Mentan Amran Sulaiman Blak-blakan 10 Biang Kerok Bikin Produksi Padi RI Turun

Berita, Nasional103 Dilihat

GTN I Jakarta – Menteri Pertanian Amran Sulaiman membongkar 10 biang kerok penyebab produksi padi Indonesia turun terus.

Pertama, Amran menyoroti rendahnya volume penyaluran pupuk untuk petani. Bahkan, pupuk subsidi dikurangi 50 persen.
Ia mencatat pupuk subsidi pada 2021 ada 8,78 juta ton. Namun, Amran melihat penyaluran tersebut terus turun setiap tahunnya menjadi tinggal 4,73 juta ton pada tahun ini.

Kedua, Mentan Amran mengklaim ada 17 persen-20 persen petani tak bisa memakai Kartu Tani. Ini merupakan kartu yang dikeluarkan perbankan untuk digunakan petani menebus pupuk subsidi via mesin electronic data.

Ketiga, anak buah Presiden Joko Widodo itu melihat para petani cuma diberi pupuk satu kali tanam.

Keempat, masalah penyebab turunnya produksi padi adalah 30 juta orang di Jawa yang tak bisa menerima pupuk, menurut catatan Lembaran Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kelima, alat mesin dan pertanian (alsintan) sudah tua,” bongkar Amran dalam dokumen yang diperoleh.

Amran juga menyalahkan El Nino sebagai dalang

Keenam di balik permasalahan perberasan tanah air. Ia menyebut El Nino terjadi berturut-turut pada 2014 dan 2015, meski awalnya lemah kemudian meningkat dalam skala yang kuat.

Fenomena alam yang mengganggu produktivitas padi ini terjadi kembali pada 2023 lalu. Amran mengatakan skala El Nino yang kuat berdampak hingga sekarang.

Ketujuh, Amran melihat saluran irigasi seharusnya direhabilitasi. Ia menegaskan ada 60 persen irigasi yang tak baik-baik saja.

Kedelapan, biang keladi yang disorot Mentan Amran adalah jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) yang hanya separuh dari kebutuhan.

Kesembilan, bibit unggul berkurang.

Kesepuluh, anggaran turun,” tandasnya.
Indonesia “10 Biang Kerok yang Buat Produksi Padi RI Terus Turun
Pada 2018, anggaran Kementan sempat mencapai Rp24 triliun. Lalu, turun menjadi Rp22 triliun di 2019 dan tahun berikutnya terus dipangkas hingga Rp16 triliun.

Anggaran Kementan tahun lalu bahkan hanya dipatok Rp15 triliun, sedangkan 2024 ini Kementan diberi Rp14 triliun.

Kemudian, anjlok lagi di 2025 nanti menjadi Rp8,06 triliun.