Rapat Perbup Jeneponto Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Protokoler Kesehatan Ini Pembahasannya

12

GERBANGTIMURNEWS.COM-JENEPONTO: Diskusi Jumat kembali digelar di Balla Kopi Turatea dengan mengangkat Tema Diskusi Jumat “Penerapan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 Kab. Jeneponto, jumat 11/09/2020.

Mustakbirin Muin,SH.MH selaku Narasumber Kabag Hukum Pemkab Kab Jeneponto Mengatakan Penting ataukah Kajili-jili, dengan Perbup ini diterbitkan dengan berdasarkan pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sementara Narasumber dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Syusanti Mansyur, SKM.,M.Kes selaku PLT Kadinkes Jeneponto, tidak sempat hadir dalam Diskusi Jumat namun dihadiri oleh Kabag Promosi Dinas Kesehatan Jeneponto,”katannya

“Di tempat yang sama Bapak Kamal, SKM mengatakan, Perbup ini penting untuk diterbitkan mengingat peningkatan Covid 19 di Kab Jeneponto terus bertambah, semoga dengan terbitnya Perbup Nomor 37 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Covid 19 ini dapat menekan angka penyebaran Covid 19 khususnya di Kab Jeneponto.

Disisi lain, Perbup ini mendapat banyak tanggapan dan penolakan dari peserta diskusi tentang sanksi atau denda berupa uang bagi pelanggar Individu sebesar Rp. 50.000 dan untuk pelaku usaha dll sebesar Rp.200.000 menurut peserta diskusi sanksi berupa uang ini tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas tolak ukurnya serta tidak jelas akan dikemanakan denda ini apabila ada pelanggar, selain itu Perbup ini banyak mendapat banyak tanggapan dikarenakan implementasikan jangan sampai sanksi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 ini hanya berlaku pada kalangan masyarak bawah atau peserta diskusi mengatakan Tajam Kebawah Tumpul Keatas,”kata Kamal, SKM

“Terpisah Hardianto Haris selaku moderator mengatakan Kesimpulan diskusi jumat ini dihimpun sebelum Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Corona Virus ini diterapkan kepada masyarakat Jeneponto, sebaiknya Pembuat Perbup Nomor 37 ini melakukan kajian Sosiologis yang lebih dalam lagi dan lebih luas lagi dengan melibatkan semua lapisan Masyarakat agar Sosialisasi ke Masyarakat Jeneponto lebih mudah dan lebih dapat diterima serta lebih dapat dipatuhi aturan tersebut,”tutup Hardianto

Laporan: MDP