Ratusan LKSA Panti Asuhan Di Sulsel Sangat Memprihatinkan Kementerian Sosial Tutup Mata” Ada Apa….!

258

GERBANGTIMURNEWS.COM-MAKASSAR: Himpitan ekonomi ditengah badai Pandemi Covid-19 semakin terasa. Kondisi itu terjadi hampir di semua lini tak terkecuali para pengelola lembaga sosial panti asuhan. Beberapa unit usaha yayasan panti asuhan mengalami penurunan. Malah ada yang mengalami kerugian sehingga berdampak pada biaya operasional panti asuhan.

Di Sulawesi Selatan, tercatat kurang lebih dua ratus Lembaga Sosial Panti Asuhan dengan jumlah anak binaan kurang lebih tiga ribu anak. Mereka berasal dari berbagai latar belakang penyakit sosial seperti yatim piatu, terlantar, miskin, anak jalanan, anak berhadapan hukum dan berbagai persoalan sosial lainnya.

Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang akan menanggung biaya hidup mereka jika sekiranya para pengelola lembaga sosial panti asuhan mulai buang handuk ?? Kondisi demikian lambat laun akan terjadi karena beberapa unit usaha lembaga sosial yang selama ini digunakan untuk mensubsidi anggaran operasional panti asuhan mulai berguguran.

Ditengah pandemi covid-19 ini ada pemandangan memiriskan. Bantuan sosial dalam berbagai macam variasi diluncurkan di tengah-tengah masyarakat yang berdampak covid-19. Bantuan sosial itu bersumber dari pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan berbagai komunitas. Bantuan sosial tersebut menyasar warga miskin yang kena dampak covid-19. Tapi anehnya, lembaga sosial panti asuhan luput dari bantuan sosial itu.

Dalam sebuah wawancara dengan Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Makassar, M. Rusdi menjelaskan bahwa kondisi Panti Asuhan saat ini sangat memprihatinkan. Betapa tidak, keuntungan unit usaha yang selama ini digunakan untuk membiayai makan minum, pendidikan dan kesehatan anak binaannya sudah nihil.
“Unit usaha panti asuhan banyak yang gulung tikar. Donatur juga yang selama ini banyak membantu sudah mulai berkurang. Kondisi ini adalah dampak dari pandemi covid-19. Makanya kondisi panti asuhan di Makassar saat ini sebagian ibarat ‘hidup segan, mati pun enggan’. Mau berteriak siapa yang mau respon, pemerintah terkesan tutup mata,” jelas Rusdi.

Hal senada dikemukakan Sekretaris Forum LKSA Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad Sijaya. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial lebih peka terhadap kondisi lembaga sosial panti asuhan di Indonesia. Sebab, anak-anak yang dibina di asrama panti asuhan adalah anak bangsa juga yang memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya untuk memperoleh hak hidup yang layak.

“Di Sulawesi Selatan panti asuhan sudah dua tahun tidak mendapat subsidi dari Kementerian Sosial. Kami khawatir jika kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus, bukan tidak mungkin para pengelola lembaga sosial panti asuhan akan menutup lembaganya. Pertanyaannya, akan dikemanakan anak binaan mereka ?? Apakah kita akan melakukan pembiaran anak-anak hidup di kolong jembatan ?? Ataukah anak-anak dibiarkan kembali menghiasi lampu merah di jalan-jalan protokol ?? Saya berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa membuka mata terhadap persoalan sosial terutama kelanjutan opersional lembaga sosial panti asuhan,” tegas Ahmad Sijaya.

Dikatakan, Kementerian Sosial dalam dua tahun terakhir ini selalu mewacanakan akan memberikan subsidi ke lembaga sosial panti asuhan. Tapi nyatanya nihil.

“Tahun 2020 lalu, subsidi ke panti asuhan nihil. Tahun 2021 ini masih sebatas wacana. Itu pun masih tarik ulur karena pengelolaannya langsung ditangani Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli dan bukan lagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan,” tutup Sijaya (R01)

Laporan: GT