Perampasan Kendaraan di Masa Pandemi Covid-19 oleh Oknum Dari PT.FIF Group di Makassar

171

GERBANGTIMURNEWS

Makassar – Pengajuan BPKB motor di PT. FIF GRUP sebelum pandemi covid-19 bukanlah hal yang sulit, Pasalnya banyak pembiayaan menawarkan kredit dengan bermacam bentuk kebutuhan, seperti kredit kendaraan bermotor dan Jaminan BPKB.

Namun sayangnya di tengah Covid-19 PT. FIF Grup tidak mengikuti aturan Presiden Republik indonesia (RI) bahwa sahnya Pembiayaan dilarang keras memakai Depkolektor atau merampas motor konsumen apalagi di pinggir jalan.

Padahal jika kita pahami Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidunsia (UU Fidunsia), kreditur tidak bisa mengambil barang milik debitur secara paksa apa lagi di pinggir jalan dan di masa pandemi Covid-19, ungkap Andi Ware Pembina Lembaga Pengaduan masyarakat dan HAM.

Salah satu konsumen PT. FIF grup yang berlokasi Jl. Bau Mangga No.3E Telah mengadakan BPKB Motornya sebelum pandemi covid-19 dan dua bulan pembayaran lancar dan setelah wabah covid-19 menyebar konsumen akhirnya di rumahkan sejak Covid-19 saat ini.

Dan mulai penunggakan karena pekerjaan konsumen ini hanyalah Wartawan bukan pegawai tetap, ”Pada saat kakak saya pulang kampung karena habis kecelakaan waktu kebanjiran di biringkanaya saya adiknya memakai motor tersebut untuk berbelanja ke toko dan motornya  di ambil paksa yang mengatas namakan PT. FIF grup Jl. Bau Mangga No.3E tanpa memberikan surat peringatan Ke kakak saya,” ungkap Iyang adik konsumen.

Setelah konsumen tahu kalau motornya di sita, konsumen pun dengan kaki pincang memaksakan diri untuk Ke makassar dari Bulukumba Berniat mau menebus degan membawa sejumlah uang tunggakan motor, setelah sampai di Kantor PT. FIF ASTRA lantai 3 bagian penarikan motor konsumen hanya di suruh membayar Tunggakan 5 bulan, Eksternak Rp 1,326.530 dan denda Rp 669.240 baru bisa mengambil motornya, ungkap salah satu karyawan PT. FIF a/n Pak Edy.

UU jaminan fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian apalagi di masa pandemik covid-19 ini, ungkap Andi Ware selasa (5/01/2012). (Lutfy)

Penulis : Lutfy ( Rudi )

GertimNews