GTN | JENEPONTO – Di UPT SMA Negeri 7 Jeneponto kembali jadi sorotan setelah muncul dugaan tidak transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
Dari pantauan di lapangan tidak terdapat papan transparansi penggunaan dana Bos yang terpasang di area sekolah tersebut , padahal , sesuai dengan ketentuan kementrian pendidikan di setiap satuan pendidikan di wajibkan untuk mempublikasikan rincian penggunaan dana Bos agar dapat di akses secara terbuka oleh masyarakat dan orang tua siswa.
Intelijen , Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia ( LPPNRI ) Asri Daman menilai bahwa minimnya keterbukaan di UPT SMA Negeri 7 Jeneponto , menimbulkan tanda tanya mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana publik di lembaga pendidikan tersebut.
Dana Bos , itu uang negara yang harus di kelola secara terbuka , kalau papan informasi itu hanya formalitas tanpa rincian , ini bisa menimbulkan dugaan penyalahgunaan , jelasnya Asri Daman saat di temui.
Hal ini , Asri Daman mendesak dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan sekolah tersebut.
Pihak dinas perlu melakukan audit atau klarifikasi langsung , jangan sampai ketertutupan seperti ini menjadi kebiasaan di sekolah negeri, tegasnya.
Sementara itu , kepala sekolah UPT SMA Negeri 7 Jeneponto saat di konfirmasi ia membenarkan bahwa , sekolahnya menerima dana Bos sebesar Rp 884 juta per tahun , namun , saat di tanya mengenai rincian penggunaan dana tersebut , kepala sekolah Syarifuddin S . pd mengalihkan permintaan konfirmasi kepada bendahara sekolah.
Hingga berita ini di turunkan pihak bendahara sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait alokasi penggunaan Dana Bos tahun anggaran berjalan..
Lp : Haji syekh Husain
