Langkah Strategis Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tagline Kabar Baik Barakka Memastikan Kesetaraan Gender

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik, Sosial, TNI - Polri|oleh

Jeneponto,GerbangTimurNews.Com – Pasangan calon (paslon) nomor urut 4, Syamsuddin Karlos dan Syafruddin Nurdin, menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan kesetaraan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan dalam debat publik kedua Pilkada Kabupaten Jeneponto yang digelar Four Points Sheraton Makassar, Minggu, 10 November 2024 malam

Dalam sesi debat tersebut, Calon Bupati nomor urut 4 Syamsuddin Karlos memaparkan sejumlah langkah strategis yang dirancang untuk memastikan seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara di bidang pekerjaan.

Salah satu strategi utama yang disampaikan adalah peningkatan keterampilan melalui program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar.

Syamsuddin Karlos Kr Lagu menjelaskan jika Paslon nomor 4 ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin jeneponto 5 tahun kedepan, mereka akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan pengusaha lokal untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, sehingga perempuan dan laki-laki dapat memiliki peluang yang sama dalam dunia kerja.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada diskriminasi di bidang pekerjaan. Semua orang harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengembangkan keterampilannya,” ungkap Syamsuddin Karlos Kr Lagu.

Selain itu, pasangan Syamsuddin – Syafruddin berencana untuk mengembangkan kebijakan perizinan usaha yang lebih ramah gender. Mereka berkomitmen untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang dijalankan oleh perempuan melalui kemudahan akses permodalan dan fasilitas promosi produk lokal,

Syamsuddin Karlos Kr Lagu menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi sebagai upaya mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

“Kami berkomitmen untuk mendorong kesetaraan gender dalam sektor kerja dengan menyediakan akses yang setara dan tidak memihak. Kami akan memastikan ada kebijakan khusus bagi perusahaan yang memberi kesempatan kerja secara adil bagi perempuan,” ungkap Syamsuddin
Karlos Kr Lagu.

Lebih Syamsuddin Karlos menekankan, langkah strategis untuk memastikan kesetaraan kesempatan kerja antara laki laki dan perempuan di antaranya, Budaya Kerja yang Ramah Gender, Membangun program mentoring yang memicu pertumbuhan karier bagi perempuan. Mendukung dan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih kuat tentang kesetaraan gender di tempat kerja,

“Selain itu kami juga akan membangun jaringan dengan organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender.

Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender kepada masyarakat luas serta Menetapkan Indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender, tegas Syamsuddin Karlos Kr Lagu.

Strategi paslon nomor 4 ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat Jeneponto, terutama dari kalangan perempuan yang hadir dalam debat tersebut.

Masyarakat Jeneponto menaruh harapan
pada kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Dengan menawarkan solusi konkrit yang menjamin kesetaraan kesempatan kerja, pasion nomor 4 berupaya meraih dukungan pemilih yang mendambakan perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Jeneponto.

Solusi untuk UMKM: Presiden Prabowo Subianto Teken PP Penghapusan Piutang Macet

Berita, Ekonomi, Internasional, Nasional, Pemerintahan, Sosial|oleh

Jakarta,GTN.COM – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

 

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/11/2024).

 

Presiden Prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkap Presiden.

 

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan. Hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.

 

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucap Presiden.

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri

Debat Publik Pertama: Syamsudin Karlos dan Syafruddin Nurdin Tampil Memukau

Berita, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik, Sosial, TNI - Polri|oleh

Makassar,GerbangTimurNews.Com –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto menggelar debat publik perdana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Minggu (03/10/2024) Malam.

Debat ini diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Pasangan nomor urut 1, Efendi Al Qadri Mulyadi – Andry Suryana Arief Bulu, Pasangan nomor urut 2, Paris Yasir – Islam Iskandar; Pasangan nomor urut 3, Muhammad Sarif – Moch Noer Alim Qalby dan Pasangan nomor urut 4, Syamsuddin Karlos – Syafruddin Nurdin.

Selama debat perdana ini, pasangan Syamsuddin Karlos – Syafruddin, yang mengusung tagline ‘Kabar Baik Barakka’ terlihat tampil memukau dengan penuh percaya diri dan menunjukkan kualitas yang sangat baik dalam menanggapi berbagai pertanyaan serta sanggahan dari para pasangan calon lainnya.

Dalam debat tersebut, Syamsuddin Karlos menyoroti berbagai persoalan di Jeneponto.

“Kita melihat bahwa angka kemiskinan di Jeneponto masih tinggi, sehingga berada di papan bawah untuk provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan akses air bersih masih sangat terbatas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Syamsuddin Karlos juga berjanji akan melalukan perbaikan sumber daya manusia (SDM) khusus untuk petani dalam bidang teknologi.

“Jadi bukan saja ASN yang perlu diperbaiki SDM-nya tapi bagaimana pemerintah hadir untuk perbaiki SDM petani,”pungkasnya.

Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pasangan calon lain itu dapat dijawab dengan baik oleh Syamsuddin Karlos dan Syafruddin Nurdin, termasuk tentang tarif pajak untuk pelaku usaha mikro.

“Pemerintah seharusnya memberikan edukasi kepada para pelaku usaha, bukan hanya fokus pada penarikan pajak. Harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah agar ada umpan balik bagi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, calon wakil Bupati Jeneponto, Syafruddin Nurdin menyatakan bahwa jika terpilih bersama Syamsuddin Karlos dalam Pilkada Jeneponto, ia juga akan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan amanah.

“Kita perlu mendorong kemandirian ekonomi dan produksi pangan, memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas. Selain itu, kami akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya, beriman, dan mewujudkan kesejahteraan yang adil,” pungkasnya.

Mantan Kadis Kesehatan dan Juga merupakan mantan Sekda Jeneponto ini menjelaskan bahwa pentingnya penyesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang dengan koneksi yang baik antara pemerintah provinsi hingga pusat.

“Program nasionalis ini harus

berkesinambungan, harus erat dengan program yang dari Kabupaten Jeneponto dari provinsi dan Pusat.”ujarnya

Berbeda dengan pasangan calon lainnya, terlihat bahwa hanya calon wakil yang mendominasi dalam menjawab setiap pertanyaan dari calon lain.

 

(HKP)

 

DKP3A dan PWI Gelar Sosialisasi Literasi Media untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Bontang

Berita, Internasional, Nasional, Sosial|oleh

BONTANG,GTNEWS.COM– Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dan Bontang menggelar sosialisasi bertajuk “Literasi Media Terhadap Penguatan Ketahanan Keluarga”. Menghadirkan puluhan peserta dari lintas organisasi perempuan, organisasi pemuda hingga mahasiswa di Kota Taman, sosialisasi digelar di Ballroom Hotel Bintang Sintuk Bontang, Jumat (25/10/2024).

Ketua PWI Bontang, Suriadi Said mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya literasi media, untuk mendukung ketahanan keluarga di tengah derasnya arus informasi digital. Diharapkan, keluarga masyarakat Bontang semakin kuat dalam menghadapi tantangan era digital dan mampu membentengi diri dari pengaruh informasi negatif yang banyak beredar.

“Tugas wartawan bukan hanya mencari berita. Tetapi juga bisa memberikan edukasi yang berdampak terhadap permasalahan di masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa Isur tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKP3A Kaltim, Syahrul Umar dalam sambutannya mengapresiasi sosialisasi yang digelar di Bontang. Materi yang disampaikan nantinya, diharapkan dapat disebarluaskan sehingga menjadikan keluarga-keluarga di Kaltim mempunyai ketahanan keluarga yang kuat dan tangguh.

Dalam kesempatan ini, Syahrul Umar juga menyampaikan jika saat ini turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 02/2022 telah terbit dengan Peraturan Gubernur Kaltim nomor 41 Tahun 2024, tentang Peraturan Pelaksanaan Perda nomor 02/2022 terkait ketahanan keluarga. Regulasi ini nantinya, menjadi dasar dalam melaksanakan pendampingan pada keluarga rentan melalui penunjukan motivator keluarga (motekar) masing-masing yang berada di provinsi maupun kabupaten/kota. Kecamatan,hingga desa/kelurahan.

“Selanjutnya dari dua regulasi yang saling berkaitan erat serta pembentukan motekar-motekar di daerah, diperlukan penganggaran tersendiri, Kami berharap program ini mendapat dukungan yang penuh dari legislatif melalui komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi Kaltim,” harapnya.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Syarifah Muslimah salah seorang psikolog di Bontang serta Abdurrahman Amin selaku Ketua PWI Kaltim. Dalam materinya, Syarifah menyampaikan materi seputar dampak negatif kecanduan gadget, kasus kekerasan dan perundungan (bullying), kasus depresi, prestasi menurun pada anak, keterlambatan bicara (speech delay), hingga masalah penyesuaian diri pada anak.

Sementara itu, Abdurrahman Amin menyoroti pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan antara peran perempuan karier dan ibu rumah tangga, sebab keduanya adalah peran yang mulia. “Perempuan tidak wajib bekerja, tetapi wajib cerdas,” katanya. Abdurrahman juga menguraikan lima jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan, yakni kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, digital, dan sosial, yang seluruhnya penting untuk mendukung ketahanan keluarga.

Dengan adanya kegiatan ini, Ia berharap keluarga-keluarga di Bontang dan Kalimantan Timur, dapat semakin tangguh dalam menghadapi tantangan era digital serta mampu memfilter informasi dengan bijak demi kesejahteraan anggota keluarganya.

(HKP)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.