jumlah masing masing trip 88 unit.

Untuk diketahui saat ini, total sudah 118 unit excavator yang sampai di Wanam, merauke. Jika ditambah dua trip nanti malam dan besok, maka total excavator pesanan Haji Isam untuk mendukung Projek cetak sawah Satu juta ha program Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sebenyak 294 unit.

GTN I IKN – PT PLN (Persero) menyiagakan 18 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan SPKLU ini merupakan bentuk dukungan PLN dalam menyukseskan gelaran HUT RI yang akan berlangsung di IKN sekaligus mendukung upaya pemerintah menjadikan kendaraan listrik menjadi moda transportasi utama di IKN.

“PLN berkomitmen mendukung upaya menciptakan IKN sebagai _smart, green,_ dan _beauty city_ dengan mengandalkan energi baru terbarukan. Kami pastikan seluruh unit SPKLU dan petugas PLN siap mendukung kelancaran kegiatan selama HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, ke depan PLN siap memperkuat dukungan infrastruktur kendaraan listrik untuk mobilitas di IKN dan menjadikan ibu kota yang futuristik dengan  _forest city_ yang _smart, green,_ dan _beauty._

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Agung Murdifi menyampaikan bahwa 18 SPKLU PLN tersebut telah tersedia di 3 titik lokasi baik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) maupun lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan kawasan IKN di antaranya yakni Kantor Kemensetneg, Stadion Batakan dan Gardu Hubung (GH) Sementara PLN.

” _Alhamdulillah_ kini 18 SPKLU PLN telah siap beroperasi melayani penggunaan kendaraan listrik selama HUT RI ke 79 di IKN. Layanannya pun terintegrasi di aplikasi PLN Mobile”, jelas Agung.

Adapun untuk unit SPKLU yang disediakan oleh PLN terdiri dari SPKLU Ultra Fast Charging sebanyak 8 unit, SPKLU Fast Charging sebanyak 4 unit dan SPKLU Medium Charging sebanyak 3 unit. Selain itu, PLN juga menyediakan SPKLU untuk kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit.

“SPKLU tersebut nantinya akan melayani kendaraan listrik yang digunakan oleh para pejabat negara, petugas keamanan hingga kendaraan operasional selama perayaan HUT RI ke 79 di IKN,” pungkas Agung.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia.

GTN I JAKARTA – Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin hadiri acara Air Force Scooter Gathering yang diselenggarakan oleh Lanud Halim Perdanakusuma, dalam rangka memeriahkan HUT ke-72 Lanud Halim Perdanakusuma. (Minggu, 11-8-2024).

Acara Airforce Scooter Gathering tersebut diikuti oleh sejumlah komunitas vespa atau scooter di wilayah Jabodetabek. Dalam acara tersebut dilaksanakan riding bersama mengelilingi kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, yang diawali dari Terminal Selatan Baseops Lanud HLM dan finish di Pasar Mini masih didalam Komplek Lanud Halim Perdanakusuma.

Danlanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Destianto N. Utomo, S.T. selaku penyelenggara dalam sambutannya mengatakan, “Kegiatan tersebut diharapkan mampu mempererat silaturahmi dan solidaritas antara warga TNI AU dengan masyarakat. Acara ini bukan saja sekadar kumpul-kumpul tetapi juga momentum yang baik untuk menambah dan mempererat ikatan silaturahmi di antara kita semua dan tentunya meningkatkan solidaritas di antara kita” ujar Danlanud HLM.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalhadi S., M.M., Dankodiklatau Marsdya TNI Dr. Arif Mustofa, M.M., CGRE., Kapuslaiklambangjaau Marsda TNI Danet Hendriyanto, S.Sos., serta seluruh Pejabat Utama Lanud Halim Perdanakusuma.

Autentikasi : Pen Koopsud I

GTN I JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan di tengah laju modernitas dan kemajuan zaman, ternyata isu ketimpangan gender masih menjadi persoalan klasik yang mengemuka. Isu ketimpangan gender bahkan hampir selalu menjadi bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan mewarnai setiap periodisasi pemerintahan. Upaya pengarusutamaan gender sebagai program prioritas pembangunan, masih bersifat jargon yang belum membumi dalam realisasi.

Merujuk pada data statistik dalam negeri, indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnasi. Tahun 2011 Indonesia mendapatkan IKG sebesar 0,481, dan pada tahun 2023 sebesar 0,447. Artinya, tidak banyak perubahan yang berarti, selama kurun waktu dua belas tahun tersebut. Meskipun ada penurunan, namun angkanya tidak terlalu signifikan.

“Selain itu, berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 87 dari 146 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global. Peringkat ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengurangi kesenjangan gender. Terutama dalam hal partisipasi ekonomi dan politik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Jakarta, Selasa (6/8/24).

Hadir antara lain Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Saniatul Lativa, Sekjen Lis Dedeh, Dewan Pakar Endang S Tohari dan Nadrah Zahari.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, banyak faktor yang menjadi penyebab masih eksisnya fenomena ketimpangan gender. Misalnya, masih kuatnya budaya patriarki dan seksisme, serta masih berkembangnya pola pikir yang cenderung menempatkan posisi kaum perempuan berada di bawah laki-laki.

Faktor lain misalnya adanya kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan. BPS mencatat tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di angka 54 persen, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 84 persen. Ini mengisyaratkan, bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam dunia kerja.

Kesenjangan gender juga tercermin dari akses perlindungan hukum. Secara global, menurut catatan Bank Dunia tahun 2024, akses perlindungan hukum yang diperoleh perempuan hanya sebesar dua per tiga atau sekitar 67 persen dari yang diterima laki-laki.

“Di samping itu, masih minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan proses politik juga tercermin dari masih lemahnya angka keterpilihan perempuan dalam Pemilu. Dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 21,9 persen dari total quota yang dialokasikan sebesar 30 persen,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender perlu dilakukan perubahan pada berbagai fase. Pertama, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi. Untuk itulah representasi perempuan di parlemen yang lebih banyak dibutuhkan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang pro kesetaraan gender.

Kedua, penting disadari bahwa kebijakan dan undang-undang saja tidak akan cukup. Implementasi yang efektif dan perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah mengubah stereotip dan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.

“Ketiga, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung kesetaraan gender. Banyak perusahaan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah gender. Program-program seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah contoh upaya positif yang dapat diadopsi lebih luas,” pungkas Bamsoet. (*)