UPT SMK NEGERI 1 Bulukumba, Diduga Tidak Transparansi Penggunaan Dana BOS

28

Gerbangtimurnews.com, BULUKUMBA– Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Bulukumba yang beralamat di Jl.Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dipertanyakan!, Pasalnya di sekolah ini tidak ada papan informasi RKAS yang terpasang sebagai wujud transparansi dari realisasii setiap item komponen pembiayaan dana BOS.

Berdasarkan hasil monitoring langsung dari Tim Investigasi Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 9 Mei 2022. Diduga tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Maka patut di pertanyakan sesuai juklak/Juknis BOS yang di keluarkan oleh kemendikbud.

Hal ini dibenarkan, setelah tim investigasi Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan, saat menemui pelaksana tugas (PLT) SMKN 1 Bulukumba Drs. Bohari M.M. Menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat PLT menggantikan kepala sekolah sebelumnya pada bulan pebruari dipencairan Tahap ke I Tahun 2021 hingga saat ini pencairan tahap I Tahun 2022.

Ketika Tim LPK, kembali mempertanyakan ke Plt, Drs Bohari terkait berapa besaran dana BOS yang dikelola selama dirinya menjabat Ditahap I II dan III serta Tahap I Pelajaran Tahun 2021-2022. Begitupun setiap item komponen pembiayaan, Namun pihaknya sama sekali tidak mengetahuinya

” Bendahara Bos Zaenal Abidin S.Sos, yang ditemui tim LPK, Diruang kerjanya mengatakan bahwa tidak ada haknya anda untuk mempertanyakan terkait penggunaan Dana Bos disekolah Ini dan untuk apa meminta diperlihatkan RKAS nya.

” Terkait masalah pengelolaan Dana Bos di SMKN 1 Bulukumba itu kami sudah kami laporkan ke Cabang Dinas, jadi silahkan anda pertanyakan saja kesana karena mereka yang lebih mengetahuinya” jelas Zaenal Kepada LPK.

” Ditempat yang sama salah satu staf Wakasek Sapras Arbanawang S.Pd.M.Pd, menyampaikan dengan jawaban yang sama bahwa terkait pengelolaan Dana Bos kami sudah laporkan realisasinya kepada cabang dinas, jadi silahkan dipertanyakan saja kesana karena pihaknya yang lebih memahaminya” ujarnya

” Sementara Kepala Cabang Dinas Wilayah V Bantaeng-Bulukumba, Haris S.Kom, yang ditemui langsung diruang kerjanya guna untuk meminta konfirmasinya, mengatakan saya selaku kacabdin hanya menerima laporan namun terkait masalah realisasi pengelolaan dan pertanggung jawaban dana bos adalah kepala UPT dan Bendahara serta tim BOS di SMKN 1 Bulukumba.

” UPT SMKN 1 Bulukumba Itu Sendiri Yang Mengelola Dana BOS, Utamanya Pimpinan Dan Bendahara. Masalah Realisasinya Masa Kacabdin Yang Harus Pertanggung Jawabkan ” Tegas Haris Dihadapan LPK Sulsel.

Dugaan adanya aroma indikasi penyimpangan semakin kuat dikarenakan pihak SMKN 1 Bulukumba, tidak transparan dalam mengelola anggaran dana Bos dan terkesan tertutup. Hal ini melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).Lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan masih terlihat amburadul dalam mengelola dan merealisasikan penggunaan dana BOS dalam setiap tahap pencairan pada tahun anggaran tersebut. Tegas Kata LPK SULSEL, Kepada Gerbangtimurnews.com, Senin (09/05/2022).

Karena sekolah sebagai badan publik yang memiliki tanggungjawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan proses belajar mengajar, dan mengelola Anggaran dana Bos maupun lainnya. yang berhubungan dengan pembiayaan operasional personalia maupun non personalia, dapat memberikan informasi dengan jelas terkait penggunaan dana Bos, secara Transparansi dan akuntabel.

  • Penegakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.6 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Sepertinya belum juga di terapkan dengan baik dan benar oleh Kepala Sekolah (PLT) dan Bendahara BOS di SMK Negeri 1 Bulukumba.(Tim)