Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan DPRD Jeneponto, Gerakan Rakyat Turatea Ajukan Aduan Ke Badan Kehormatan DPRD Jeneponto

GTN | JENEPONTO – Gerakan Rakyat Turatea (GRT) secara resmi menyampaikan aduan ke Badan Kehormatan ( BK ) DPRD Jeneponto terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto.

Aduan tersebut diajukan melalui mekanisme resmi pengawasan etika pejabat publik.

Ketua GRT, dalam keterangannya kepada media, menyatakan bahwa laporan ini diajukan untuk memastikan adanya proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran moral yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

“Kami menuntut transparansi dan penegakan etika pejabat publik. Kami tidak menuduh, tetapi meminta lembaga terkait melakukan verifikasi secara objektif agar tidak terjadi simpang siur informasi di masyarakat,” ujar perwakilan GRT.

GRT menegaskan bahwa pihaknya membawa bukti-bukti pendukung sesuai yang dipersyaratkan dalam proses pelaporan.

Mereka berharap penyelidikan dapat berjalan secara profesional dan tidak menimbulkan keributan sosial.

Sementara itu, hingga rilis ini diterbitkan, pihak pimpinan DPRD yang dimaksud belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.

Namun sejumlah staf internal menyebut bahwa klarifikasi akan disampaikan setelah proses internal selesai dilakukan.

Lembaga etika DPRD Jeneponto diharapkan segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemanggilan para pihak.

GRT menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga integritas lembaga legislatif dan mendorong penegakan standar moral pejabat publik.

Perkembangan lebih lanjut terkait proses pemeriksaan dan tanggapan resmi akan diperbarui pada pemberitaan selanjutnya.

Pandawa Pattingalloang Kota Makassar Audensi bersama Ketua DPRD, Nyatakan Dukungan untuk Pemilu Raya RT/RW Serentak 2025

𝐌𝐀𝐊𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑 | 𝐆𝐓𝐍 — Organisasi Masyarakat (Ormas) Pandawa Pattingalloang Kota Makassar melakukan audensi dan bincang lepas dengan Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar, yakni Pemilu Raya RT/RW Serentak 2025. Senin, (24/11).

Ketua DPC Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Zulfahmi Tanrang, bersama jajaran pengurus merespon cepat harapan pemerintah dan legislatif terkait pentingnya partisipasi ormas dalam mengawal proses demokrasi di tingkat akar rumput.

Respon tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Makassar dalam wawancara media beberapa hari lalu, yang mengajak seluruh elemen masyarakat turut serta menjaga kondusifitas selama pemilu berlangsung.

Audensi ini menjadi bukti komitmen Pandawa Pattingalloang untuk mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu RT/RW di seluruh wilayah kota. Ormas ini berharap kehadiran mereka dapat membantu menciptakan proses demokrasi yang tertib, aman, dan kondusif.

Dok. (Ormas) Pandawa Pattingalloang Kota Makassar melakukan audensi dengan Ketua DPRD Kota Makassar.

Ketua DPC Pandawa Pattingalloang, Zulfahmi Tanrang, menegaskan kesiapan ormas yang dipimpinnya untuk terlibat dalam pengawalan pemilu secara positif dan konstruktif.

“Kami siap mengawal proses pemilu dengan aman dan damai. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai ormas yang hadir untuk masyarakat,” ujar Zulfahmi.

Pernyataan tersebut mendapat respon positif dari Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Ia mengapresiasi langkah cepat Pandawa Pattingalloang dalam menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW Serentak 2025.

“Kami sangat mengapresiasi respon positif Pandawa Pattingalloang Kota Makassar dalam rencana mengawal pemilu ini. Komitmen mereka untuk menjaga kondusifitas dan keamanan sangat kami butuhkan,” ujar Supratman.

Ia menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan ormas sangat penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berjalan aman, damai, dan tertib.

“Kami yakin dengan sinergi yang baik, kita dapat menciptakan pemilu yang aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.

Melalui audensi ini, Pandawa Pattingalloang, Pemerintah Kota Makassar, dan DPRD diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas sosial di Kota Makassar. (*)

(mhs/tss)

Kejari Gowa Tetapkan Kepala SMPN 1 Pallangga Sebagai Tersangka Korupsi Dana Bos 2018–2023

𝐆𝐎𝐖𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 — Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaar Negeri (Kejari) Gowa resmi menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk periode anggaran 2018 hingga 2023, Pada Jumat, (14/11/2025).

Informasi yang dihimpun awak media melalui akun media sosial (medsos) Intagram Kejari Gowa @Kejarigowa Tim Penyidik Pidsus telah menetapkan 1 orang tersangka berinisial SH.

SH selaku Kepala Sekolah, ditetapkan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1 KUHAP. SH Iangsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Makassar.

Penyidik menemukan bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan, dan penggunaan Dana BOS,SH diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara; serta Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 terkait Petunjuk Teknis Program BOS

Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.374.145.954.

Atas perbuatannya, SH dijerat Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001.

Kejaksaan Negeri Gowa menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi, sesuai arahan Jaksa Agung Republik Indonesia.

(mhs/hkg)

Polres Gowa Gelar Upacara Hari Pahlawan Nasional 2025

𝐆𝐎𝐖𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 — Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, Polres Gowa menggelar upacara di Lapangan Apel “Briptu Ashabur Rifky”, Senin (10/11) pagi. Upacara yang berlangsung dengan khidmat ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Gowa KOMPOL Gani, S.H., M.H., selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Gowa, Kapolsek dataran rendah, perwakilan Polsek jajaran, serta personel dan ASN Polres Gowa. Seluruh peserta upacara mengikuti dengan penuh semangat dan rasa hormat kepada jasa para pahlawan bangsa.

Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema “Pahlawanku Teladanku Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan.” Tema tersebut mengandung makna mendalam agar seluruh elemen bangsa terus meneladani semangat juang dan pengorbanan para pahlawan dalam menjaga serta membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.

Dok. Wakapolres Gowa KOMPOL Gani, S.H., M.H. dan Kanit Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Gowa H. Maskur.

Dalam sambutannya, Wakapolres Gowa membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meneladani semangat para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan dengan karya nyata.

“Kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bekerja tulus, penuh dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semangat kepahlawanan harus tercermin dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari,” ujar KOMPOL Gani.

Kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh personel Polres Gowa untuk terus menanamkan nilai-nilai kejuangan, semangat nasionalisme, dan rasa cinta tanah air dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

(mhs/hpg)

Kajati Sulsel Kawal Proyek Bendungan Jenelata Gowa Senilai Rp 4,1 Triliun

𝐆𝐎𝐖𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Agus Salim dan jajarannya memastikan akan ikut mengawal pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, yang bernilai Rp 4,1 triliun.

Hal itu disampaikan usai meninjau langsung progres pembangunan fisik bendungan tersebut pada Selasa (21/10/2025). Dalam kunjungan ini turut hadir Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Husniah Talenrang, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Heriantono Waluyadi.

Agus Salim berharap, pembagunan Bendungan Jenelata berjalan lancar dan diharapkan kedepannya ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi investasi besar bagi warga Gowa dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Dalam tinjauan ini, Kepala BBWSPJ, Heriantono Waluyadi, menyampaikan perkembangan proyek.

“Progres pembangunan saat ini mencapai 19,56 persen. Tahun 2025 ini ditargetkan mencapai 20,57 persen,” ujar Waluyadi.

Terkait pengadaan tanah, Heriantono menjelaskan bahwa saat ini prosesnya masuk Tahap IV. Total progres luas lahan yang telah dibebaskan 9,72 persen atau 21,93 persen bidang.

Total lahan yang dibutuhkan 1.772,28 hektar terdiri dari 2.991 bidang terealisasi 167,41 hektar atau 656 bidang. Total anggaran pembebasan lahan yang sudah terealisasi Rp. 303,37 miliar.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berjanji akan melaksanakan arahan, khususnya terkait pembebasan lahan, dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPN dan Kejaksaan.

Kajati Sulsel, Agus Salim, menekankan pentingnya pengawalan proyek ini.

“Ini investasi yang harus kita kawal bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulsel,” tegasnya.

Kajati Sulsel menyebutkan progres signifikan selama masa pendampingan Kejaksaan.

“Selama 1 tahun 6 bulan saya kawal akhirnya menunjukkan progres yang lebih baik. Dari awalnya 3 persen sampai sekarang hampir 20 persen,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sulsel atas pengawalan pembangunan.

“Terima kasih kinerja dan program dari Pak Kajati yang melakukan upaya preventif dan pencegahan pada pelaksanaan proyek bernilai triliunan. Saya mengakui kinerja beliau yang sangat peduli pada kondisi pembangunan daerah,” kata Andi Sudirman.

Sebagai informasi, Bendungan Jenelata terletak di Desa Tanakaraeng, Desa Pattalikang dan Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak \pm 25 km dari Kota Makassar.

Manfaat utama dari pembangunan bendungan ini meliputi mereduksi banjir periode ulang 50 tahun dari 1.037 meter kubik menjadi 686 meter kubik, serta memberikan suplesi air irigasi untuk 23.340 hektar dengan peningkatan intensitas tanam dari menjadi 300 persen.

Bendungan ini juga berpotensi menyediakan air baku total 6,05 liter perdetik untuk mendukung SPAM Regional Mammminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air 7 MW dan PLTS terapung 244 MW serta pengembangan Sektor Pariwisata.

(mhs/hmskjs)

Gubernur Sulsel Kawal Langsung Progres Bendungan Jenelata, Dorong Akselerasi Pembangunan PSN

𝐆𝐎𝐖𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan site visit atau kunjungan lapangan untuk meninjau secara langsung progres proyek pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Selasa (21/10/2025).

Proyek strategis nasional (PSN) ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang mampu memperkuat ketahanan air dan mendukung sektor pertanian serta pariwisata di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel yang selama ini aktif memberikan pendampingan hukum dan mendukung kelancaran proses pembebasan lahan di lokasi proyek.

“Tentu apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel yang sangat proaktif dalam mendukung pembebasan lahan dan pendampingan hukum. Sinergi ini sangat membantu agar pembangunan berjalan lancar dan sesuai aturan,” ujarnya.

“Bendungan ini akan menjadikan sekitar 23 ribu hektar sawah menjadi IP300 atau index 3 kali yang semula dua kali dengan hanya Bendungan Bili-Bili. Juga sebagai upaya mengendalikan banjir Mamminasata, serta mampu menyediakan air baku nantinya untuk proyeksi sambungan rumah (SR) 40 ribu,” tambah Andi Sudirman.

Ia menyebut, progres pembangunan Bendungan Jenelata saat ini telah mencapai sekitar 19 persen dan diproyeksi selesai tahun 2028. Andi Sudirman mendorong agar proses konstruksi dapat terus dipercepat melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pendukung.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini memiliki nilai strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat.

“Kita ingin ke depan akselerasi konstruksi bisa lebih cepat lagi. Insya Allah pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proyek investasi ini demi menggerakkan ekonomi. Kami berharap masyarakat sekitar dapat mendukung proyek besar ini karena dapat menghidupkan ekonomi, wisata dan pendapatan masyarakat penerima manfaat,” tukasnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Agus Salim, Bupati Gowa Husniah Talenrang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi serta perwakilan dari BPN Kanwil Sulsel dan PTPN.(*)

(mhs/hmpss)

Kepala Rutan Makassar Ikuti Sosialisasi Permenimipas No. 1 Tahun 2025 dan Tindak Lanjut Kunjungan Dirwatkeshab

𝐌𝐀𝐊𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑 | 𝐆𝐓𝐍 — Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, Jayadikusumah, mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permenimipas) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Indonesia, baik secara daring maupun luring, sebagai langkah awal untuk menyamakan pemahaman dan penerapan kebijakan baru terkait tata kelola penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam sosialisasi ini dibahas berbagai aspek penting mengenai standar penyediaan makanan yang bergizi, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan gizi harian warga binaan. Peraturan baru tersebut juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkelanjutan dalam pelaksanaan layanan makanan di seluruh UPT.

Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dapur di Rutan Makassar.

Lebih lanjut, Jayadikusumah menambahkan bahwa dapur Rutan Makassar akan terus berbenah, baik dari segi sarana prasarana, sistem pengolahan, maupun kualitas bahan makanan. Upaya ini bertujuan agar setiap proses penyelenggaraan makanan dapat berlangsung secara aman, higienis, manusiawi, dan memenuhi hak dasar warga binaan.

Sebagai penutup, Kepala Rutan Makassar menegaskan bahwa seluruh langkah pembenahan ini merupakan bagian dari wujud nyata nilai PRIMA – Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel – dalam setiap pelayanan. Dengan semangat PRIMA, Rutan Makassar akan terus menghadirkan layanan pemasyarakatan yang bermartabat dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga binaan.

(mhs/hrm)

Viral! Oknum Anggota Dewan di Sinjai Pergoki Istrinya Berduaan Dalam Rumah Diduga Selingkuhannya

SINJAI, Gerbangtimurnews.id- Drama rumah tangga seorang oknum anggota Dewan Kabupaten Sinjai berinisial K mencuat ke publik. Sang istri, DA, kepergok suaminya sendiri sedang berduaan dengan pria lain berinisial SH di salah satu rumah BTN wilayah Sinjai Utara, Sabtu (18/10/2025).

Tak terima dengan kejadian itu, K langsung melaporkan istrinya ke Unit PPA Polres Sinjai atas dugaan kasus perselingkuhan.

Kanit PPA Polres Sinjai membenarkan laporan tersebut saat dikonfirmasi redaksi.

“Benar, laporan sudah kami terima dan terlapor telah kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, SH (37) merupakan pengusaha sekaligus kerabat dekat K, si anggota dewan pelapor. Keduanya kini menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik PPA Polres Sinjai.

“Kami imbau keluarga kedua belah pihak agar menahan diri dan tidak terprovokasi. Biarkan proses hukum berjalan,” tambah Kanit PPA.

Kasus ini langsung menjadi buah bibir masyarakat Sinjai, lantaran melibatkan pejabat publik dan orang terdekatnya. Polisi kini mendalami motif serta kronologi lengkap kejadian yang menghebohkan tersebut.(**)

Admin

……

Dewan Pers Soroti Istana Cabut ID Pers, Minta Kebebasan Pers Dihormati

𝐉𝐀𝐊𝐀𝐑𝐓𝐀 | 𝐆𝐓𝐍 —  Dewan Pers menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Card reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dewan Pers mengingatkan agar semua pihak menghormati kebebasan pers.

“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan tertulis di situs resmi Dewan Pers, Minggu (28/9/2025).

Berikut pernyataan lengkap Dewan Pers:

1. Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

2. Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia.

4. Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.

Pernyataan Resmi CNN Indonesia

Pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9). Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengatakan staf BPMI Sekretariat Presiden mengambil kartu identitas Pers Istana Diana ke Kantor CNN Indonesia TV.

“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dikutip dari CNN Indonesia.

Titin mempertanyakan dasar pencabutan ID Pers tersebut. ⁠CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

Titin menegaskan pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo Subianto adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu terkait program makan bergizi gratis (MBG).

(mhs/dk)

Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Tegaskan Komitmen Wujudkan Lumbung Pangan Dunia

𝐒𝐔𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐒𝐄𝐋𝐀𝐓𝐀𝐍 | 𝐆𝐓𝐍 — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin panen raya jagung kuartal III. Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dan Menteri Pertanian Andi Amran.

Seluruhnya hadir di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dan terhubung secara virtual dengan seluruh polda hingga polres jajaran.

“Pada panen jagung kuartal ketiga ini kita akan laksanakan di luas lahan seluas 166.512 hektare, dengan estimasi hasil panen sebanyak 751.442 ton yang akan kita laksanakan sampai dengan akhir bulan September,” jelas Jenderal Sigit dalam sambutannya di Oku Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (27/9/25).

Menurut Kapolri, untuk di Oku Timur sendiri, panen raya dilakukan di lahan seluas 52 hektare. Sementara, untuk seluruh Indonesia hari ini dilaksanakan panen seluas 1.288 hektare dengan harapan hasil 7.153 ton.

“Khususnya hari ini, kita akan memberangkatkan sebanyak 1.765 ton jagung untuk diserap Bulog dan khusus di Provinsi Sumsel sebanyak 614 ton dan 100 ton dari Oku akan kita prioritaskan ke Bulog,” ungkap Kapolri.

Dok. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin panen raya jagung kuartal III. Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto.

Ditambahkan Jenderal Sigit bahwa Polri akan terus memperkuat ekosistem pertanian komunitas jagung. Polri juga mengedepankan kooperasi sebagai leading sector untuk menyatukan kepentingan dari hulu sampai hilir.

Lebih lanjut disampaikan Kapolri, dengan pelibatan kooperasi dipercaya akan membantu membebaskan para petani dan memotong rantai tengkulak. Selain itu, diyakini dapat menjamin stabilan harga jagung.

“Terlebih saat ini, Bapak Presiden telah mencanangkan program kooperasi merah-putih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, secara keseluruhan Polri sudah mendapatkan luasan lahan seluas 819.081 hektare, di mana 483.822 hektare telah ditanami. Kemudian, telah terbentuk 46.076 kelompok tani yang beranggotakan 858.924 petani di seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu, dengan mempedomani amanat Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan dan swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” jelas Jenderal Sigit.

(mhs/asj)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.