Bupati Pangkep dan Kapolres Tinggalkan RDP Komisi A DPRD Sulsel Dinilai Tidak Etis

166

Makassar, gerbangtimurnews.com,-Kuasa Pendamping warga pemilik lahan di lokasi proyek rel kereta api Maros-Pangkep, Andi Dedi Arfandi SH, menyesalkan sikap Bupati Pangkep Muh Yusran Lalogau dan Kapolres Pangkep yang meninggalkan forum rapat dengar pendapat sebelum rapat tersebut selesai.

“Kami sangat menyesalkan Pak Bupati Pangkep dan Pak Kapolres, mengapa tinggalkan rapat dengan komisi A DPRD Sulsel, padahal rapat ini penting sekali untuk membahas masalah penting yang dialami warga pemilik lahan,” tegas Andi Dedi, usai RDP membahas masalah ganti rugi pembebasan lahan warga untuk proyek rel kereta api Maros-Pangkep, Senin (11/10/2021).

Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah pihak membahas masalah 230 Warga Maros-Pangkep yang masih menolak ganti rugi pembebasan lahan proyek rel kereta api Makassar-Parepare, Senin (11/10/2021).

Rapat yang berlangsung di lantai 2 menara DPRD Sulsel tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi A, Selle KS Dalle. Rapat itu dihadiri sejumlah pihak antara lain Balai Perkeretaapian ,Ketua Pengadilan Negeri Maros, Tim Percepatan Proyek Rel Kereta Api, BPN Maros ,BPN Pangkep, BPN Maros, Polres Maros serta Perwakilan warga pemilik lahan yang belum menerima ganti rugi di lahan proyek rel kereta api.

Saat rapat dimulai, Bupati Pangkep , Andi Lalogau dan Kapolres Pangkep juga hadir. Namun , meninggalkan rapat sebelum rapat tersebut selesai.

“Mestinya Pak Bupati dan Kapolres, menghadiri hingga selesai rapat, ini juga bagian dari etika rapat,”ujar Dedi.

Menurut Dedi, jika Bupati dan Kapolres meninggalkan rapat di Dewan yang belum selesai, mestinya keduanya meminta izin dalam forum sehingga pihak pihak yang hadir dalam rapat mengetahui bahwa keduanya meminta izin tinggalkan rapat dengan alasan tertentu.

Dedi menambahkan kehadiran Bupati Pangkep dan Kapolres Pangkep pada rapat tersebut sangat penting , untuk berinteraksi dengan warganya ,dengan adanya sesi tanya jawab maka berbagai masalah terkait lahan kereta api yang belum tuntas oleh warga dapat dicarikan solusinya.

“Kalau bupati pangkep dan kapolres pangkep lalu meninggalkan forum tanpa pamit kepada masyarakat tentu ini dinilai kurang beretika dan tdk menghargai masyarakatnya,” tegas Dedi.

“Padahal ini forum formil ,ada ruang tanya jawab yang akan melahirkan solusi bagi masyarakat pangkep, apalagi warganya jauh-jauh datang ke dprd provinsi Sulsel,”ujar Dedi.

Namun, saat dikonfirmasi Ketua Komisi A DPRD Sulsel ,Selle KS Dalle yang memimpin rapat, Selle mengemukakn bahwa keduanya baik Bupati Pangkep dan Kapolres Pangkep telah meminta izin karena ada agenda yang juga sangat penting untuk dihadiri.(*)