Pelepasan Jenazah Bupati Lani Jaya Papua Sekaligus Penyerahan Jenazah ke Keluarga 

Daerah, Nasional, Peristiwa|oleh

GTN l Papua – Pemerintah melalui Pemkab Lanny Jaya melaksanakan upacara pelepasan jenazah Penjabat Bupati Lani Jaya, Doren Wakerkwa, SH, MH di Tiom, ibukota Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Selasa 7 November 2023.

Kegiatan pelepasan dari pemerintah ke keluarga besar Wakerkwa ini agar selanjutnya jenazah dimakamkan di kampung halamannya di Kampung Pirime.

Almarhum menghembus nafas terakhir di RSUD Tiom setelah mengalami serangan jantung akibat kelelahan dari perjalanan panjang yang dilakukan dalam 1 hari terakhir.

Pada pagi hari Doren Wakerkwa bersama dengan istri dan rombongan di Wamena setelah perjalanan penerbangan dari Jakarta-Sentani-Wamena.

Sampai di Wamena, rombongan menuju Tiom dengan perjalanan darat.

Pukul 18.30 WIT saat tiba di Tiom, Wakerkwa mengalami sesak nafas dan sempat menginap di Hotel Nawi Abua.

Anggota rombongan lainnya berusaha untuk menghubungi dokter dan suster agar segera diberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi ke rumah sakit.

Melanggar Hak Asasi Pasien,  Ketua Umum Dpp Gempa Indonesia Amiruddin SH Kareng Tinggi Mengecam Direktur RSUD Syekh Yusuf

Berita, Daerah|oleh

GTN l Gowa – Ketua Umum Dpp Gempa Indonesia Amiruddin SH Kareng Tinggi mengecam keras Direktur RSUD Syekh Yusuf Sungguninasa terkait apa yang terjadi di yang sudah melanggar hak asasi pasien, akibatnya terjadi pelayanan medis yang terhenti dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit, Selasa 07/11/2023.

Terkait dengan gaji tenaga kesehatan bagi petugas rumah sakit Syekh Yusuf Sungguminasa maka pemerintah kabupaten gowa dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Gowa harus bertanggung jawab terkait gaji insentif tenaga kesehatan yang diketahui sudah 7 bulan belum diselesiakan,”tegas Amiruddin Kr Tinggi Ketua Gempa Indonesia.

Selai itu, Amiruddin Kareng Tinggi mengatakan hahwa kami selaku kontrol sosial menilai dengan tidak dibayarkannya gaji insentif tenaga kesehatan RSUD Syekh Yusuf Sungguminasa berarti pelayanan terhadap pasien sangat terabaikan dan bertentangan dengan kontrak politik Bupati Gowa tentang kesehatan gratis dan pendidikan gratis

“Dinas kesehatan dan Bupati Gowa harus bertanggung jawab secara moral dan secara hukum terkait gaji insentif tenaga kesehatan yang tidak dibayarkan, oleh itu harus bijak menanggapi persoalan tersebut karena kami segera akan melaporkan kasus ke APH sebab cenderung diduga ada bau korupsi dan juga mengabaikan hak gaji insentif tenaga kesehatan,”ungkapnya.

salah satu pasien yang dipulangkan oleh pihak RSUD Syech Yusuf
Sebelumnya diketahui tenaga kesehatan RSUD Syekh Yusuf Sungguninasa di jalan DR.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkalu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kini telah terhenti akibat belum menerima gaji insentif selama 7 bulan dan sejumlah pasien di pulangkan.

Dikabarkan beberapa pasien yang hendak datang melalukan pemeriksaan terkait kesehatan akhirnya dipulangkan akibat pelayanan medis di setiap poli lagi kosong tenaga kerja, Senin 06/11/2023.

Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Dr Rahmawati mengaku terkait pelayanan medis yang tidak berjalan dengan baik, segera melakukan berbagai upaya agar kembali seperti biasa.

“Kami koordinasikan dulu, nanti setslah hasil rapat, nanti kita mau urus semua supaya kita usahakan berjalan dengan baik dan normal kembali,”katanya.

Dr Rahmawati tidak banyak berkomentar terkait hasil rapat yang berlangsung tadi dan tidak banyak berspekulasi.

“Soal honor tenaga kesehatan yang belum di bayar hanya mengatakan, Nantipi, nanti kita urus dulu dan kita usahakan supaya berjalan dengan baik,”singkatnya.

salah satu pasien yang dipulangkan oleh pihak RSUD Syech Yusuf
Salah satu pasien RSUD Syekh Yusuf yang di pulangkan Usmiayati mengaku ingin berobat ke Poli Mata namun tidak ada dokter sama sekali yang melayani, Lagi kosong dokternya pak dan katanya tidak ada dokter yang mau masuk hari ini karena lagi rapat,”tuturnya

Adapun pasien Nurhayati mengaku didepan awak media bahwa tidak ada dokter yang berjaga selalu alasannya semua dokter lagi rapat semua, kita disuruh kembali lagi besok pak, padahal saya dari jam 9 sudah ambil antrian ingin ke poli interna tapi disuruh besok datang lagi jam 8 pagi,” ucapnya.

Saat awak media konfirmasi melalu via whatshap kepada Kasi Yankes dalam hal ini penanggung jawab terkait persoalan tersebut namun belum ada tanggapan(*red).

DPRD dan Pemkab Tubaba Rancang Pendapatan Daerah Rp 905 Miliyar di APBD 2024

Daerah|oleh
Gerbangtimurnews.com, Tubaba- Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M Firsada, sampaikan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tubaba Tahun Anggaran 2024. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 905 Miliyar.Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 49 Miliyar, dan Pendapatan Transfer Rp 855 Miliyar.
Firsada juga menyampaikan, jumlah belanja daerah rencana APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 897 Miliyar.
“Belanja operasi Rp 639 Miliyar, modal belanja Rp 111 Miliyar, belanja tidak terduga sebesar Rp 2,5 Miliyar, dan belanja transfer Rp 142 Miliyar,” kata Pj Bupati Firsada saat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tubaba. Selasa (03/10/2023).
Lebih lanjut, Firsada juga menjelaskan, pembiayaan keuangan daerah APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp 5 Miliyar lebih.
“Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 14 Miliyar,” jelas Pj Bupati Tubaba.
Pada kesempatan itu juga, Pj Bupati Firsada menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Tubaba atas kesempatannya menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut.
“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan jalan yang mudah dalam upaya kita membangun Kabupaten Tubaba tercinta ini, menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
Rapar Paripurna tersebut juga dihadiri oleh anggota Forkopimda, Asisten Bupati, seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Tubaba.(Yd)

DPRD Tubaba Bersama Pj Bupati Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda

Daerah|oleh
Gerbangtimurnew.com, Tubaba- Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Drs. M. Firsada, mengikuti rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas dua agenda, diantaranya penandatanganan nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten Tubaba terhadap perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, serta pembicaraan atas sepuluh Raperda Kabupaten Tubaba.
Rapat dipimpin ketua DPRD Kabupaten Tubaba Ponco Nugroho dan diikuti para wakil ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Tubaba, di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten setempat. Senin (11/09/2023).
Firsada mengungkapkan, terkait penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, diharapkan adanya peningkatan nilai alokasi transfer dari tahun anggaran sebelumnya sehingga pemenuhan belanja wajib Pemda dan pelayanan publik di Kabupaten Tubaba dapat berjalan optimal.
“Terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tubaba yang telah bersama-sama melakukan pembahasan dalam rangkaian proses penyusunan dari awal sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2024 pada hari ini,” ungkap Pj Bupati Firsada.
“Semoga dengan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ini menjadi awal yang baik dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tubaba,” imbuhnya.
Pj Bupati Firsada melanjutkan, berkenan dengan 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Kedua, Raperda tentang, penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
Serta, ketiga, Raperda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tubaba serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah menyampaikan Raperda Inisiatif DPRD.
“Pemerintah Daerah menyatakan dapat menerima ketiga Raperda inisiatif yang telah diajukan DPRD ini. Untuk selanjutnya dapat dibahas dalam rapat-rapat khusus antara Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD, guna dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap isi, materi, maupun muatan daripada ketiga Raperda ini,” pungkasnya.
Turut hadir Forkopimda Kabupaten Tubaba, Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, beserta jajaran kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Tubaba.(Yd)

Masa Jabatan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar Akan Berakhir, Pengusulan PJ Bupati Jeneponto Muh. Arifin Nur Mendapat Penolakan

Daerah, Nasional, Politik|oleh

GTN l Jeneponto – Periode Bupati Jeneponto Iksan Iskandar berakhir pada 31 desember 2023, dan akan digantikan oleh PJ Bupati hingga selesai pilkada tahun 2024,

Fraksi fraksi partai politik di DPRD Jeneponto mulai membahas dan mengusung nama nama calon PJ Bupati Jeneponto, termasuk fraksi partai Golkar Jeneponto yang telah mengeluarkan pemberitaan diberbagai media online, fraksi Golkar akan mengusul Muh. Arifin Nur Sekda Jeneponto diusul jadi PJ Bupati Jeneponto.

Namun pengusulan Sekda Jeneponto oleh Partai Golkar langsung menuai tanggapan dan penolakan oleh masyarakat dan beberapa organisasi pergerakan.

Organisasi masyarakat DPRD Jatong Jalarambang turut serta menolak dengan keras pengusulan Muh. Arifin Nur dari fraksi Golkar sebagai PJ Bupati, menurutnya saat dikonfirmasi via whatshaap:

“Pengusulan pak Muh Arifin Nur atau pak Sekda Jeneponto sebagai PJ Bupati Jeneponto kami harus tolak dengan tegas, karena beberapa pertimbangan diantaranya, pemimpin birokrasi ASN di Jeneponto tidak boleh mengalami kekosongan meskipun secara singkat, sehingga pak Muh. Arifin Nur harus tetap jadi Sekda Jeneponto selama dalam proses pemilihan caleg 2024, selain itu Pj Bupati Jeneponto yang diusung oleh partai politik, harus kita tahu komitmen dan ketegasannya bahwa dirinya akan mampu berbuat netral, diusung partai politik bukan karena membawa kepentingan partai politik termasuk partai Golkar ataupun partai partai politik.

Ketua DPRD Jatong Jalarambang pun menambahkan, PJ Bupati Jeneponto yang diusung harus tidak memiliki saudara ataupun keluarga dekat yang maju menjadi peserta pemilu ditahun 2024, sehingga netralitas PJ Bupati Jeneponto kedepan sangat jelas dan tidak diragukan lagi oleh publik..

Terakhir dia menegaskan, atas nama putra daerah lebih sepakat ketika PJ bupati Jeneponto diusung langsung dari pegawai eselon 2A Kemendagri yang dapat dipastikan murni bekerja di Pemerintahan Jeneponto tanpa ada kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan yang berkaitan dengan pesta demokrasi 2024.

hal tersebut sudah kami bahas di internal kami sepakat bahwa dekat2 ini kami akan melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan ketika hal tersebut bapak sekda dipaksakan untuk jadi PJ Bupati Jeneponto.

Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Kades di Galesong Selatan Akan Dipolisikan

Daerah, Hukum, Kriminal|oleh

GTN l Takalar — Seorang oknum Kepala Desa (Kades) Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap warganya.

Kades Kadatong bernama Abdul Rauf diduga melakukan pelecahan seksual terhadap perempuan berinisial NM (18) pada 25 Juni 2023 lalu diruang kerjanya.

Menurut keterangan (NM) saat dikonfirmasi menjelaskan, berawal ketika ia datang bersama temannya ke kantor Desa Kadatong untuk menyetor bukti pembayaran semester, sampai di kantor desa (NM) diperintahkan masuk ke ruangan kepala desa, sedang temannya disuruh menunggu di luar.

Di dalam ruangan pak desa waktu itu masih ada masyarakat yang dilayani, kemudian (NM) menunggu sambil berdiri di ruangan pak desa. Setelah urusannya selesai, bapak itu langsung keluar meninggalkan ruangan dan tersisa hanya pak desa dan (NM).

Tiba-tiba pak desa menarik (NM) ke pangkuannya yang pada saat itu berdiri tepat disamping meja kerja pak desa, kemudian pak desa mengaitkan tangan dan merangkul (NM) kemudian mencium pipinya, Kejadian tersebut Pak desa mencoba mencium ke dua kali tetapi (NM) langsung menghindar sehingga yang tercium kepala (NM)

Sementara oknum kades Kadatong, Abdul Rauf yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap (NM) saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut mengatakan berita itu tidak benar.

“Berita Itu tidak benar karena saya sendiri Kepala Desa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan atau asusila berhubung itu keponakan saya dan saya anggap itu adalah anak saya.

Jadi untuk itu saya juga merasa keberatan kalau ada berita yang tidak benar yang merusak reputasi saya pak,” kata Abdul Rauf selaku Kades Kadatong Jum’at, 03/11/2023.

Sementara saat ditanya mengenai keberatan korban dan akan menempuh jalur hukum, Kades mengatakan itu tidak etis karena itu benar.

“Saya rasa itu tidak etis karena hal itu tidak benar tapi itu hak dia kalau merasa korban terserah dia tapi kalau bagi saya itu saya anggap anak saya sendiri,” jawab Kades melalui pesan WhatsApp.

Ia menambahkan bahwa saya sendiri marah kalau ada yang ganggu anak itu.

“Saya sendiri yang marah kalau ada yang ganggu itu anak karena aku ini omnya pak dan saya itu berikan dia Beasiswa kuliah karena dia anak Yatim🙏😭,” tambah kades dengan emoji menangis melalui pesan WhatsApp.

3 Mantan Pejabat dan Penerima Kuasa Lahan di Tetapkan Sebagai Tersangka Tekait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

Daerah, Hukum, Kriminal|oleh

GTN l MAKASSAR – Mantan Asisten 1 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, M Sabri ditetapkan sebagai Tersangka terkait dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan industri persampahan atau tempat pengolahan sampah berbasis energi (Waste to Energi), di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Selain Sabri, tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Camat Tamalanrea, Yarman Ap, mantan Lurah Tamalanrea Jaya, Iskandar Lewa dan penerima kuasa lahan, Abdul Syukur.

Kajari Makassar, Andi Sundari mengatakan, setelah mereka ditetapkan tersangka, kemudian langsung dilakukan penahanan.

“Mereka ditahan di Lapas Klas I Makassar selama 20 hari, terhitung sejak 3 November hingga 23 November 2023,” katanya.

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menetapkan keempat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor. Sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 juncto pasal 64 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Kemudian pasal 3 juncto pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 juncto pasal 64 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

“Perbuatan mereka ini ada yang markup harga tanah dan lainya. Total anggaran pembebasan lahan tahun 2012, 2013 dan 2014) sekitar Rp 71 miliar. Namun hasil perhitungan kerugian negara masih menunggu dari BPKP,” kata Sundari, Jumat (3/11/2023) malam.

Diketahui, pada tahun 2012 luas lahan yang dibebaskan adalah 5.833 M2 dan nilai pembebasan lahan sebesar Rp 3.499.000.000,- (DPA , Rp3.520.250.000)

Kemudian, pada tahun 2013 luas lahan yang dibebaskan adalah 65.186 M2 dan nilai pembebasan lahan sebesar Rp. 39.111.600.000,- (DPA, Rp37.436.743.850).

Pada tahun 2014 luas lahan yang dibebaskan adalah 3.076 M2 dan nilai pembebasan lahan sebesar Rp1.845.600.000,- (DPA, Rp 30.050.400.000,). (**)

Lapas Palopo Bersama Satbinmas Polres Palopo Gelar Sosialisasi Pemilu Netral dan Damai

Daerah, Politik|oleh

GTN l Palopo – Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo bersama Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor (Polres) Palopo menggelar sosialisasi dalam rangka menyambut pemilu netral dan damai pada Tahun 2024, Rabu (01/11).

Bertempat di Aula Lapas Palopo, kegiatan ini dihadiri dan dibuka Kalapas Palopo, Erwan Prasetyo dan Kasat Binmas Polres Palopo, Syamsul Bahr serta para pejabat struktural beserta staf, Pelaksana dan Fungsional Tertentu Lapas Palopo.

Dalam arahannya Kasat Binmas Polres Palopo, Syamsul Bahri memberikan Pemahaman dan Pengetahuan Pelanggaran Pemilu (Black Campaign, Hoax, Sara, dan Money Politic).

“Diharapkan agar setiap Petugas betul-betul memahami serta mampu mengaktualisasikan netralitas dan damai di lapangan nantinya,” Ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Palopo, Erwan Prasetya mengatakan bahwa Lapas Palopo nantinya akan ada 2 tempat pemungutan suara (TPS) khusus dan memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan haknya dalam pemungutan suara demi menentukan masa depan bangsa nantinya.

“Pemilihan umum adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara, termasuk bagi Warga Binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lapas. Menyadari pentingnya demokrasi dan partisipasi dalam proses demokratis, dan kita memastikan terfasilitasinya hak suara mereka bisa diakui dan dilindungi dengan baik,” pungkasnya.

Kalapas juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Sat Binmas Polres Palopo yang telah memberikan penguatan kepada jajaran Lapas Palopo, semoga pemilu 2024 bisa berjalan lancar, damai dan aman serta kondusif.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak dalam keterangannya, terkait Pemilihan Umum, seluruh jajarannya diminta untuk menjaga netralitas.

“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu,” Ungkap Liberti.

Lp : IMDT / P R M G I

CEO Forum 2023, Dirut PLN Ajak Kolaborasi Perusahaan Indonesia Bangun Bisnis Berkelanjutan

Daerah, Nasional|oleh

GTN l Balikpapan – PT PLN (Persero) mengajak kolaborasi perusahaan di Indonesia untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam rangka mendukung transisi energi sekaligus menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Langkah ini diperlukan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang kondusif tetapi tetap berwawasan lingkungan sesuai program transisi energi pemerintah menuju _Net Zero Emissions_ 2060

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, langkah transisi energi membutuhkan dukungan dari segala pihak, termasuk dunia usaha. Ini karena transisi energi dari sumber daya berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan ruang fiskal dan investasi yang besar. Kebutuhan investasi antara lain untuk pembangunan pembangkit, transmisi, hingga jalur distribusi menuju pusat permintaan.

”PLN tidak mungkin melakukan itu sendiri, pasti akan banyak konsekuensi dari sisi Capexnya _(Capital Expenditure)._ Contohnya jika ada aset yang kemudian harus dipensiunkan. Juga untuk investasi untuk _smart grid_ maupun jaringan distribusinya,” kata Sri Mulyani dalam acara CEO Forum _Powered by_ PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, turut hadir dalam diskusi panel Kompas100 CEO Forum ke-14 yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Utama PLN Agus D. Martowardojo, serta 100 CEO dari berbagai sektor bisnis di Indonesia.

Guna mencukupi kebutuhan transisi energi di Indonesia, Sri Mulyani menyebut, perlunya strategi fiskal jangka panjang dan luar biasa. Untuk itu, ia mengatakan keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditambah kolaborasi dunia usaha dapat membantu berbagai upaya transisi energi di Indonesia.

“Tidak mungkin ngomongin industri hijau kalau industrinya kotor. Jadi semuanya mengatakan sekarang kalau kita bicara tentang _green_ memang energinya harus dihijaukan, makanya di Amerika menggunakan _inflation reduction act_, dia ingin menghijaukan dari sisi energi, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar,” kata Sri Mulyani.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sektor perekonomian di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan bumi yang makin memanas dampak dari efek Gas Rumah Kaca (GRK). Kondisi ini tak lepas dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Satu liter bensin ada emisi GRK, begitu juga satu kWh listrik. Padahal semua ini adalah kegiatan ekonomi. Kalau kita ingin menurunkan itu barangkali ekonomi akan _slowing down_. Sehingga kita perlu mengubah cara pandang kita yang tadinya _backward looking_ menjadi _forward looking_,” ujar Darmawan.

Cara pandang _forward looking_ di sini kata Darmawan, adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan tetap menjaga lingkungan demi keberlanjutan kehidupan generasi bangsa di masa depan.

“Bagaimana bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan _enviromental sustainability_. Para CEO yang berhasil melakukan _alignment_ itu akan mampu mengubah perusahaan yang tadinya _backward looking_ menjadi _forward looking_,” ujarnya.

Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk mendorong ekosistem yang kondusif, agar produktivitas para pelaku usaha di Indonesia makin meningkat dalam menuju visi Indonesia emas 2045. Sehingga Akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam visi Indonesia Emas 2045 ini dapat ditempuh bersamaan.

“Agar ekonomi tumbuh, produk dan _services_ ini juga tentu harus bertambah. Maka Bapak Ibu semuanya harus berkembang. Untuk itu dalam mencapai Indonesia Emas tentu saja setiap CEO yang hadir di sini harus mampu meningkatkan produktivitasnya, dalam proses itu juga membuat perusahaan semakin sehat,” pungkas Darmawan.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

Ketua DPC GMNI Kab. Jeneponto Angkat Bicara Terkait Adanya Korban Jiwa Akibat Aktivitas Tambang Pasir Di Desa Sapanang Jeneponto

Daerah, Peristiwa|oleh

GTN l JENEPONTO – Ada Beberapa titik di Wilayah desa di Kabupaten Jeneponto telah Marak terjadi penambang pasir maupun Sertu di Sepanjang sungai kelara. Kabupaten Jeneponto ( 02/11/2023).

“Kami Dari GMNI ( Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), Mengetuk Keras Oleh Pihak Penegak Hukum, Untuk Mengambil Tindakan Khusus Bagi Penambang Di Beberapa titik Wilayah Desa Di Dua Wilayah Kecamatan Turatea dan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto” Ucap SR selaku Ketua DPC GMNI Kabupaten Jeneponto.

Terkait Beberapa Hasil Yang di Himpun Oleh Awak Media Gerbang Timur di Dua Kecamatan Marak Terjadi Penambang Pasir Maupun Sertu di :
Desa Sapanang ( Kecamatan Binamu ).
Desa Jombe ( Kecamatan Turatea ).
Desa Bontomate’ne ( Kecamatan Turatea ).

“Betul Sering Terjadi ada Tambang Di wilayah Tersebut dan Kamipun sangat Terpukul Adanya Korban Tenggelam di Desa Sapanang Di Jumat Malam tanggal 20/10/2023, Dan Itu sepupu Saya sendiri tenggelam Akibat Bekas Tambang pasir, Dan Itu tidak boleh di biarkan jangan sampai Ada Korban berikutnya” ucap ” Ketua Dpc GMNI Jeneponto”
Ketua GMNI (Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia),
Meminta Aparat Hukum agar segera Menghentikan Tambang tersebut Agar Tidak terjadi korban berikutnya.

” Jika tambang tersebut masih saja beroperasi Maka Kami dari GMNI ( Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ) menduga Adanya Kongkalikong pihak penegak Hukum dan pihak Penambang. Jika Itu Tambang Resmi Maka Siapa yang memberikan Ijin atas Penambangan Pasir di Sungai Kelara….?”ujar Ketua DPCGMNI.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.