Pimpinan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Melakukan Pertemuan Bersama Para Ketua/Pengurus Lembaga Internal Sejajaran Fakultas Ushuluddin

10

Gerbangtimurnews, Makassar – Rabu, 8 juli 2020 tepat pukul 14:00 wita yang dilaksanakan di warkop Mokula depan kampus 2 UIN Alauddin Makassar.
pimpinan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik melakukan pertemuan bersama para ketua/pengurus lembaga internal sejajaran Fakultas Ushuluddin.

Pertemuan ini diadakan untuk membahas polemik yang ada di kampus mulai dari UKT, dana himpunan, juga bagaimana fakultas lebih baik kedepannya.

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh lembaga internal fakultas sebagai etitut baik pengurus lembaga menyikapi surat undangan dari pimpinan fakultas yang dihadiri setiap lembaga sekiranya mengirimkan 2 orang perwakilan.

Yang hadir adalah Dekan FUFP, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Badan Administrasi Umum dan Keuangan serta pengurus lembaga sejajaran FUFP

Adapaun penjelasan yang diungkapkan pimpinan fakultas mulai dari ukt yg dianggap keputusannya ada di Rapat pimpinan, lalu pembahasan sekret internal masi belum ada penganggaran dan dana hmj sudah ada di fakultas dan ketika tidak di cairkan sampai bulan 8 maka akan di kembalika ke negara.

Adapun pertanyaan dari imran fajar selaku perwakilan dari hmj studi agama-agama mempertanyakan terkait Transparansi anggaran di fakultas ushuluddin dengan mengambil dasar UU No 14 tahun 2008.

Adapun jawaban dari Bapak Dr.Muhsin Mahfud, M.Th.I selaku Dekan FUFP yang menanggapi pertanyaan tersebut bahwa transparansi anggaran tidak bisa dilakukan terlebih yang sudah di audit oleh bpk karena terikat dengan sumpah jabatan.

Menyikapi statemen dari beliau, imran fajar mengungkapkan bahwa “saya rasa apa yang kemudian dijadikan landasan terhadap keterbukaan informasi publik terkait dana fakultas oleh Dekan FUFP itu tidak selaras atau tidak sesuai karena saya rasa keterbukaan informasi publik penting dan mahasiswa seharusnya memang patut mempertanyakan tentang dana sebagai kontrol sehingga tidak terjadi korupsi dan nepotisme, apalagi jelas diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan jelas diatur informasi yang kemudia harus diberikan, juga tertera diatur siapa yang kemudian bisa meminta informasi, dan lembaga yang harusnya memberikan informasi. Apalagi apa yang kemudian diungkapkan oleh pak dekan sebagai alasan untuk tidak memberikan informasi dengan beralasan terikat sumpah jabatan itu tidak sesuai karena menurut saya apapun sumpah jabatan itu tidak ada yang melarang memberikan informasi publik terkait dana fakultas dan tetap sesuai dengan UU KIP. Maka dari itu saya saking mencurogai ada yang sedang tidak baik atau ada hal yang disembunyikan di Fakultas bahkan di UIN Alauddin makassar. Sekiranya pihak birokrasi kampus terkhusus Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik harus memberikan keterbukakaan informasi karena jika itu tidak dilakukan maka berat dugaan pengalokasian anggaran di fakultas bahakan di UIN Alauddin makassar tidak sesuai atau penyalagunaan anggaran.

Ungkapan ini diutarakan oleh imran fajar selaku perwakilan hmp studi agama-agama yang ikut serta dalam pertemuan tersebut

Adapun garis besar atau ungkapan dari imran fajar terletak pada keterbukaan informasi publik dengan dasar UU No 14 tahub 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta alasan dari dekan yang dianggap tidak sesuai dengan penerapan UU.

*Muhammad Faisal