Gegara Cekcok, Mobil Wanita di Makassar Dirusak, Kaca Jebol dihantam Batu

Berita, Hukum, Internasional, Nasional, Peristiwa, TNI - Polri|oleh

MAKASSAR, GTN.COM – Kaca Mobil seorang wanita di Makassar jebol diduga akibat hantaman benda tumpul. Insiden tersebut terjadi di salah satu Restaurant siap saji di Kompleks Perumahan Citraland Jalan Hertasning, Makassar. Pada Kamis, (13/3/2025) sekitar pukul 19.00 WITA.

“Pelaku pengrusakan mobil klien kami itu diduga mantan suaminya inisial SK,” kata Irwan Tompo, Penasehat Hukum korban pengrusakan.

Menurut Irwan, kejadian pengrusakan itu bermula saat diduga pelaku meminta bertemu dengan korban. Disela pertemuan tersebut, antara korban dan diduga pelaku (Mantan suaminya) terlibat cekcok hingga keluar Restaurant. Namun tidak disangka, diduga pelaku langsung merusak kendaraan klien kami.

“Tiba-tiba SK (diduga pelaku) keluar dari Restoran meninggalkan Klien kami menuju parkiran mobil lalu merusak dan memecahkan kaca mobil klien kami menggunakan batu sebanyak 2 kali,” beber Irwan.

Atas kejadian itu, Irwan berharap kepada diduga pelaku yang dikenal juga sebagai pengusaha kuliner tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya sebelum pihaknya mengambil upaya-langkah hukum.

“Klien kami mengalami trauma psikis, kecemasan dan merasa terancam atas perbuatan yang dilakukan diduga pelaku, kami ada bukti-bukti videonya, kami minta SK segera bertanggung jawab sebelum kami tempuh langkah hukum,” tutup Irwan.

Sampai berita ini ditayangkan, diduga pelaku pengrusakan SK saat dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar.

(mhs/hk)

Kunjungi SPKLU di Banten, Menteri ESDM Apresiasi Kesiapan PLN Sambut Mudik Lebaran 2025

Berita, Daerah, Hukum, Internasional, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

CILEGON, GTN.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi ke Stasiun Pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang ada di Pelabuhan Merak, Banten menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 H, pada Kamis (13/3). Dalam rangkaian kunjungannya, Bahlil mengapresiasi kesiapan pasokan listrik dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik PT PLN (Persero) menyongsong musim mudik Lebaran tahun ini.

“Kami melakukan kunjungan di wilayah Banten. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah untuk persiapan listrik kita sampai dengan Hari Raya (Idulfitri) itu aman sekali. Kapasitas terpasang lebih dari 67 ribu megawatt (MW), beban puncaknya itu hanya sampai di 46 ribu MW. Jadi kita masih surplus sekitar 30 sampai 40 persen. Jadi secara umum untuk listrik insya Allah, tidak ada masalah,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik juga dalam keadaan siap mendukung perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Pasalnya PLN telah menambah jumlah SPKLU secara signifikan di jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa.

“Inilah bentuk kesiapan PLN dan Pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada pengguna yang memakai mobil listrik. Jadi overall tidak ada masalah,” imbuh Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN telah mengantisipasi kenaikan pengguna EV pada musim mudik Idulfitri 1446 H kali ini. Oleh sebab itu, SPKLU yang berada di area dengan kepadatan tinggi terus ditambah dan terus dipantau oleh tim PLN. Sehingga antrean pengisian daya dapat diminimalisir.

“Kami memprediksi jumlah pengguna kendaraan listrik pada mudik lebaran tahun ini naik 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Untuk itu PLN mengantisipasi dengan menambah jumlah SPKLU 7,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun lalu di titik dengan okupansi tinggi menjadi 800 unit,” kata Darmawan.

Dengan penambahan infrastruktur tersebut, pada mudik lebaran tahun ini PLN menyiagakan SPKLU menjadi 1.000 unit di 615 lokasi di jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa. Secara nasional hingga saat ini, PLN dengan para mitra telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis seluruh tanah air. Pada tiap titik ini PLN juga menyiagakan personel yang siaga 24 jam dengan total lebih dari 6.000 personel.

Dok. SPKLU telah tersedia di setiap rest area.

“SPKLU telah tersedia di setiap rest area di sepanjang jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 22 kilometer, sehingga kita harapkan insya Allah tidak ada antrean charging kendaraan listrik,” tegas Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan memaparkan fitur bernama Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile yang akan membantu pengguna kendaraan listrik saat mudik. Dengan fitur ini, pengguna mobil listrik dapat mengetahui lokasi dan status ketersediaan SPKLU secara langsung.

“Dengan fitur Trip Planner tinggal klik, dia langsung tahu apakah (SPKLU) ini warna biru, tersedia, atau warna kuning sebagian konektor terpakai, atau warna abu-abu itu sudah fully occupied. Bukan hanya SPKLU-nya ini, tapi charger demi charger-nya,”lanjut Darmawan.

Sebagai langkah antisipatif, PLN juga menyediakan 12 unit SPKLU Mobile yang bersiaga di sepanjang ruas tol Sumatra dan Jawa jika ada pengguna kendaraan listrik yang kehabisan daya di sepanjang jalan tol. Mobilisasi SPKLU Mobile ini bersifat borderless atau bisa bergerak antar kota antar provinsi dengan titik standby strategis di Exit Tol yang memungkinkan untuk melakukan pergerakan antar wilayah dengan cepat.

Bagi pemudik yang membutuhkan layanan SPKLU Mobile, PLN telah menyiapkan layanan call center SPKLU yang bersiaga selama masa mudik lebaran 2025. Ketika terjadi kendala seperti kehabisan daya baterai di perjalanan, para pemudik bisa menggunakan layanan call center agar langsung bisa dibantu oleh petugas PLN.

“PLN juga menyiapkan call center, ini nomornya 08-777-11-12-123. Operator kami selalu siap, kalau ada kendala di perjalanan bisa langsung hubungi, kemudian kirimkan lokasi, lalu petugas akan langsung datang membantu,” imbuh Darmawan.

Sementara itu Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menjelaskan PLN telah menempatkan SPKLU di lokasi-lokasi strategis jalur mudik, salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten yang dikunjungi Menteri ESDM. Keberadaan SPKLU di wilayah Banten termasuk di Pelabuhan Merak sangat krusial untuk memudahkan pemudik melakukan pengisian daya di jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra dan sebaliknya.

“Keberadaan SPKLU di wilayah Banten sangat strategis untuk mendukung para pemudik yang melakukan perjalanan antar Pulau Jawa dan Sumatra dengan EV. Untuk di provinsi banten sendiri, PLN telah menyediakan 106 SPKLU di 64 titik lokasi dan ditambah dengan kerja sama dengan mitra sebanyak 147 SPKLU di 96 titik lokasi. Pada tiap lokasi SPKLU ini, kami juga menyiagakan personel siaga. Hal ini kami lakukan agar para pengguna kendaraan listrik bisa melanjutkan perjalanannya dengan tenang dan nyaman,” pungkas Edi.

(idb/asj)

Kasat Lantas Polres Gowa dan Kanit Regident Diduga Lakukan Pungli Aliansi Gerak Misi Gelar Aksi

Berita, Daerah, Hukum, Internasional, Nasional, Peristiwa, TNI - Polri|oleh

GOWA, GTN.COM – Sejarah baru telah terjadi di Kepolisian Resor Gowa dikarenakan Kepala Satuan Lalu lintas (Kasat lantas) Polres Gowa di demo Tiga kali dalam seminggu oleh puluhan massa dan Mahasiswa dengan isu pungutan liar dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Polres Gowa pertama didemo oleh Forum Kajian Dan Gerakan Advokasi Kerakyatan (FK GARDA) dengan tuntutan Copot Kasatlantas dan Kanit Regident yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM, Berselang dua hari Forum Kajian Mahasiswa Lintas Makassar (FORKAM LIMA) juga melakukan unjuk rasa dengan issue dan tuntutan yang sama.

Lebih mengejutkan lagi, ke esokan harinya Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (GERAK MISI) juga datang meneriakkan aspirasi nya menggunakan megaphone didepan kantor polres Gowa dan lagi lagi issu dan tuntutan yang sama pada Selasa 11/03/2025.

Menurutnya, Tindakan Kasat Lantas Polres Gowa bersama Kanit Regident yang dinilai tidak sesuai aturan pada pembuatan SIM yang diduga mencekik masyarakat kabupaten Gowa didalam pembayarannya retribusi

Menurut Fahim (Jendral Lapangan) saat melakukan orasi, “Kasat Lantas dan Kanit Regident diduga kuat mencederai institusi polri khususnya Polres Gowa karena telah melakukan pungli dalam pembuatan SIM hingga sangat menyusahkan masyarakat” , cetusnya.

Lanjut Fahim meneriakkan, “Karena kasat lantas dan kanit Regident telah melakukan pungli dalam pembuatan SIM maka kami meminta agar Kapolres Gowa untuk mengevaluasi kinerja kasat lantas sebagai penanggung jawab di Satlantas Polres Gowa” , tandasnya.

Setelah beberapa menit melakukan orasih didepan kantor Polres Gowa, massa pun melanjutkan orasinya dengan memaparkan dengan hal, agar Kapolres Gowa segera mengganti Kasat lantas serta Kanit Regident Polres Gowa

Saat Fahim di wawancara oleh salah satu awak media, ia mengatakan, “Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai kasat lantas dan kanit Regident di copot dari jabatannya kerena menurut kami, dia tidak layak menduduki jabatan tersebut” ,pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ishak Mubarak saat berorasi mengatakan beberapa keluh kesah dari masyarakat pembuat SIM tersebut mengeluhkan akan biaya cetak pembuatannya dimana tindakan tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1993.

Mubarak juga menilai pembayaran dari pembuatan SIM tersebut, sangatlah tak bermanusiawi karna di anggap sangat kemahalan dan diduga pembayaran tersebut diduga demi mengemukan perut kasat lantas serta Kanit Regident polres Gowa itu sendiri, urai lagi

Di akhir orasi Mubarak berharap agar kapolres Gowa segera mengambil langkah tegas didalam kejadian tersebut karna diduga melakukan pungutan liar didalam pembuatan SIM orasinya pula akan di lanjutkan unjuk rasa di kantor Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, demi menyuarakan aspirasi masyarakat yang merasa tercekik akan kebijakan yang di keluarkan oleh Kasat Lantas Polres Gowa bersama Kanit Regident yang berbau Pungli tersebut.(*)

(mhs/asj)

 

Direkam dan Disebar ke Situs Porno, Ini Kronologi Pelecehan Seksual Anak oleh Kapolres Ngada

Berita, Daerah, Hukum, Internasional, Kesehatan, Nasional, Peristiwa|oleh

GTN.COM – Kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar tengah diperbincangkan publik. Tak hanya merekam dan mengirimkan videonya ke situs porno di Australia, ia juga terjerat kasus narkoba. Berikut kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar.

Peristiwa yang menyeret Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja membuat publik geram. Bahkan, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selly Andriany Gantina mendesak agar pelaku dihukum maksimal.

“Harus dihukum maksimal. Apalagi dia sebagai Kapolres seharusnya memberi contoh, bukan merenggut masa depan anaknya sendiri. Benar-benar perbuatan biadab,” ujar Selly pada Selasa (11/3/2025), dikutip dari Antara.

Dugaan pelecehan seksual ini dinilai kejahatan yang luar biasa. Sebab, AKBP Fajar tak hanya merekam aksinya, melainkan juga mengirimkan video tersebut ke situs porno di Australia pada 2024.

Kronologi Kejadian

Mulanya, pihak berwenang di Australia menemukan dugaan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur. Hal ini disampaikan pada pertengahan 2024, di mana mereka menemukan video tersebut di situs porno Australia.

Otoritas Australia ini pun menelusuri asal konten tersebut hingga menemukan lokasi pengunggahan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pihaknya langsung menghubungi pejabat terkait di Indonesia untuk meneruskan laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Mendapati laporan tersebut, Polri segera melakukan penyelidikan. Dalam hal ini, penyelidikan dilakukan oleh Polda NTT setelah menerima surat dari Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

“Dari hasil penyelidikan itu juga benar diduga pelaku memesan kamar dengan identitas yang tidak terbantahkan lagi yaitu fotokopi SIM di resepsionis hotel atas nama FWL,” ujar Direktur Reskrimum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi pada Selasa (11/3/2025).

Setelah semua alat bukti terpenuhi, tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengamankan dan memeriksa Fajar.

Penyidik juga meminta keterangan dari tiga anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Fajar. Mereka di antaranya berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Dalam prosesnya, mereka didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

“Sudah 20 hari kami melakukan pendampingan,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Kupang, Imelda Manafe pada Senin (10/3/2025).

Akibat tindakan yang dilakukan pelaku, korban mengalami trauma hingga takut bertemu orang lain. Pihak DPPPA bekerja sama dengan psikolog dan Dinas Sosial langsung memberikan penanganan dan konseling pada korban. Kini, kondisi mereka sudah mulai pulih.

KPAI: Bentuk Baru Perdagangan Orang

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menilai tindakan AKBP Fajar ini merupakan bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurutnya, TPPO tidak hanya praktik jual beli manusia, melainkan juga mendistribusikan konten eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

“Ini jelas perbuatan pidana yang sangat serius apalagi eksploitasi dan membuat konten untuk menghasilkan uang. Dan ini artinya salah satu bentuk baru atau lain tindakan pidana perdagangan orang,” ujar Ai Maryati pada Senin (10/3/2025).

Dipecat hingga Dijerat Pasal Berlapis

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly menyebut AKBP Fajar tidak cukup hanya dihukum pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di lingkungan Polri saja.

Ia juga harus dituntut berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Statusnya sebagai pejabat daerah turut membuat hukumannya semakin berat.

“Bila di-juncto-kan, serendahnya dia bisa dikenai hukuman 20 tahun. Akan tetapi, karena bejatnya, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas,” ujar Selly.

Dalam hal ini, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani turut mengecam tindakan Fajar. Ia meminta kepastian sanksi tegas bagi pelaku dan upaya sistematis kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang.

“Semua pihak perlu memastikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diaplikasi dengan optimal pada proses hukum kasus ini,” ujar Andy.

Pelaku juga Terlibat Narkoba

Tidak hanya kasus pelecehan seksual, Kapolres Ngada non-aktif tersebut juga diperiksa dugaan penyalahgunaan narkoba. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Kombes Hendry Novika Chandra.

Menurutnya, AKBP Fajar dinyatakan positif narkotika usai melewati sejumlah pemeriksaan, salah satunya tes urine.

“Hasil pemeriksaan dari hasil tes urine sudah dinyatakan positif penggunaan narkoba,” ujar Hendry pada Selasa (4/3/2025).

Kini, AKBP Fajar dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kapolres Ngada. Posisinya digantikan oleh AKBP Rachmad Muchamad Salihi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kapolres Ngada.

(mhs/idb)

Bulan Ramadan, Donasi Pegawai PLN Beri Sambungan Listrik Gratis Bagi 2.597 Keluarga Prasejahtera

Berita, Daerah, Internasional, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

JAKARTA, GTN.COM – PT PLN (Persero) melakukan penyalaan serentak sambungan listrik gratis untuk 2.597 rumah tangga prasejahtera dalam program Light Up The Dream, pada Senin (10/3). Program yang berasal dari donasi pegawai PLN ini sekaligus menjadi momen berbagi kebahagiaan Ramadan 1446 H. Berlangsung sejak tahun 2020, program ini secara total telah menyambungkan listrik secara gratis untuk 32.275 keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.

Kehadiran program ini pun menjadi berkah bagi banyak keluarga yang sebelumnya belum menikmati listrik, salah satunya Ferra Rostika. Kebahagiaan terpancar dari wajah warga Desa Neusu Jaya, Banda Aceh ini setelah akhirnya ia dan keluarganya bisa menikmati listrik PLN. Sebelumnya ia hanya mengandalkan aliran listrik dari tetangga.

“Syukur alhamdulillah, saya tidak bisa berkata-kata. Selama ini, tetangga membantu saya, tetapi mereka juga terganggu karena MCB mereka sering mental. Sekarang kami sekeluarga dapat menikmati listrik. Anak sudah bisa belajar di malam hari. Semoga PLN semakin jaya dan bisa membantu masyarakat lainnya yang mengalami kesulitan ekonomi seperti kami,” ungkap Ferra.

Hal serupa juga yang dirasakan Nenek Rusmini. Warga Lubuk Linggau Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ini tak kuasa menahan haru ketika listrik di rumah akhirnya menyala berkat program Light Up The Dream. Selama ini nenek berusia 86 tahun tersebut hidup seorang diri dalam gelap tanpa listrik dengan kondisi yang serba terbatas.

“Selama ini kalau malam saya pakai lilin. Kalau hujan turun, rumah saya gelap gulita. Mau masak pun sulit, saya harus nyalakan lilin atau pinjam listrik menyalur dari tetangga. Sekarang alhamdulillah, rumah saya sudah terang. Terima kasih PLN, semoga berkah bagi semuanya,” ujar Rusmini dengan mata berkaca-kaca.

Di wilayah Indonesia timur ada juga Catarina, warga Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang pada kesempatan ini turut menjadi penerima manfaat penyalaan serentak program Light Up The Dream. Hadirnya listrik tidak sekadar untuk penerangan, tetapi juga memberikan harapan dan kesejahteraan bagi keluarganya.

Dok. Program Light Up The Dream.

“Kami sangat bersyukur dapat merasakan nikmat listrik di bulan Ramadan ini. Selama ini, kami menabung untuk biaya pasang baru listrik. Kini, anak-anak kami bisa belajar dengan nyaman di malam hari, dan kami bisa tambah peralatan untuk jual es. Terimakasih PLN sudah mewujudkan impian kami,” ungkap Catarina.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menyampaikan bahwa program Light Up The Dream adalah wujud nyata komitmen dan kepedulian insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan serta pemerataan akses listrik. Program ini merupakan inisiatif pegawai PLN yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masyarakat kurang beruntung agar dapat menyambung listrik secara gratis di seluruh Indonesia.

“Program Light Up The Dream secara reguler kita jalankan, paling tidak bisa dua kali dalam satu tahun. Sebuah tradisi yang sangat baik di PLN, yang dirintis oleh para insan PLN yang peduli dengan lingkungan sekitar,” kata Didi.

Oleh sebab itu, Didi mengapresiasi para pegawai PLN yang secara konsisten menyisakan sebagian dari penghasilannya untuk menopang keberlangsungan program ini.

“Pada Light Up The Dream hari ini telah tersambung 2.597 instalasi listrik untuk pelanggan. Sehingga, secara total sampai dengan Maret 2025, insan PLN di seluruh Indonesia telah menyumbang untuk kebahagiaan masyarakat prasejahtera sebanyak 32.275 sambungan,” lanjut Didi.

Sementara itu Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menambahkan bahwa pihaknya turut berterima kasih kepada para stakeholders di pusat dan daerah yang mendukung kesuksesan program Light Up The Dream. Ia berharap program ini akan terus menjadi wadah untuk seluruh pihak menjalin kolaborasi demi kemajuan masyarakat.

“Kami juga berharap wadah ini terus digerakkan, karena memang masih ada saudara-saudara di lingkungan sekitar kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati listrik secara mandiri,” ujar Edi.

Edi menambahkan program ini juga sekaligus menjadi komitmen PLN mendukung upaya pemerintah meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Indonesia. Ia berharap program ini akan turut mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai dengan visi dari PLN, bahwa hadirnya listrik ini akan membawa kehidupan menjadi lebih baik dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Edi.

(mhs/asj)

PLN dan Pindad Kembangkan Pembangkit Listrik Bersih di Wilayah 3T

Berita, Daerah, Internasional, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

JAKARTA, GTN.COM – PT PLN (Persero) memperkuat sinergi inovasi dan kolaborasi strategis nasional dengan PT Pindad melalui penandatanganan Nota Kesepahaman di Graha Pindad, Bandung, Jawa Barat pada Senin (10/3).

Kerja sama ini secara khusus mencakup ruang lingkup kerja sama studi pengembangan potensi pembangkit pikohidro dan mikrohidro di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) dalam mendukung elektrifikasi dan transisi energi di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN dan Pindad akan menjalankan Joint Development Study Agreement untuk memproduksi generator pikohidro/mikrohidro, serta mengelola operasi beserta pemeliharaannya.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah strategis guna memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

“Kolaborasi antara PLN dengan PT Pindad ini merupakan solusi ketahanan energi yang akan menyediakan energi bersih, murah, dan sangat aksesibel untuk mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi 8%. Melalui kerja sama ini, kami ingin mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan serta mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri,” ujar Darmawan.

Sejak 1988, Pindad dan PLN telah berkolaborasi dalam proyek ketenagalistrikan, termasuk pemeliharaan generator dan rehabilitasi peralatan listrik. MoU ini menjadi kelanjutan dari kerja sama strategis kedua BUMN dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan berbagai BUMN untuk mendorong inovasi, penggunaan produk dalam negeri, dan kemajuan strategis nasional.

Sigit berharap, kerja sama dengan PLN bisa menjadi tulang punggung baik di industri pertahanan dan keamanan maupun di sektor energi, sektor infrastruktur dan sektor material maju.

“Kami harapkan kerja sama pada hari ini bisa menggerakkan economic impact multiplier effect yang cukup tinggi. Sehingga economic growth yang dicanangkan oleh pemerintah baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden bisa tercapai,” kata Sigit.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju.

Untuk itu, salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbanyak industri-industri berbasis teknologi maju dan juga inovasi.

“Salah satu program kami adalah mengajak industri untuk terlibat di dalam riset dan inovasi. Karena saya yakin riset dan inovasi yang menjadi fondasi untuk tumbuhnya industri yang lebih maju,” papar Brian.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN dan Pindad akan menjalankan Joint Development Study Agreement untuk memproduksi generator pikohidro/mikrohidro serta mengelola operasi dan pemeliharaannya. Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk kesejahteraan masyarakat dan mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

“Kolaborasi antara PLN dengan PT Pindad ini merupakan solusi ketahanan energi yang akan menyediakan energi bersih, murah, dan sangat aksesibel untuk mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi 8%. Melalui kerja sama ini, kami ingin mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan serta mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri,” ujar Darmawan.

Sejak 1988, Pindad dan PLN telah berkolaborasi dalam proyek ketenagalistrikan, termasuk pemeliharaan generator dan rehabilitasi peralatan listrik. MoU ini menjadi kelanjutan dari kerja sama strategis kedua BUMN dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa menekankan pentingnya sinergi dengan Pemerintah dan berbagai BUMN untuk mendorong inovasi, penggunaan produk dalam negeri, dan kemajuan strategis nasional.

“Kami harapkan kerja sama pada hari ini bisa menggerakkan economic impact multiplier effect yang cukup tinggi. Sehingga economic growth yang dicanangkan oleh Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden bisa tercapai. Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi tulang punggung tidak hanya di industri pertahanan dan keamanan tetapi juga di sektor energi, sektor infrastruktur dan sektor material maju,” pungkas Sigit.

(mhs/dsj)

Kapolres Gowa Pimpin Pemindahan Tahanan ke Ruang Tahanan Baru Sattahti

Berita, Daerah, Hukum, Internasional, Nasional, Peristiwa, TNI - Polri|oleh

GOWA, GTN.COM – Kapolres Gowa, AKBP R.T.S Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.M., M.I.K., memimpin langsung proses pemindahan tahanan dari Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), serta Satuan Reserse Narkoba ke ruang tahanan baru Sattahti Polres Gowa, Senin (10/03/2025).

Proses pemindahan ini berlangsung dengan pengawalan ketat dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Gowa. Kapolres memastikan seluruh tahanan dipindahkan dengan aman dan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami melakukan pemindahan ini untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam pengelolaan tahanan. Ruang tahanan baru ini telah disiapkan dengan fasilitas yang lebih baik guna mendukung pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal,” ujar AKBP R.T.S Simanjuntak.

Dok. Kapolres Gowa, AKBP R.T.S Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.M., M.I.K., beserta PJU Polres Gowa.

Selain memastikan keamanan tahanan, pemindahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban di lingkungan Polres Gowa.

Kapolres juga menginstruksikan personel terkait untuk tetap menjalankan tugas dengan profesionalisme dan tanggung jawab tinggi.

Kegiatan pemindahan berlangsung dengan tertib dan tanpa kendala, diakhiri dengan pengecekan akhir oleh Kapolres Gowa bersama jajaran PJU guna memastikan seluruh proses berjalan lancar.

MHS | Humas Polres Gowa*

Presiden Republik Indonesia Usulkan Insentif Hari Raya Kepada Driver Online

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Otomotif, Pemerintahan, Sosial|oleh

Jakarta, GTN.Com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online.

“Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dan mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (10/3/2025).

Dalam kesempatan itu, hadir pula CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan.

Lebih lanjut terkait mekanismenya ia mengatakan akan dibahas lebih lanjut dengan para pengusaha. Prabowo mengatakan, saat ini ada 250.000 pekerja pengemudi online aktif dan kurang lebih 1-1,5 juta yang statusnya part time.

“Untuk mekanisme besaran ini kita serahkan nanti untuk dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menaker melalui Surat Edaran,” kata Prabowo.

Ia berharap kebijakan BHR ini dapat membuat pekerja dan pengemudi online ikut merasakan libur dan mudik Lebaran dengan baik.

“Kepada Menaker, Mehub, Mensesneg, Seskab, dan pada pimpinan perusahaan saudara Patrick Walujo dan Anthony Tan, atas kerja sama ini saya ucapkan terima kasih,” pungkas Prabowo.

 

[ HK ]

Dibalik Kisruh Tambang Morowali : H Nur Santi Tuntut Keadilan, Bukan Kriminalisasi

Berita, Hukum, Internasional, Nasional, Peristiwa, Sosial|oleh

MAKASSAR, GTN.COM – Kasus kerjasama pertambangan di Morowali yang melibatkan H. Nur Santi dan H.Junaidi terus bergulir di Polda Sulsel, melalui kuasa hukumnya Amiruddin S.H, M.H (Partner) H. Nur Santi menegaskan dirinya tidak pernah dan merasa merugikan orang lain karena proses penjualan hasil tambang belum terjadi, ” hal ini dikemukakan saat jumpa pers bersama awak media di Hotel Claro Makassar, jumat (7/8/25).

Menurut Amiruddin H. Nur Santi hanya bertindak sebagai subkontraktor berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Ener stell. Namun, dalam perjalanan proyek, terjadi pengambilalihan (takeover) ke PT GNI tanpa melibatkan subkontraktor yang bekerja di bawah PT Enerstell. Akibatnya, hasil tambang yang telah siap jual justru tidak diakui oleh PT GNI, sehingga proses penjualan terhambat.

“Yang menjadi korban di sini justru klien kami, karena tidak dilibatkan dalam akuisisi tersebut,” tutur Amiruddin.

Dok. Amiruddin S.H., M.H., (Lawyers H.Nursanti)
Dok. Amiruddin S.H., M.H., (Lawyers H.Nursanti)

Dalam persoalan ini melibatkan beberapa nama, sebagai pelapor di antaranya. Haji Junaidi, dan Haji Ambo, yang melaporkan H. Nur Santi atas dugaan penipuan yang ditimbulkan mahalnya biaya operasional pengelolaan tambang namun, menurut kuasa hukum H. Nur Santi, seharusnya seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama ini sama-sama menanggung resiko dengan beban biaya operasional tanpa ada pihak yang secara pribadi mengambil keuntungan.

Lebih lanjut, Amiruddin juga menyoroti unsur-unsur hukum dalam perkara ini. “Jika dianggap wanprestasi, maka ini ranah perdata. Jika dianggap pidana, maka harus ada unsur penipuan yang jelas, baik dari segi mensrea maupun fakta hukum. Namun, hingga kini kami belum menemukan unsur tersebut,” tegasnya.

Terkait status DPO yang sempat disematkan kepada H. Nur Santi oleh Polda Sulsel, Nur Nadila sebagai anak sulung dari H Nur Santi menyatakan, sematan itu tidak pantas. karena ibunya selalu koperatif dan selalu menjawab telpon dari penyidik yang menangani kasus tersebut
Dari kasus ini Nur Nadila berharap agar Kapolda Sulsel memberi perlindungan hukum terhadap orang tuanya yang saat ini sebagai terlapor dengan kasus dugaan penipuan.

” Saya sebagai anak sulung dari haji H. Nur Santi berharap agar Kapolda Sulsel memberikan perlindungan hukum terhadap ibunya ” Ibu saya bukan buronan. Kami sedang berupaya membuktikan bahwa beliau tidak bersalah ,” ujar Nadila dengan wajah sedih.

Dok. Nur Fadila (Anak Sulung H.Nursanti)

Saat ini, Polda Sulsel telah memberikan disposisi untuk menggelar gelar perkara khusus guna mendalami lebih lanjut kasus ini.

“Kami optimis dapat membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus ini,” tambah. Amiruddin S.H, M.H., Kini Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik Reskrim Polda Sulsel.(*)

(Idb/mks)

Mafia Minyak Bebas Beraksi, Ribuan Triliun Proyek Raksasa Pertamina Harus Ikut Dibidik

Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum, Internasional, Nasional, Peristiwa|oleh

JAKARTA, GTN.COM – Sebelumnya Pemerintahan Jokowi sudah berhasil menutup Pertamina Trading Energy Ltd. (Petral) pada tahun 2015. Penutupan Petral dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi di sektor energi dan untuk meningkatkan transparansi dalam impor minyak. Minggu, (9/3).

Petral sebelumnya merupakan anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura dan sering dikaitkan dengan praktik perantara dalam impor minyak. Banyak pihak menilai bahwa peran Petral membuka peluang bagi praktik percaloan dan korupsi dalam pengadaan minyak untuk Indonesia.

Setelah Petral dibubarkan, pengadaan minyak mentah dan BBM dialihkan langsung ke Pertamina melalui anak usahanya, Integrated Supply Chain (ISC), yang bertugas menangani impor minyak secara lebih transparan dan efisien.

Sayangnya, di Pemerintahan Prabowo ini – Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina kembali diuji dengan perilaku dugaan kejahatan Mafia Perminyakan, ISC sedang menjadi sorotan dalam kasus dugaan mafia minyak yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM di Pertamina.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa keluarga Riza Chalid, seorang pengusaha yang dulu juga dikaitkan dengan praktik percaloan di Petral, kembali disebut-sebut dalam kasus ini. Riza Chalid sebelumnya dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam bisnis impor minyak di Indonesia, terutama di era Petral sebelum dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada 2015.

Saya menilai kejadian ini terus berulang dan melibatkan jejaring Mafia yang sama karena rusaknya Management di internal tubuh Pertamina, dengan mudahnya orang-orang dan jejaring yang dulunya sudah dinyatakan bagian dari masalah tetap saja melanjutkan aksinya bahkan semakin menjadi-jadi dan menggurita. Ibarat kata, Petral dan Mafia Minyak ini hanyalah ganti kulit dan bahkan lebih bebas melakuka aksi kejahatan dengan tentu saja melibatkan orang dalam yang kuat.

Bukan hanya Mafia Migas yang mengemuka. Saat ini Pertamina juga sedang menjalankan beberapa proyek strategis berskala besar di sektor energi, terutama di kilang minyak, petrokimia, dan energi hijau yang sangat syarat dengan penyimpangan dan potensi Korupsi yang bisa mengakibatkan kerugian Negara.

Berikut adalah beberapa proyek raksasa Pertamina beserta perkiraan nilainya:

1. Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP)

RDMP bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas produk di kilang-kilang Pertamina. Nilai proyeknya mencapai USD 48 miliar. Proyek ini mencakup:

RDMP Balikpapan (USD 7,2 miliar)

RDMP Cilacap (dalam tahap kajian)

RDMP Balongan (USD 3,8 miliar)

RDMP Dumai (dalam perencanaan)

RDMP Plaju (dalam kajian)

2. Proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban

GRR Tuban adalah pembangunan kilang baru untuk meningkatkan produksi bahan bakar dan petrokimia. Nilainya sekitar USD 14 miliar.

3. Proyek LNG & Gasifikasi Batu Bara (DME Project)

Proyek ini bertujuan mengembangkan pemanfaatan gas alam dan batu bara menjadi produk turunan seperti DME (dimethyl ether) sebagai pengganti LPG. Nilainya sekitar USD 2,1 miliar.

4. Proyek Pengembangan Energi Hijau & Biofuel

Pertamina juga mengembangkan energi hijau, seperti:

Green Refinery Cilacap dan Plaju (biodiesel dan bioavtur), nilai investasi USD 500 juta – 1 miliar

Pembangunan PLTS di berbagai lokasi

Pengembangan Hydrogen & Carbon Capture Storage (CCS)

5. Proyek Petrokimia (Pertamina Rosneft & Chandra Asri)

Kiln Petrokimia Tuban (kerja sama dengan Rosneft), investasi sekitar USD 3,5 miliar

Kemitraan dengan Chandra Asri dalam pengembangan petrokimia

Total nilai proyek-proyek strategis Pertamina saat ini diperkirakan mencapai lebih dari USD 70 miliar atau sekitar Rp 1.100 triliun.

Meskipun ISC dibentuk untuk menggantikan peran Petral dengan tujuan meningkatkan transparansi, kasus yang sedang diselidiki Kejagung menimbulkan pertanyaan apakah praktik mafia minyak masih terjadi di lingkungan Pertamina. Saat ini, Kejagung masih mendalami bukti-bukti dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Saya berharap Kejaksaan Agung juga sudah mulai membidik potensi dugaan penyimpangan keuangan Negara dalam proyek-proyek Raksasa Pertamina tersebut mengingat Rakyat sangat menaruh harapan satu-satunya ke Kejaksaan karena APH lain seperti Kepolisian dan KPK diam seribu bahasa terkait kasus ini.

Pertamina memang harus berubah, harus diisi oleh orang yang profesional dan berani, selama ini hanya mengejar di kepalanya saja padahal pelaku utamanya ada di tingkat eksekutor yaitu di anak perusahan bahkan cucu perusahan. anak dan cucu perusahan ini harus diperiksa semua siapa komisaris dan direksinya, ganti semua yang tidak profesional apalagi disinyalir terlibat. Kalau itu tidak dilakukan maka pemerintahan Prabowo akan mengalami kegagalan yang sama dan kalah dari mafia minyak ini.

(idb/hk)

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.