DAMPAK TDK MAKSIMALNYA VERIFIKASI AKTUAL PENYULUH PENERIMAAN MESIN BBG DARI PERIKANAN 2 DESA DI BONE 

26
Photo Para Anggota Nelayan Kelompok Usaha Bersama KUBE Desa Pattiro Sompe (Lutfi/Gertimnews)

GERBANGTIMURNEWS

BONE – Dampak tidak maksimal verifikasi aktual penyuluh penerimaan mesin BBG dari pemerintah di desa Sumpang Minangae dan Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, Selasa (15/12/2020).

Nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, masih belum dapat dikatakan sejahtera.

Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini mengakibatkan kontiniutas hasil produksi tidak terjamin.

Skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktifitas usaha yang rendah.

Nelayan harus memiliki kartu nelayan, atau KUSUKA berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program lain dari pemerintah.

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA.

Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah.

Penyuluh Perikanan yang berdomisili di Desa Sumpang Minangae Kec. Sibulue yang di bawahi dua Desa tersebut sebahagian nelayan mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal.

Dengan pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap hak – hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang belaku, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan, diharapkan masyarakat dapat merubah cara berpikir dan berprilaku ke arah yang sesuai dengan ketentuan – ketentuan batasan hak – hak dan kewajiban yang diatur di dalam perundang undangan.

Penyuluh perpanjang tangan dari dinas terkait dalam hal ini perlu memberikan bantuan pedoman dan sarana kerja yang memadai agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha yang diharapkan.

Pembinaan dan penyuluhan yang diberikan kepada nelayan harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga apa yang disuluhkan benar – benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan agar dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kemandirian nelayan.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi nelayan yang dilaksanakan,agar dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kemandirian nelayan itu sendiri.

Bukan untuk mempersulit dalam hal kepengurusan ke Organisasian nelayan seperti halnya yang terjadi di Desa Pattiro Sompe.

“Lain halnya di Desa Sumpang Minangae oknum perpanjangan tangan dari penyuluh perikanan atas nama (B) di duga memungut biaya 60.000 ribu rupiah pernelayan yang menerima bantuan mesin BBG dari pemerintah dengan alasan untuk pembeli materai dan kepiting.” Ungkap B kepada nelayan. (Andis)

Laporan : Lutfy l Editor : Dhani Naba